Keterangan tulisan,

Seniman Cak Lontong (kiri) dan Butet Kertaredjasa memberikan keterangan pers seusai bertemu secara Presiden Joko Widodo di pelik Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/07). Sejumlah artis, penyanyi, penggiat jalan sosial, dan seniman ke Istana tersebut diminta membantu menyosialisasikan adat kesehatan dan bahaya COVID-19 kepada masyarakat.

Lembaga swadaya masyarakat, Indonesia Corruption Watch (ICW), menemukan penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer atau pemengaruh sebesar Rp90, 45 miliar untuk sosialisasi kebijakan sepanjang tarikh 2014 sampai 2019. Penggunaan para pemengaruh tersebut, lanjut ICW, tiba marak dilakukan pemerintah sejak 2017.

Dari penelusuran ICW yang menunjuk pada situs Layanan Pengadaan Dengan Elektronik (LPSE) di 34 kementerian dan non-kementerian termasuk dua lembaga hukum, hampir semuanya menggunakan pertolongan influencer atau pemengaruh.

Salah satu contoh institusi yang menggunakan para influencer adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyosialisasikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019.

Atas temuan ini, Egi Primayoga dari ICW mempertanyakan peran kehumasan pemerintah. “Jadi tidak berperan fungsi kehumasan. ”

Namun pihak istana menyatakan influencer merupakan pelengkap jubir dan humas pemerintah, karena ‘mampu menyentuh akar rumput dengan cara yang mudah dicerna’.

Sementara seorang pengkritik kebijakan publik mengatakan, “Tidak apa buang-buang duit, tapi dievaluasi tidak efektivitasnya? ”

Pada Februari lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah bakal mengucurkan dana Rp72 miliar dibanding Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk influencer di dalam rangka mempromosikan sektor pariwisata era lesunya kunjungan turis imbas virus corona.

Keterangan gambar,

Aktor Raffi Ahmad (kiri), Andre Taulany (kanan), dan penyanyi Ari Lasso (tengah) berbincang seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/07).

Egi menyoroti sejumlah nama influencer dengan tercantum dalam LPSE, seperti Ayushita Widyartoeti Nugraha dan Gritte Agatha, dengan besaran anggaran yang ditawarkan mencapai Rp117 juta.

“Pengadaan sosialisasi PPDB ini ada banyak menggaet artis atau influencer , seperti Ahmad El Jallaludin Rumi dan Ali Shakib dan jumlahnya nggak jauh beda dengan yang sebelumnya, ” ujar Egi dalam dialog online, Kamis (20/08).

“Bisa dicek langsung di Layanan Pengadaan Secara Eelektronik (LPSE) Kementerian Pendidikan dan Kultur. Kalau cari kata kunci influencer pasti keluar semua. ”

Keterangan gambar,

Di situs Layanan Pengadaan Secara Eelektronik (LPSE) terdapat sejumlah nama influencer seperti Gritte Agatha dengan besaran anggaran yang ditawarkan mencapai Rp117 juta.

Lembaga lain yang juga memakai pertolongan influencer dari temuan ICW yakni Kementerian Pariwisata untuk kegiatan publikasi branding turisme melalui international online food dengan total anggaran mencapai Rp5 miliar.

Anggaran untuk influencer semakin meningkat

Penggunaan influencer juga dilakoni Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, had Kepolisian Republik Indonesia.

Dari sederet kementerian dan lembaga tersebut, lanjut Egi, Polri yang paling banyak menggelontorkan anggarannya untuk aktivitas digital yaitu hingga Rp937 miliar.

“Kemenpar nilai anggarannya Rp263 miliar, Kemenkeu anggaran dengan dikeluarkan Rp21 miliar, Kemendikbud yaitu Rp1, 9 miliar, Kemenhub anggaran untuk influencer Rp11 miliar, ” tutur Egi.

“Anggaran belanja untuk influencer semakin marak sejak 2017 dan meningkat di tahun berikutnya. ”

Keterangan gambar,

Penggiat media sosial Atta Halilintar berjalan seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Egi menyebut penerapan influencer oleh pemerintah nantinya akan semakin marak dan dengan anggaran yang jauh lebih besar. Namun pada balik penggunaan para influencer tersebut, dia menilai pemerintah seakan tidak yakin dengan kebijakan yang dikeluarkan.

“Bahwa Jokowi tidak percaya diri dengan program-programnya sehingga harus menggelontorkan anggaran untuk influencer . ”

“Selain tidak pede, peran kehumasan pemerintah ke mana kalau influencer kian marak seperti ini? Jadi tidak berguna fungsi kehumasan. ”

“Tidak mengatup kemungkinan anggarannya akan lebih tinggi. ”

Keterangan gambar,

Aktivis Walhi Indonesia era melakukan aksi damai di aliran Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Dalam aksinya mereka menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan kegiatan.

Tapi bertambah dari itu, menurut Egi, transparansi dan akuntabilitas anggaran dalam penerapan influencer sangat lemah. Sebab tak tersedia tolok ukur yang dipakai kala menentukan atau memilih seorang pemengaruh dalam menyosialisasikan kebijakan.

