Keterangan gambar,

Massa yang tergabung dalam Gandar Revolusi Mahasiswa Bandung berunjuk mengalami di depan Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat, Kamis (09/07).

Pemerintah & DPR berbeda pendapat mengenai target penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, yang sejak kausa ditolak para pegiat buruh.

Sebelumnya para pejabat terkait menyatakan perdebatan undang-undang itu diharapkan selesai pra 17 Agustus nanti.

Hal ini berbeda dengan pernyataan pimpinan DPR yang menyebut pembahasan baru di level awal.

Adapun para pegiat buruh kembali menyuarakan penolakan mereka terhadap kira-kira draf pasal yang dianggap akan menyengsarakan mereka.

Alasannya, RUU tersebut sanggup menciptakan pemutusan hubungan kerja massal, dan kesulitan ekonomi bagi golongan pekerja dan Indonesia secara ijmal, kata pegiat buruh.

Di tengah perlawanan seperti itu, pemerintah dan DPR terus membahas pasal-pasal dalam dasar aturan itu.

Berulangkali mereka menolak tuduhan para pekerja dan mengklaim aturan itu akan menguntungkan semuanya.

DPR juga mengklaim telah melibatkan berbagai serikat pekerja guna mempercakapkan pasal-pasal yang disebut merugikan pekerja.

Mengapa pemerintah ingin pembahasan Omnibus Law selesai sebelum HUT RI?

Dalam bervariasi kesempatan, sejumlah pejabat pemerintah menyatakan pembahasan undang-undang itu diharapkan jadi sebelum 17 Agustus nanti

Hal itu berbeda dengan pernyataan pimpinan DPR yang menyebut pembahasan baru di tingkat awal.

Masukan gambar,

Pengunjuk mengalami yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam melakukan aksi menumpukan Omnibus Law di kawasan Renon, Denpasar, Bali, Kamis (16/07).

Di satu bagian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam Rapat Kerja & Konsultasi Nasional Apindo 2020, Rabu (12/8), mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Ciptaker sudah lebih dari 75%.

“Diharapkan dalam pembahasan akan dilanjutkan. Kemarin rapat dengan asosiasi pekerja & apresiasi kesepakatan yang dicapai kurun pemerintah, tenaga kerja, dan Apindo, para pengusaha, ” kata Airlangga.

“Ini jadi catatan karena ditunggu sebab berbagai investor, termasuk di dalamnya (ada ketentuan soal) Sovereign Wealth Fund (lembaga pengelola dana abadi), ” tambahnya.

Bahkan lebih dari itu, sebelumnya, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan diharapkan RUU tersebut dapat selesai dibahas sebelum Keadaan Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) pada 17 Agustus mendatang.

Namun di sisi lain, apa yang dinyatakan pemerintah sepertinya berbeda secara sikap yang ditunjukan DPR.

DPR bersama dengan kumpulan serikat pekerja kemarin baru saja membentuk tim bersama yang akan membahas pasal per pasal dalam klaster ketenagakerjaan RUU Ciptaker.

Bahkan, rencananya tim tersebut baru akan mulai bergerak bersama melakukan pembahasan pada 18 Agustus 2020 mendatang.

Kumpulan serikat pekerja yang mewakili 32 federasi dan konfederasi serikat pekerja di Indonesia itu menyampaikan bahwa rapat bergandengan akan dilakukan dua kali seminggu dimana setiap hari akan dilakukan diskusi sekitar empat jam.

KSPI: ‘Kami akan mundur dari lobi serta kembali beraksi’

Petunjuk gambar,

Sejumlah buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/07).

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang tergabung dalam kumpulan serikat buruh tersebut akan keluar lantaran tim bersama dan turun berlaku ke jalan jika masukannya tidak diakomodir oleh DPR dan negeri yang tetap mengesahkan RUU ini tanpa perubahan.

Seperti langkah terdahulu yang dilakukan KSPI keluar dari tim teknis yang dibentuk Kementerian Ketenagakerjaan.

“Kami berharap tim ini akan bicara soal substansi, menerima masukan dan konsep kami. Strategi kami lobi dan aksi. Jika aspirasi kami ditolak maka kami akan membiarkan aksi terus menerus, ” sirih Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar S. Cahyono.

KSPI tak akan berhenti menolak isi pasal-pasal dalam klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja yang merugikan kesibukan buruh di Indonesia.

Target sebelum 17 Agustus, mungkinkah?

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut akan benar sulit jika pembahasan RUU Ciptaker selesai sebelum HUT RI.

“Tidak menetapkan sebelum 17 Agustus, itu dengan targetin sebelum 17 Agustus siapa ya? Orang tim kerja, baru sedia kerja 18 agustus. Katanya pemerintah yang minta klaster ketenagakerjaan jangan dibahas dahulu, ” kata Dasco.

