Keterangan gambar,

Presiden Jokowi menerima setidaknya 61 tokoh Papua pada Istana Negara, Jakarta, 10 September 2019.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pemimpin Bidang Politik, Hukum dan Ketenteraman (Menko Polhukam), Mahfud MD, membuktikan bakal menambah tiga wilayah baru di Papua sehingga ke aliran terdapat lima provinsi.

Rencana ekspansi itu diungkapkan Mahfud MD seusai menggelar rapat bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Dalam Jati Tito Karnavian, serta perwakilan TNI-Polri di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (11/09).

Menurut Mahfud MD, ekspansi wilayah di Papua menjadi lima provinsi adalah “amanat dari undang-undang” 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

“Revisi juga bakal dilakukan, atau penegasan terhadap perkara 76 tentang pemekaran daerah Papua yang rencananya dimekarkan menjadi 5, ditambah 3 dari yang tersedia sekarang. Karena itu adalah suruhan dari undang-undang, ” ujar Mahfud kepada wartawan.

Dalam mewujudkan rencana ini, Mahfud mengatakan negeri akan melibatkan Kaukus Papua MPR yang bernama For Papua untuk melancarkan komunikasi antara masyarakat Papua dengan pemerintah.

“Ya untuk mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan pendapat, mendekatkan kembali hubungan-hubungan yang mungkin masih belum jelas tentang berbagai isu itu dengan pemerintah, ” kata Mahfud.

Pada kesempatan yang sama, Ketua MPR Bambang Soesatyo berargumen bahwa pemekaran Papua menjadi lima provinsi adalah demi kesejahteraan bangsa Papua.

“Isu soal pemekaran wilayah dengan telah menjadi amanat UU 21 tahun 2001 jadi lima provinsi nanti. Ini tujuannya adalah untuk lebih fokus menyejahterakan rakyat Papua, karena Papua merupakan bagian tidak terpisahkan dari Indonesia, ” sekapur Bambang Soesatyo.

Keterangan gambar,

Ide pemekaran wilayuah Papua dihidupkan ketika 61 orang Papua diundang Presiden Joko Widodo ke Istana Negara pada September 2019 lalu.

Berawal dari kedatangan 61 orang Papua di Istana

Saleh Sangadji, salah satu dari 61 karakter yang diundang presiden itu, pemekaran wilayah Papua Selatan penting untuk mendekatkan masyarakat wilayah itu dengan birokrasi.

Saleh, warga Kabupaten Mappi, mengutarakan saat ini perwakilan masyarakat Papua Selatan sangat minim di lapisan pemerintahan, termasuk di tingkat daerah di Jayapura.

Padahal, katanya terdapat memperlawankan budaya antara masyarakat di Papua Selatan dengan mereka yang status di utara.

Dengan pemekaran daerah, ia berharap sarjana-sarjana asli Papua Daksina dapat menduduki posisi-posisi di pemerintahan dan menekan angka pengangguran pada wilayah itu.

Saleh menambahkan, ia tetap pemekaran wilayah akan membawa penambahan ekonomi, juga kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sebulan setelah kehadiran 61 orang Papua, tepatnya pada 29 Oktober 2019, Menteri Di dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan tersedia dua aspirasi yang masuk untuk pemekaran wilayah Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Menurutnya, dari kedua kawasan tersebut, yang sudah siap menjadi daerah baru adalah Papua Selatan.

“Pemerintah sentral kemungkinan mengakomodir hanya penambahan besar provinsi. Ini yang sedang kami jajaki. Yang jelas, Papua Daksina sudah oke, ” kata Tito kepada wartawan di Jakarta, 29 Oktober 2019.

Ide pemekaran ditentang masyarakat adat dan akademisi

Ketika gagasan pemekaran hidup, perwakilan ratusan suku di Papua merasa tak pernah mengusulkan atau dilibatkan oleh pemerintah pusat dalam perencanaan tersebut.

Majelis Rakyat Papua — lembaga kultural yang mewakili secara umum masyarakat Papua dan Papua Barat — menganggap pemekaran wilayah bukan solusi untuk meningkatkan periode hidup masyarakat asli Papua.

“Mayoritas dari 250 suku asli Papua tak menginginkan pemekaran. Kabupaten yang ada harus berpikir bagaimana menyejahterakan masyarakat. Dengan otsus saja, orang sah Papua tetap menderita, ” perkataan Ketua MRP, Timotius Murib.

Pelaksanaan otsus yang belum optimal juga menjadi dasar argumen sejumlah akademisi pada menentang gagasan pemekaran wilayah dalam Papua.

Menurut Direktur Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Endi Jawang, sebelum jauh membentuk pemerintahan wilayah baru yang bakal menyedot taksiran negara, pemerintah seharusnya lebih dulu membuat secara rinci peta berkepanjangan pembangunan Papua.

“Yang paling mendesak ialah sikap pemerintah terkait dana otsus. Yang ditunggu, apa strategi negeri setelah dana otsus selesai? ” kata Robert, Oktober 2019 berantakan.

“Janji otsus membuat rakyat Papua lebih sejahtera, meningkatkan pendidikan dan kesehatan tubuh jauh panggang dari api. ”

“Alasan Papua luas dan persoalannya sejenis kompleks sehingga pemekaran dianggap penyelesaian, bisa saja, tapi tidak boleh tiba-tiba muncul, ” ujar Robert.

Dari jurusan regulasi, kata Robert Endi Jawang, pemekaran wilayah tidak dapat dilakukan karena peraturan pelaksana UU 23/2014 tentang otonomi daerah belum disahkan.

“Tanpa dua peraturan pemerintah itu tak boleh ada pemekaran. Papua dianggap khusus, tapi tetap harus mengikuti norma UU 23/2014. ”

“Kalau dimekarkan di luar rancangan, hal sewarna nanti mesti berlaku juga untuk daerah lain dari Aceh, Jogja, dan Jakarta, ” kata Robert.

Sebelumnya, di tahun 2008, pemerintah melangsungkan pemekaran terhadap Kabupaten Nduga, dengan dulunya adalah bagian dari Kabupaten Jayawijaya.

Namun, saat ini Nduga merupakan wilayah termiskin di Papua.

Nduga, taat catatan Badan Pusat Statistik (BPS), juga adalah satu dari 10 kabupaten di Papua dengan ruang pembangunan manusia terendah di Nusantara.

Selama September 2018 hingga Maret 2019, tingkat kemiskinan Papua meningkat 0, 1% ke angka 27, 53 atau yang tertinggi di Indonesia, menurut data BPS.

Sebagai perbandingan, angka kemiskinan secara nasional rata-rata berada di angka 9, 41.