• Ayomi Amindoni
  • Wartawan BBC News Indonesia

Keterangan gambar,

Masyarakat adat Besipae saat ini terpaksa tinggal di alam terkuak.

Sejumlah masyarakat adat Besipae di Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur melaporkan pengrusakan rumah di tanah adat yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal ke kepolisian, Rabu (19/08).

Imbas dari pengrusakan dengan dilakukan oleh aparat, sebanyak 29 kepala keluarga kini terpaksa hidup bersandarkan tikar dan beratap langit.

Insiden dengan terjadi pada Selasa (18/08) mewujudkan anak-anak dan perempuan adat Besipae trauma, namun, Pemerintah Provinsi NTT berkukuh apa yang dilakukan oleh polisi adalah “efek kejut”, sekali lalu menegaskan lahan seluas 3. 700 hektar itu akan dimanfaatkan jadi lahan peternakan, perkebunan dan pariwisata demi kepentingan masyarakat adat.

Kekerasan yang dialami masyarakat adat yang adres hutan adat Pubabu di Amnuban Selatan ini terjadi sehari setelah baju adat mereka dikenakan Pemimpin Joko Widodo dalam upacara keterangan kemerdekaan Indonesia ke-75, Senin berarakan.

Sekjen Aliansi Masyarakat Kebiasaan Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyebut di balik baju adat yang dikenakan presiden adalah “potret gelap” masyarakat adat yang tidak cuma dialami masyarakat adat Besipae, tetapi juga masyarakat adat di berbagai daerah.

Akan tetapi pemerintah pusat dan DPR menegaskan komitmennya terkait hak-hak masyarkat adat dan mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat -yang pembahasannya sudah lebih dari utama dekade.

Berikut yang perlu Anda tahu tentang konflik lahan masyarakat adat Besipae.

Rumah-rumah digusur dan ‘hidup dibawah pohon’

Pada Selasa (18/08) siang, abdi gabungan TNI, Polri dan Satpol PP mendatangi masyarakat adat Besipae yang tinggal di Linamnutu, Amunaban Selatan yang terletak di Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT.

Bangunan vila yang selama ini menjadi wadah pengungsian warga yang mempertahankan alas adat mereka dirubuhkan. Perempuan serta anak-anak di lokasi mendapat intimidasi, baik verbal dan fisik oleh aparat.

Satu diantara tokoh masyarakat Besipae, Nikodemus Manao, menyebut banyak anak-anak & perempuan merasa trauma, apalagi setelah tiga tembakan peringatan aparat meletus.

“Banyak yang trauma, khususnya anak-anak & ibu-ibu karena dihadapkan dengan alat Brimob dan tentara yang sampai dengan senjata laras panjang, ” tutur Nikodemus kepada BBC News Indonesia, Rabu (19/08).

Keterangan gambar,

Nikodemus Manao menyebut banyak anak-anak dan perempuan Besipae trauma dengan insiden Selasa (18/08) lalu.

“Apalagi ketika mereka hadir belum ada persiapan relokasi, umum punya rumah itu digusur jadi masyarakat sementara hidup di lembah pohon, ” ujarnya kemudian.

Kepada BBC Indonesia, Nikodemus mengaku bahwa rumahnya dirubuhkan pada Kamis (13/08) silam ketika dirinya berada di Kupang. Barang berharga di rumahnya saat ini tak ada rimbanya.

“Ketika saya lihat rumah saya digusur, saya merasakan sedih dan saya pikir tersebut risiko perjuangan sudah seperti tersebut, ” ujarnya pelan.

Sejak Kamis pekan lalu hingga kini, Nikodemus beserta istri dan ketiga anaknya dengan masih balita terpaksa tinggal dalam pekarangan dengan berlindung di bawah pohon bersama dengan anggota bangsa adat lain yang rumahnya digusur.

“Sementara kami berlindung di bawah pokok kayu, anak-anak kami juga tidak mampu diperhatikan karena untuk mandi bujang sendiri tidak punya air, sebab kami di sini jauh dari mata air, ” jelas Nikodemus.

Keterangan gambar,

Sebanyak 29 keluarga saat ini tak memiliki tempa tinggal.

“Ada 29 KK yang sama-sama tinggal di kolong pohon, ” katanya.

Fadli Anetong, sebab Aliansi Solidaritas Basipae mengatakan aliran dari kehilangan tempat tinggal tersebut, mereka kini tinggal di alam terbuka, beralaskan tikar dan beratap langit.

“Kalau malam mereka tidur di hamparan kosong, ” jelas Fadli.

“Menjadi kekhawatiran kami, beberapa warga yang tidur di hamparan kosong itu takutnya nanti sakit karena lingkungan di sini sangat tidak bugar, apalagi sampai tidur di sungguh, kan ada angin malam, ” imbuhnya kemudian.

