Data gambar,

Jumlah pemilihan kepala daerah yang diikuti calon tunggal terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sekitar 34 daerah yang menggelar pilkada tahun 2020 berpotensi besar diikuti satu pasangan bahan. Politik pragmatis atau konsekuensi bentuk pemilu?

Pendaftaran calon kontestan pilkada tahun 2020 resmi dibuka Jumat (04/09). Merujuk dinamika politik dengan terjadi, setidaknya pemilihan kepala kawasan di 34 daerah berpotensi luhur diikuti calon tunggal.

Lembaga pemantau pemilu menyebut tren calon tunggal melawan kotak kosong terus meningkat di setiap tahun.

Muncul kekhawatiran, demokratisasi yang diharapkan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung bakal semakin terkikis politik pragmatis.

Namun partai politik berdalih kalau kesepakatan mengusung calon tunggal merupakan konsekuensi sistem pemilihan yang disepakati pemerintah dan DPR di level pusat.

Pilkada yang diikuti satu pasangan calon kepala wilayah terus meningkat selama tiga kontestasi terakhir, menurut catatan Perkumpulan Buat Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Pada pilkada tahun 2015 terdapat tiga daerah yang memiliki satu calon. Jumlah itu terus naik, berturut-turut sembilan calon tunggal pada pilkada 2017 dan 16 pada tahun 2018.

Kalau kesepakatan politik yang sudah diumumkan tidak berubah, setidaknya dari 270 daerah yang bakal menggelar pilkada Desember nanti, 34 di antaranya hanya akan memiliki satu pasangan calon.

Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Perludem, menilai koalisi partai untuk memboyong satu calon yang sama cuma didasari hasrat untuk berkuasa.

Partai kebijakan, kata Khoirunnisa, saat ini segan mengeluarkan tenaga dan ongkos untuk memperjuangkan calon kepala daerah dengan tak punya kans besar buat menang.

“Semua indikator utama pencalonan merupakan popularitas, jadi yang dicalonkan yang punya elektabilitas tinggi dan modal besar. Partai pragmatis dan rasional, hanya ingin menang pemilu, ” kata Khoirunnisa saat dihubungi mencuaikan telepon, Kamis (03/09).

“Jadi tidak ada kaderisasi berdasarkan merit system . Yang dicalonkan yang populer dan punya modal, baik ada kader yang sudah berjuang lama di internal partai, ” ujarnya.

Keterangan gambar,

Pilkada Kota Makassar kembali digelar tahun 2020 karena bahan tunggal kalah melawan kotak sunyi pada pemilihan tahun 2018.

Parpol: ‘Kami tidak ingin berada di posisi kalah’

Merujuk UU 10/2016 tentang pilkada, golongan bisa mengusung pasangan calon kepala daerah jika memiliki minimal 20% kursi DPRD atau mendapatkan setidaknya 25% suara sah pada penetapan anggota DPRD sebelumnya.

Batas-batas angka itulah yang disebut Kepala Badan Pemenangan Pemilu Golkar Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mendorong partai kecil membentuk atau bergabung ke koalisi terbatas.

Kelompok politik yang tidak memenuhi kondisi tadi, kata Hasanuddin, terpaksa berpadu ke koalisi agar tetap memiliki hak mencalonkan kandidat pada pilkada berikutnya.

“Partai tentu tidak ingin berada di posisi kalah. Kenapa tersedia koalisi besar? Karena ada patokan bahwa partai yang punya status tapi tidak mengusung calon tidak akan bisa ikut pilkada berikutnya, ” ucapnya.

“Jadi kalau kursi mereka untuk mengusung calon kurang, mereka otomatis akan ikut ke partai lain. Jadi anggota koalisi semakin banyak, ” kata Hasanuddin.

Di Pilkada Balikpapan, Golkar bersekutu dengan semua partai di DPRD untuk memboyong Rahmat Mas’ud-Thohari Aziz.

Rahmat yang saat ini menjabat wakil walikota Balikpapan merupakan kader Golkar. Sementara Thohari dengan merupakan wakil Ketua DPRD Balikpapan berasal dari PDIP.

Dua partai itu merupakan pemegang kursi terbanyak pada DPRD Balikpapan.

Keterangan gambar,

Kelompok yang menamakan diri Masyarakat Pendukung Demokrasi menyelenggarakan kampanye pilkada damai di Solo, Jawa Tengah, 5 Agustus lulus.