“Kebijakan yang menggunakan influencer apa saja? Termasuk influencer diberi disclaimer kalau ini aktivitas berbayar atau dibantu pemerintah dalam publikasi postingannya. ”

“Lalu bagaimana pemerintah menentukan suatu isu butuh influencer ? Bagaimana pemerintah menentukan individu yang layak menjadi influencer ? Karena ini terkait akuntabilitas. ”

Influencer tidak efisien

Pakar kebijakan jemaah dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menyebut penggunaan influencer untuk sosialisasi program atau kebijakan pemerintah selama ini tidak efisien. Karena suruhan yang disampaikan mereka tidak datang ke masyarakat.

“Karena mereka enggak peduli dengan materi atau programnya, dengan penting kerja dibayar. ”

“Nah saat ini apakah influencer itu menjalankan fungsinya? Kemarin kasusnya influencer enggak tahu digunakan disuruh sebarkan informasi. Nah, itu jadi masalah. Ini pemerintah kesimpulan tidak sih kegunaan humas di sini? Humas influencer ya. ”

Kendati ia menilai, menggandeng influencer untuk menyebarluaskan kalender maupun kebijakan lazim digunakan dalam berbagai negara.

Hanya saja pemerintah kudu mengevaluasi sejauh mana efektivitasnya.

“Manakala makbul (pesannya ke masyarakat) tidak barang apa buang-buang duit, tapi apakah dievaluasi atau tidak selama ini? ” tukasnya.

Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, mengakui adanya penggunaan influencer di kira-kira kementerian. Namun ia menampik jika dianggap tidak efektif.

Justru kata tempat, para influencer ditujukan untuk menyasar program-program yang bersentuhan dengan kelompok muda milenial.

“Jadi harus diluruskan bahwa influencer bukan menyampaikan suatu kebohongan atau menutup-nutupi keburukan pemerintah hanya menyosialisasikan kebijaksanaan yang memang dari segi substansi tidak bermasalah. Dan sebagai influencer membangun opini mengganggu demokrasi. Di baik media setiap ada pendapat benar ada reaksi, ” imbuh Donny Gahral Adian kepada BBC News Indonesia.

Selain itu, keberadaan influencer menjadi pelengkap tugas kehumasan.

“Informasi kan harus datang ke akar rumput, humas terpatok. Jubir juga terbatas. Ada influencer yang punya pengaruh dan bahasanya mudah dicerna. ”

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLHBI), Asfinawati, mengatakan penggunaan teknologi ataupun media sosial dalam demokrasi nyata bisa berdampak positif dalam demokrasi.

Sebab publik atau rakyat bisa memberikan langsung aspirasinya tanpa hambatan.

Keterangan gambar,

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliran Tolak Omnibus Law melakukan laku di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/7/2020). Aksi yang menutup ruas jalan tersebut untuk menolak Omnibus Law.

“Teknologi membuat pemerintah bertambah responsif. Misal pengaduan bisa dengan langsung atau bercakap-cakap secara langsung melalui akun menteri atau pemimpin, ” ujar Asfinawati dalam diskusi online.

“Menjadi lebih akuntabel dan terang karena semua hal bisa diunggah. Misalnya rancangan APBN, peraturan kawasan. Kalau dulu berbelit-belit sekarang mampu lebih cepat diakses, ” sambungnya.

Tetapi begitu, kata Asfi, ada bagian gelap dari penggunaan teknologi apalagi ketika disusupi influencer atau buzzer . Sebab, baginya, mereka “bersuara atas pesanan”.

“Publik tidak sedang bisa membedakan mana pendapat awak dan mana yang iklan. Berbeda dengan televisi atau radio, nyata kita bisa tahu mana dengan berita dan iklan. ”

Lebih sejak itu, Asfi menilai penggunaan influencer dan buzzer telah menciptakan stigmatisasi atau ‘pembelahan’ dengan sebutan terbatas. Ia mengambil contoh istilah ‘cebong’ dan ‘kadrun’.

“Jadi sebagus apapun perkataan seseorang menjadi tidak valid & ini membiaskan. ”

Terkait kebijakan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, pakar media sosial dari Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan percakapan terkait #indonesiabutuhkerja baru ramai di media sosial pada rentang 13 sampai 16 Agustus.

Keterangan gambar,

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Tenang melakukan aksi menolak Omnibus Law di kawasan Renon, Denpasar, Bali, Kamis (16/7/2020).

“Kampanye oleh influencer terjadi di Instagram pada 10-12 Agustus dan cukup ramai. Sehari setelahnya sudah diketahui netizen di Instagram dan ada serangan balik. ”

“Kemudian di Twitter pada tanggal 10-12 Agustus masih adem ayem, tapi pada tanggal 13-16 Agustus ada dialektika. Isinya kritikan semua bukan promosi teristimewa. ”

Ismail menilai percakapan yang begitu riuh di media sosial terpaut #indonesiabutuhkerja cukup seimbang antara yang setuju dan menolak.

Dan semestinya, logat dia, pemerintah mendengarkan keriuhan itu dalam mengambil kebijakan.

“Ini harus didengar oleh pemerintah. ”