Akan tetapi, Humas Negeri Provinsi NTT Marius Jelamu berkukuh bahwa apa yang dilakukan sebab kepolisian adalah “membuat efek kejut” bagi warga yang menolak direlokasi dan melakukan protes dengan berbagai macam cara.

“Karena anak-anak dan perempuan-perempuan ini tidak mau bangun, selalu tidur di jalan dan menegah [perubuhan rumah] maka Brimob melakukan shock therapy , ” jelas Marius.

Keterangan gambar,

Fadli Anetong mengatakan imbas sejak kehilangan tempat tinggal itu, kelompok adat kini tinggal di dunia terbuka, beralaskan tikar dan beratap langit.

“Jadi sama sekali Brimob kita tidak melakukan kekerasan, sama sekali tidak. Itu shock therapy dengan menembak peluru kosong ke tanah untuk membuat efek kejut dengan nada itu, ” imbuhnya.

Sejak Februari kelam, masyarakat adat yang tinggal pada hutan adat Pubabu di Amnuban Selatan ini kerap mendapat ancaman dan diskriminasi dari pihak berkuasa, terkait lahan masyarakat adat dengan diklaim oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Menurut Kuasa hukum masyarakat adat Besipae, Ahmad Bumi, pengrusakan rumah setidaknya sudah terjadi tiga kali, yakni pada Febuari, Maret dan Agustus.

Barang apa yang terbaru dari insiden tersebut?

Klub Adat Besipae kemudian melaporkan pengrusakan rumah yang mengakibatkan mereka kematian tempat tinggal ke kepolisian di Rabu (19/08).

Kuasa hukum masyarakat adat Besipae, Ahmad Bumi, mengungkapkan selain melaporkan pengrusakan rumah yang itu alami, masyarakat adat akan menggugat pemerintah daerah terkait sengketa lahan.

Keterangan gambar,

Kuasa hukum masyarakat adat Besipae, Ahmad Bumi, mengungkapkan selain melaporkan pengrusakan rumah yang mereka natural, masyarakat adat akan menggugat pemerintah daerah terkait sengketa lahan.

“Hari ini [laporan kasus] pidananya soal pengrusakan dan penggelapan barang, kemudian disusul langkah hukum yang berikutnya kita gugat perdata soal lahannya, ” jelas Ahmad Bumi.

Menanggapi rencana gugatan masyarakat adat terkait sengketa tanah, Humas Pemprov NTT Marius Jelamu mengatakan gugatan itu hanya dikerjakan oleh “segelintir orang yang meminta itu tanahnya”.

“Kita justru senang kalau mereka proses itu secara norma untuk nanti membuktikan ini tanah siapa, pemerintah atau mereka, ” tegas Marius.

Apa sengketa lahan dibalik insiden penggusuran?

Sengketa hutan adat Pubabu yang meliputi Desa Linamnutu, Mio dan Oe Ekam diawali sebab keengganan masyarakarat adat Besipae untuk menyetujui tawaran perpanjangan izin menyelang pakai lahan di kawasan alas Pubabu.

Ahmad Bumi, kuasa hukum bangsa adat Besipae menjelaskan konflik tanah bermula pada 1982 ketika pemerintah dan Australia bekerja sama di peternakan dan penggemukan sapi secara meminjam lahan masyarakat adat

Setelah persetujuan selesai, pengelolaan lahan itu sepatutnya dikembalikan ke masyarakat adat.

“Dalam penjelajahan tidak tahu menahu ceritanya, tiba-tiba lahan itu sudah disertifikat sah pakai dan luasnya tidak kepalang tanggung, 3. 700 hektare, ” nyata Ahmad.

Nikodemus Manao, salah satu tokoh adat Besipae membaca pada 1982, pemerintah Australia menghendaki 6. 000 hektar lahan untuk peternakan sapi tersebut.

“Namun karena hutan adat Pubabu hanya seluas 2. 671, 4 hektare, maka vlek adat pada saat itu meluluskan untuk memasukkan belukar dan pekarangan masyarakat sehingga genap 6. 000 hektar, ” jelas Nikodemus.

Namun, di dalam 1985 pemerintah provinsi menerbitkan sertifikat di hutan adat Pubabu dengan meliputi desa Linamnutu, Mio serta Oe Ekam.

Humas Pemprov NTT Marius Jelamu berdalih bahwa lahan tersebut sudah diserahkan oleh tetua kebiasaan kepada pemerintah daerah pada 1985 dan dibuat sertifikat atas lahan itu.

“Kita sertifikatkan tanah itu dan itu menjadi milik provinsi, ” jelasnya.

Pada 1987, selama 25 tahun ke depan, wilayah itu digunakan sebagai areal proyek peternakan lembu. Pada tahun 2010, dua tahun sebelum kontrak kadaluarsa, tawaran perpanjangan dari Pemerintah Kabupaten Timor Sedang Selatan ditolak warga.