‘Calon sendiri tidak melanggar asas demokrasi’

Di Praja Semarang, seluruh partai di DPRD mengusung pasangan petahana Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu. PKB, yang tidak mampu mencalonkan kandidat sendiri, termasuk partai yang belakangan bergabung ke koalisi itu.

Sukirman, Sekretaris Dewan Arahan Wilayah PKB Jawa Tengah, berkilah partainya juga tak punya pengikut untuk bersaing seimbang dengan petahana yang diklaim memiliki elektabilitas bertambah dari 65%.

Walau akhirnya tak ada kandidat lain di Semarang, Sukirman menilai pilkada yang bakal bergulir tetap sah dan demokratis.

“Melawan petahana berat karena dia punya pangkal sosial besar dan punya kalender di pemerintahan yang bisa tempat klaim serta dinikmati masyarakat, ” kata Sukirman saat dihubungi.

“Demokrasi dan politik harus bermanfaat. Kami ibarat pasangan ini masih bermanfaat bagi Semarang. Jadi kami percayakan kembali ke mereka.

“Calon tunggal tidak menyalahi asas demokrasi, kepantasan pun tak dilanggar. Masyarakat tetap memiliki dua pilihan, petahana atau tidak menunjuk pasangan itu dengan cara mencoblos kotak kosong atau tidak memakai hak suara, ” ujarnya.

Keterangan gambar,

Perludem menilai pemilihan kepala daerah yang diikuti calon tungal berpotensi menyandarkan angka partisipasi pemilik hak perkataan.

Apa buah pilkada bercalon tunggal?

Masyarakat yang tidak disuguhi calon alternatif, kata Khoirunnisa dari Perludem. Dia berkata, karena tidak ada debat program serta visi-misi antarcalon, pemilih tidak bisa memberikan suara kepada calon yang menawarkan konsep pembangunan terbaik.

Selain itu, Khoirunnisa juga memprediksi koalisi yang mengusung calon tunggal berpotensi mengatur kongkalikong antar eksekutif dan legislatif jika kandidat mereka memenangkan pilkada.

“Seringkali koalisi itu besar bersikap efisien. Koalisinya bukan berdasarkan kesamaan ideologis, tapi ‘saya dapat apa, itu dapat apa’, ” ujar Khoirunnisa.

“Dampak buruknya jika sudah ada kemufakatan di dalam koalisi siapa dapat proyek apa, pemerintahan itu berfungsi bukan untuk kesejahteraan rakyat akan tetapi semata-mata bagi-bagi kue, ” tuturnya.

Tetapi anggapan itu dibantah Sukirman. DPRD yang solid mendukung kepala kawasan disebutnya justru akan memudahkan pemerintahan daerah menggenjot pembangunan.

“Jika calonnya terbatas, koalisi mesti mendorong peningkatan hasil petahana ketimbang periode sebelumnya sebab tidak ada oposisi, ” kata pendahuluan Sukirman.

“Artinya anggaran dan arah pendirian bisa diatur bersama. Tidak ada hambatan apapun di DPRD. Maka semestinya angka kemiskinan turun, layanan pendidikan dan kesehatan juga mampu meningkat 100%, ” ujarnya.

Keterangan gambar,

Tidak hanya diterpa isu calon sendiri, pilkada tahun 2020 disebut pula akan terhambat pandemi Covid-19.

Pilkada dengan calon tunggal dianggap Perludem juga tumbuh karena syarat berat untuk calon perseorangan atau yang dari luar partai politik.

Secara umum, sebelum mencantumkan diri, calon perseorangan harus memperoleh dukungan dari 6, 5-10% pemegang hak suara. Persentase setiap wilayah berbeda, tergantung jumlah pemilih tentu.

Sejak 2015, dari 28 pilkada dengan diikuti calon tunggal, hanya satu yang dimenangkan kotak kosong. Perisitwa itu terjadi pada Pilkada Praja Makassar tahun 2018, saat bagian Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi gagal meraih lebih daripada 50% suara sah.

Menurut UU Pilkada, pemilihan kepala daerah yang dimenangkan kotak kosong akan diulang tahun berikutnya. Kandidat yang kalah mampu mendaftar kembali.

Sebelum pilkada berikutnya berlaku, tugas kepala daerah akan dijalankan seorang pelaksana tugas yang ditunjuk Kementerian Dalam Negeri.

Pendaftaran calon pengikut Pilkada 2020 akan ditutup 6 September mendatang. Setelah kampanye & tahapan lainnya, pemungutan suara diagendakan dilakukan secara serentak pada 9 Desember depan.