Keterangan tulisan,

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meminta publik tak merendahkan independensi pegawai KPK cuma karena sistem penggajian yang berganti.

Susunan Pemerintah yang mengatur pengalihan kehormatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut pegiat anti-korupsi mengikis independensi lembaga anti-rasuah tersebut dan yang paling dikhawatirkan membuka celah manipulasi.

Namun pihak Istana dan Pimpinan KPK menampik sangkaan itu & mengklaim peraturan baru tersebut justru hendak memperkuat institusi pemberantasan korupsi.

LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Peraturan Pemerintah tentang peralihan status pegawai KPK menjadi ASN kian menegaskan ketidak-independenan lembaga anti-rasuah tersebut.

Pasalnya kata Peneliti dari ICW, Lalola Easter, KPK sebagai lembaga yang independen semestinya bisa merekrut pegawainya secara mandiri tanpa terikat preskripsi di luar KPK.

“Setelah perubahan oleh karena itu ASN semakin enggak ada independensi karena jadi terlembaga dengan pemerintah pusat, ” ujar Lalola Easter kepada BBC News Indonesia, Selasa (11/08).

Penegasan yang persis juga disampaikan Wadah Pegawai KPK. Ketuanya Yudi Purnomo mengatakan, transisi status pegawai KPK menjadi ASN akan berimplikasi pada stuktur.

Pegawai KPK, katanya, otomatis berada di bawah koordinasi atau pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi (KemenPAN-RB) dan harus tunduk pada perundang-undangan tentang ASN.

“Bagaimana mungkin ada lembaga independen tapi pegawainya tidak independen? ” ujar Yudi Purnomo kepada BBC News Indonesia.

Penegakan hukum mau sulit menyentuh pemerintah

Selain mengganggu kemandirian pegawai KPK, hal lain yang dikhawatirkan adalah penegakan hukum yang kian sulit menyasar pemerintah.

Ini sebab setiap penyidik KPK akan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Di KUHAP menyebutkan PPNS pada pelaksaan tugasnya berada di kolong koordinasi Kepolisian.

“Sekarang kalau misalnya KPK secara jelas dinyatakan KPK arah dari eksekutif sehingga kalau misalnya ada upaya intervensi dari level kementerian. Sebagai potensi harus diakomodasi dalam kelembagaan KPK, ” jelas Lalola Easter.

“Kalau misalnya ditambahi embel-embel lembaga independen di bawah manajer tidak menjamin apa-apa. Setelah pegawainya berstarus ASN termasuk penyidiknya, ya itu sudah jargon kosong sekadar. ”

Keterangan gambar,

Nisan tiruan ditunjukkan sebanyak pedemo di Jakarta yang mendatangi revisi UU KPK tahun cerai-berai.

Akan terganggunya penanganan kasus oleh penyidik maupunpenyelidik KPK diamini Yudi Purnomo. Dia berkata, tingkat jabatan atau lingkungan dalam struktur aparatur sipil negara mau tidak mau bakal memengaruhi proses pemeriksaan saksi atau simpulan.

“Misalnya penyidik atau penyelidik ASN karena di golongan rendah kemudian meninjau pihak terkait yang golongannya mulia semisal eselon II atau direktur, nanti malah ditanya balik, ‘kamu golongan berapa’? ”

“Belum lagi jika menangani kasus besar nanti bakal dipindah atau dimutasi atau ditekan atasan. Ini kan berbeda dengan kondisi sekarang, ” jelasnya.

Catatan Yudi, saat ini ada 1. 500 pegawai KPK yang berstatus tentu dan tidak tetap. Sejauh itu, katanya, belum ada pembicaraan dengan pimpinan KPK untuk membahas metode peralihan status tersebut.

Namun Wadah Personel akan mengkaji Peraturan Pemerintah itu untuk didiskusikan bersama pimpinan.

“Kami mau kaji dulu supaya titik swasembada masih bisa didapatkan. ”

Mantan Pengantara Ketua KPK: PP membuka bengkahan korupsi

Mantan Wakil Ketua KPK era 2015-2019, Laode M Syarif, mengecap terbitnya Peraturan Pemerintah tentang pemberian status pegawai KPK menjadi ASN membuka tindakan penyelewengan atau manipulasi.

Ia mendasarkan hal tersebut pada petunjuk tentang gaji dan tunjangan.

Pasal tersebut berbunyi pegawai KPK yang telah menjadi pegawai ASN diberikan upah dan tunjangan sesuai dengan keyakinan perundang-undangan.

Lalu di pasal berikutnya, di dalam hal terjadi penurunan penghasilan, kepada pegawai KPK selain gaji & tunjangan juga dapat diberikan tumpuan khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

“Jadi gaji di KPK tidak lagi single salary system . ”

Petunjuk gambar,

Mantan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019, Laode M Syarif, menyebut terbitnya Sistem Pemerintah tentang pengalihan status personel KPK menjadi ASN membuka kesibukan penyelewengan atau korupsi.