Akan tetapi, pada 2012, pemerintah daerah kembali mengeluarkan serfitikat dengan luas 3. 780 hektare, tanpa sepengetahuan masyarakat.

Keterangan gambar,

Kendati ada pertentangan dari masyarakat adat, Gubernur NTT Viktor Laiskodat memutuskan untuk menjalankan rencananya mengembangkan kawasan itu jadi area peternakan, perkebunan dan wisata.

“Ini yang menjadi pertanyaan. Itu belukar bangsa masuk semua, pekarangan masyarakat serupa ada di dalam, bukan hanya hutan adat saja, ” sahih Nikodemus.

Pada 2012, masyarakat Besipae mendatangi keputusan untuk memperpanjang izin arah tanah. Mereka berpendapat bahwa alas adat diperlukan untuk dikembalikan ke fungsi aslinya sebagai kawasan konservasi – yang oleh warga lokal dikenal sebagai Nais Kio.

Aktivitas bertani dan berburu tidak diperbolehkan pada Nais Kio.

Kendati ada perlawanan lantaran masyarakat adat untuk melindungi hutan adatnya, Gubernur NTT Viktor Laiskodat memutuskan untuk menjalankan rencananya menggelar kawasan itu sebagai area peternakan, perkebunan dan pariwisata.

Pada Mei kelam, gubernur mengunjungi Desa Mio pada mana warga menyatakan penolakan mereka dengan melarangnya masuk ke daerah adat dan memblokir jalan.

Pemblokiran bulevar ini direspons dengan aksi kekerasan untuk membongkar jalan yang dikerjakan oleh kepolisian.

Hal itu memicu lagak histeris dari para perempuan kebiasaan Besipae yang menanggalkan baju mereka sebagai simbol dukacita atas perampasan lahan hutan adat.

Sejak saat tersebut, rumah-rumah masyarakat adat yang menyimpan hutan adat lambat laun digusur, kerap kali dengan intimidasi.

Keterangan gambar,

Warga kini terpaksa tinggal dalam tempat berlindung yang dibangun sekadar.

Pengingkaran hak masyarakat adat?

Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi menyebut aksi sepihak pemprov NTT yang merusak rumah warga adalah bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional masyarakat adat yang diatur pada undang-undang dasar.

“Pemerintah harus segera menjadikan aparat keamanan yang masih beruang di lokasi kejadian, segera terbuang warga yang ditahan dan menyelenggarakan pemulihan terhadap perempuan dan anak-anak yang trauma, ” jelas Rukka.

Lebih jauh lagi, penyerangan terhadap masyarakat Besipae juga merupakan pelanggaran terhadap mandat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2012 yang menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara.

Keterangan gambar,

Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi mendesak pemerintah untuk cepat melakukan pemulihan terhadap masyarakat dengan trauma.

Peristiwa ini diamini oleh Ahmad Dunia, kuasa hukum masyarakat adat Besipae yang menyebut semestinya pemerintah menghormati putusan MK tersebut, bukannya “mencaplok” hutan adat demi investasi.

“Hutan kebiasaan kan kekuatan hukumnya sudah ada melalui putusan MK itu, seharusnya semua pihak menghormati, ” sebutan dia.

“Tetapi hutan adat yang telah ditetapkan sejak Indonesia belum mandiri dan dibawa secara turun temurun ini tiba-tiba dicaplok untuk investasi, seharusnya itu tidak boleh, ” ujar Ahmad.

Selain perlakuan intimidatif, lanjutnya, dua masyarakat adat Besipae, yaitu Kornelius Numley (64) dan Anton Tanu (18) mendapat tindakan kriminalisasi dari aparat kepolisian setempat. Mereka ditangkap tanpa surat dan asas yang jelas.

Salah satu di antaranya, Anton Tanu, sudah dibebaskan tatkala hingga kini nasib Kornelius belum diketahui.

Pemprov siapkan lahan pengganti

Humas Pemprov NTT Marius Jelamu menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan tanah pengganti seluas 20 x 40 meter bagi 37 keluarga dengan tinggal di lahan yang disengketakan.

“Tapi mereka tetap tidak mau. Sementara kemiskinan terbesar di Nusa Tenggara Timur itu ada di Tanah Timor ini tempat mereka menyelenggarakan aksi. Maka kami mau menamsilkan kawasan yang besar itu buat pemberdayaan ekonomi, ” jelas Marius

Nikodemus Manao, anggota masyarakat adat Besipae menjelaskan bahwa saat ini telah ada empat rumah yang disediakan oleh pemerintah provinsi, kendati begitu warga enggan untuk menempatinya karena rumah itu dianggap tidak pantas.