Ia pun menegaskan bahwa DPR hendak menerima masukan dari serikat buruh dalam perbaikan klaster ketenagakerjaan.

Senada, Pengantara Ketua Badan Legislasi DPR Willy Aditya mengatakan pembahasan RUU Ciptaker tidak mungkin selesai sebelum HUT RI karena masih banyak peristiwa yang perlu dibahas, seperti tersedia dua ribu daftar inventarisasi urusan yang perlu dibahas.

Saat ini Baleg DPR tengah membahas Bab III dalam DIM tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha dari total 15 bab yang tersedia dalam RUU tersebut.

Namun, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengecap pemerintah dan legislatif sudah mempercakapkan lima bab.

Khusus untuk bab ketenagakerjaan, Susiwijono mengatakan pembahasan sudah dikerjakan dalam kurun waktu sebulan belakang yang dilakukan secara tripatrit secara melibatkan serikat pekerja.

‘Terlalu mencekik para pekerja dan menyengsarakan kita’

Seorang praktisi bagian produksi di sebuah pabrik yang bernama Noval mengatakan iklim perekonomiannya saat ini tengah sangat sulit akibat dari wabah virus corona.

Ia harus mengalami pemotongan honorarium hingga tidak mendapatkan upah lembur.

Keterangan gambar,

Mahasiswa Universitas Palangkaraya (UPR) membawa poster saat melakukan aktivitas unjuk rasa di depan jawatan DPRD Provinisi Kalteng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (16/07).

“Buat hidup sekarang pelik, yang ada di pas-pasin , di cukup-cukupin . Virus corona dampaknya sudah benar berat buat kami, ” sirih Noval.

Noval yang sudah bekerja bertambah dari 11 tahun tidak mampu membayangkan masa depannya jika iklim sulit saat ini akan ditambah dengan disahkannya RUU Ciptaker dengan ia sebut menyengsarakan pekerja.

“Waduh itu kita baca drafnya terlalu mencekik para pekerja & terlalu menyengsarakan kita. Nanti gaji kami bisa harian, perusahaan mempunyai PHK karyawan tanpa bersalah, makin pesangon mau ditiadakan, kerja capek-capek tidak dapat pesangon.

Apa yang akan dilakukan jika RUU ini disahkan, Noval menjawab, “kita sebagai buruh akan mati-matian menolak Omnibus Law itu. Mudah-mudahan RUU itu dibatalkan, ” katanya.

Mengapa RUU Ciptaker ‘berbahaya’?

Diktatorial S. Cahyono dari KSPI mengutarakan RUU Ciptaker penuh dengan perkara karena sejak awal pembahasan tidak pernah melibatkan serikat buruh, memperbedakan hanya pihak pengusaha dan pemerintah.

Kahar juga menegaskan bahwa serikat pelaku tidak pernah dilibatkan sedikitpun dalam proses pembahasan yang menciptakan suatu kesepakatan. Menurut Kahar jika RUU ini disahkan maka akan kritis bagi kedaulatan negara.

“Kenapa? Karena investasi harus berbasis pada proteksi perlindungan bagi pekerja Indonesia. Buat tapa investasi kalau yang bekerja TKA, buruhnya diupah murah, mudah dipecat, PHK masal, sulit mendapatkan ketenteraman? Nanti akan berimplikasi pada suram memiliki daya beli dan mendaulat perekonomian, membahayakan kedaulatan negara, ” katanya.

Kahar menjelaskan beberapa poin berbahaya dalam RUU Ciptaker klaster ketenagakerjaan jika disahkan.

Pertama, terciptanya ketidakpastian pekerjaan karena masifnya penggunaan sistem outsourcing dan kontrak.

“Dalam RUU ini perusahaan dibebaskan meng-outsourcing dan mengkontrak pegawai di semua jenis pekerjaan & semua jenis industri. Jadi saya akan menjadi pekerja outsourcing dan kontrak seumur hidup yang mudah di-PHK, ” kata Kahar.

Kedua, tak adanya jaminan dan kepastian penerimaan karena upah pekerja tergerus akibat dibatasi.

“Pesangon pergantian hak dihilangkan, dan mudah dikurangi. Upah minimum kota/kabupaten dihilangkan diganti upah minimum provinsi yang nilainya jauh lebih kecil.

“Contoh UMK Karawang RP4, 59 juta sedangan UMP Jawa Barat Rp1, 8 juta. Dengan demikian dengan berlaku UMP yang nilainya bertambah kecil, ” kata Kahar.

Ketiga, gadai sosial seperti hari tua & kesehatan akan sulit didapatkan sebab menggunakan sistem outsourcing dan kontrak.