Ia berkata, sejak KPK terbentuk pada tahun 2003 bentuk penggajian menggunakan single salary system ataupun menerima gaji saja tanpa ada penghasilan lainnya. Tujuannya supaya transparan dan akuntabel. Dengan begitu mengucup celah-celah korupsi di internal pegawai.

Tetapi kini dengan memisahkan antara penghasilan pokok dan tunjangan artinya logat Laode, “mengubah best practice menjadi bad practice”.

“Selama ini gaji itu hanya satu karena pertanggungjawabannya jelas. Jadi tidak ada honor A, B, atau C, ” terangnya.

Karena sistem penggajian yang memisahkan penghasilan pokok dan tunjangan itu dianggap bermasalah, KPK pun pernah mengusulkan pemerintah agar mengubah skema penggajian ASN agar menyamai KPK. Sebab pola yang digunakan selama ini cenderung tak transparan dan tidak akuntabel.

“Dulu itu kan setiap kepegawaian ASN yang sering dikaji KPK dan diberikan kepada pemerintah membuktikan bahwa honor-honor yang diberikan pada pegawai hingga pejabat tidak jelas. Banyak yang menerima tapi tak bekerja. ”

“Tunjangan kinerja juga semestinya diukur dari penilaian kinerja, tapi sebagian besar hanya dilihat daripada kehadiran saja. Nah outputnya tak bisa diukur dengan baik. ”

“Bahkan tunjangan perjalanan dinas itu kala dianggapi sebagai tambahan penghasilan. Sehingga ada orang yang agar penghasilan bertambah maka dia memperbanyak penjelajahan dinas. ”

Atas dasar pertimbangan tersebut pula, ia pun mempertanyakan kontrak pemerintah yang mengklaim tetap mau menjaga independensi KPK dan memperkuat lembaga tersebut.

Sementara komitmen pemerintah dianggapnya bertentangan dengan isi dalam Susunan Pemerintah yang baru diterbitkan.

“Jadi bentuk gaji seperti itu rawan korupsi. Tapi kenapa ya di Sistem Pemerintah malah mengubah sistem penggajian yang sudah bagus ini? ”

Barang apa kata pemerintah?

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Ngabalin, menampik tudingan itu dan mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tarikh 2020 sudah sesuai amanat Undang-Undang KPK hasil revisi tahun 2019.

Yaitu menyesuaikan jabatan pegawai KPK menjadi ASN dengan merujuk pada peraturan yang baru.

Keterangan tulisan,

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa & Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMMBAK) mencanangkan yel-yel dalam unjuk rasa menolak Revisi UU KPK di Denpasar, Bali.

“Kalau dari planet bumi mengerti kecuali dari planet lain. Sehingga bayar pegawai KPK yang sudah diatur ke ASN sehingga tidak menjalani penurunan. ”

“Darimana mereka menyebut bahwa ini untuk melemahkan KPK? Membentuk tidak ada lain untuk menguatkan institusi pemberantasan korupsi. ”

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meminta publik tidak merendahkan independensi pegawai KPK hanya karena pola penggajian yang berubah.

“Independensi pegawai KPK sebagai penegak hukum terlahir lantaran spirit dan pemahaman bahwa KPK adalah penegak hukum dan karenanya independensi adalah hal yang istimewa dalam menegakkan hukum, ujar Ghufron dalam keterangannya di Jakarta bagaikan dikutip Antara .

Apa saja aturan pegawai KPK di dalam peraturan yang baru?

Peraturan Pemerintah mengenai Pengalihan Pegawai KPK menjadi Personel ASN, mengatur beberapa hal. Pada pengalihan pegawai meliputi: pegawai tentu dan tidak tetap.

Bagi pegawai KPK yang menjadi Aparatur Sipil Negeri harus setia dan tat dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, & pemerintah yang sah. Persyaratan lain, memiliki kualifikasi, kompetensi, dan integrutas yang baik.

Tahapan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN pun dilakukan meniti beberapa tahapan. Pertama, melakukan habituasi jabatan di KPK menjadi sebati dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedua, melakukan rekognisi jenis dan jumlah pegawai KPK. Kemudian memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK sesuai jabatan ASN yang mau diduduki.

Bagi pegawai KPK yang sudah menjadi pegawai ASN akan mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan jadi ASN. Pembelakan tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara.

Fakta gambar,

Sejumlah penggagas Saya Perempuan Anti Korupsi meletakkan bunga dalam aksi damai pada depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (9/9/2019). Aksi tersebut merupakan dukungan mereka pada KPK.

Dalam pasal 9 yang mengatur mengenai gaji dan tunjangan disebutkan, personel KPK yang sudah menjadi pegawai ASN diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam kejadian terjadi penurunan penghasilan, kepada personel KPK selain gaji dan tumpuan juga dapat diberikan tunjangan istimewa yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Pemerintah menyebut dalam hal pegawai KPK belum berstatus sebagai ASN oleh sebab itu dalam jangka waktu paling payah dua tahun sejak revisi kedua UU KPK yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2019, pegawai KPK tersebut dapat diangkat sebagai ASN sepanjang memenuhi syarat.