Keterangan gambar,

Warga enggak dipindahkan sebab rumah yang disediakan Pemprov NTT tidak layak.

“Rumah yang sementara dibangun negeri provinsi itu Cuma empat unit rumah saja. Sementara masyarakat yang jadi korban penggusuran ada 29 KK, ” jelas Nikodemus.

“Dan panti yang mereka bangun itu pada belukar masyarakat lainnya, artinya itu mengklaim itu milik pemerintah daerah tetapi itu milik saudara-saudara ana, ” imbuhnya kemudian.

‘Ironis’ dan mencederai kemerdekaan

Intimidasi dan diskriminasi terbaru yang dialami masyarakat Besipae terjadi sehari setelah Presiden Joko Widodo menggunakan pakaian adat mereka dalam peringatan hari kemerdekaan Indonesia ke-75 di Istana Merdeka pada Senin (17/08).

Di dalam unggahan Instagramnya, Presiden Joko Widodo hanya menjelaskan terkait makna baju dan kain tenun yang dikenakannya tanpa menyinggung konflik lahan yang dialami masyarakat adat Besipae.

Rukka Sombolinggi dari AMAN membicarakan apa yang terjadi sebagai “ironis” dan “mencederai kemerdekaan”.

“Di balik baju adat itu ternyata ada potret gelap masyarakat adat yang ada di sana dan ini tak hanya terjadi di sana tapi di hampir seluruh wilayah Nusantara. ”

“Masyarakat adat masih mengalami kekerasan, ” ujar Rukka.

“Ini kan hal-hal yang saya sebut cedera ketentuan kemerdekaan karena ternyata hampir delapan dekade, 75 tahun Indonesia merdeka, tapi masyarakat adat belum langgas, ” jelasnya kemudian.

Momentum untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat ?

Konflik-konflik dan kekerasan dengan terjadi pada masyarakat adat, patuh Rukka, “menjadi momentum” untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengakuan & Perlindungan Masyarkat Adat (RUU Bangsa Adat) yang sudah 15 tarikh terkatung-katung.

Padahal, RUU ini sangat pokok untuk perlindungan dan pemenuhan benar konstitusional masyarakat adat.

RUU ini balik masuk agenda prioritas prolegnas setelah dua kali sebelumnya gagal ketuk palu dalam dua periode kerja DPR sebelumnya.

Tanda gambar,

Rukka Sombolinggi dari AMAN menyebut RUU Klub Adat sangat fundamental untuk pelestarian dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat.

Rukka menjelaskan, meski masuk prolegnas DPR, namun dia menyatakan bahwa RUU ini “tidak sungguh-sungguh menjadi preferensi pemerintah dan DPR”.

“Meskipun dibicarakan, drafnya pun bermasalah. Ini artinya DPR dan pemerintah menutup mata secara realitas, ” tegas Rukka.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian menegaskan bahwa pemerintah tengah berkomitmen penuh dalam pemenuhan benar masyarakat adat dan mendorong DPR segera mengesahkan RUU Masyarakat Kebiasaan.

“Saya kira ini sangat bergantung pada dinamika politik di DPR. Negeri sebagai eksekutif mendorong agar DPR segera bisa menyelesaikan itu, ” kata dia.

“Bola politiknya ada pada DPR dan pemerintah hanya mampu mendorong supaya bisa segera jadi, ” lanjut Donny.

Akan dibahas ‘dalam waktu dekat’

Status RUU itu berharta di Badan Legislatif DPR. Bagian Badan Legislatif DPR, Guspardi Gaus, mengatakan pembahasan rancangan undang-undang itu belum dilakukan karena prioritas Baleg saat ini adalah menuntaskan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

“Tentu di dalam pembahasan ada namanya skala prioritas. Hari ini kita di Baleg sedang fokus mempercakapkan tentang [rancangan] undang-undang Cipta Kerja, ” ujar Guspardi.

Masukan gambar,

Cara tumbuh Orang Rimba mendapat tekanan tinggi.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan pembahasan tentang [RUU] Masyarakat Kebiasaan, ” lanjutnya tanpa menjelaskan bertambah lanjut kapan pembahasan akan dilakukan.

Akan tetapi, Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi berpendapat pengesahan RUU Cipta Kerja yang dia sebut berpihak di pengusaha, justru akan menjadi “senjata pamungkas” perampasan wilayah adat sehingga aksi serupa yang dialami oleh masyarakat Besipae akan semakin kala terjadi.

“Ini akan menjadi senjata pamungkas untuk memastikan perampasan awilayah kebiasaan, memastikan tanah-tanah petani terancam digusur diberikan kepada perusahaan dan buruh-buruh hanya akan menjadi budak, ” cetus Rukka.

“Ini akan menimbulkan gawat bagi bangsa jika Omnibus Law disahkan, ” katanya.