Keterangan gambar,

Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo (tengah), Kamis (17/07) mengumumkan pencopotan Brigjen Prasetijo Utomo yang diduga membantu mobilitas Djoko Tjandra.

Polisi menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo, eks pejabat Bareskrim Polri jadi tersangka pada Senin (27/07) di kasus buronan Djoko Tjandra, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Selain penetapan tersangka itu, Polri juga tengah menyelidiki deraian dana suap yang diperkirakan diterima sejumlah orang dalam pembuatan tulisan palsu bagi perjalanan Djoko Tjandra.

Brigjen Prasetijo yang diduga terlibat dalam pemberian surat jalan dan berada dalam satu pesawat dengan Djoko ke Pontianak tanggal 16 Juni lalu, disebut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiyono, dalam kondisi sakit dengan tekanan darah naik dalam sidang lanjutan Senin (20/07) lalu.

Dalam sidang lanjutan permohonan kembali yang diajukan Djoko Tjandra sendiri, untuk keempat kalinya ia tidak hadir di Mahkamah Negeri Jakarta Selatan Senin (27/07).

Jaksa meminta hakim menolak permohonan Djoko dalam surat yang dikirim pada hakim untuk menggelar sidang penjagaan PK secara online.

Djoko disebut pengacaranya tengah sakit di Malaysia.

Kasus Djoko Tjandra, menurut Indonesian Corruption Watch, menimbulkan pertanyaan publik, apakah buronan lain selama ini juga diperlakukan seperti buron kasus Bank Bali ini.

Indonesia Corruption Watch (ICW), meniti koordinator Adnan Topan Husodo, mengecap kasus Djoko Tjandra bisa menjelma preseden dalam sedikitnya 40 buronan kasus korupsi lain yang maka saat ini kabur dari jalan penegakan hukum.

“Kasus ini bukan hanya mencoreng kepolisian, tapi juga pengaruh negara, termasuk presiden, kalau alat penegak hukum benar-benar bisa diperalat mafia untuk menghilangkan jejak kesalahan, ” kata Adnan.

“Karena masalah itu, publik jadi bertanya-tanya, apakah buronan lain juga diperlakukan sama kaya Djoko, ” ujarnya.

Adnan berkata, ICW mencatat terdapat 40 buronan kasus korupsi yang mereka anggap kelas kakap. Beberapa diantara mereka adalah Eddy Tansil, Sjamsul Nursalim, dan Honggo Wendratmo.

Keterangan gambar,

Djoko Tjandra, buron kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan hak tagih (cassie) Bank Bali, tak menghadiri sidang PK yang diajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Daksina, Senin (20/07).

Penangkapan para buronan itu dinilai Adnan sebagai komitmen negara kepada prinsip negara hukum. Ia berceloteh, berbagai kerja sama antarnegara memang bisa memudahkan pencarian buronan itu.

Polri menyebut tiga jenderal yang mereka duga berkaitan dengan pelarian Djoko, buronan kasus cessie Bank Bali. Jabatan mereka dicopot akibat terkaan ini.

Prasetijo jadi tersangka, aliran pemberian diselidiki

Keterangan gambar,

Djoko Tjandra membuat e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta, pada Juni lalu, dalam kehormatan buronan.

Bekas Kepala Biro Koordinasi dan Perlindungan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo ditetapkan menjadi simpulan terkait pembuatan surat jalan buron Djoko Tjandra pada Senin (27/07).

Tersedia tiga konstruksi hukum yang dipakai pada Brigjen Prasetijo. Pertama mewujudkan surat jalan palsu bagi Djoko Tjandra dan menggunakan surat tiruan, kedua membiarkan atau memberi pertolongan bagi Djoko, serta konstruksi adat ketiga, Brigjen Prasetijo diduga menghalangi upaya penyidikan dengan merusak barang bukti.

“Selanjutnya konstruksi hukum yang ketiga adalah terkait pelanggaran Pasal 221 ayat 1 kedua KUHP dalam mana yang bersangkutan telah menegah atau mempersukar penyidikan dengan mengacaukan dan menghilangkan sebagian barang informasi, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan beberapa saksi yang berkesesuaian di mana tersangka BJP PU sebagai pejabat Polri menyuruh Kompol Joni Andrianto untuk membakar surat yang telah dipergunakan dalam perjalanan oleh AK dan DST tercatat tentunya oleh yang bersangkutan, ” kata Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Senin (27/7)

Penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara dan berdasarkan bukti surat-surat palsu jadi berikut, surat jalan tertanggal 3 Juni dan 18 Juni, tulisan pemeriksaan Covid serta surat rekomendasi kesehatan yang dibuat di dunia Pusdokkes Polri.

Dalam surat jalan berkop Polri bagi Djoko Tjandra, Prasetijo menulis bahwa Djoko merupakan konsultan Badan Reserse Kriminal Polri. Prasetijo juga diduga terbang ke Pontianak bersama Djoko pada 19 Juni lalu.

Tersangka-tersangka baru

Dalam kasus ini, polisi memeriksa 20 orang saksi dan ‘tidak menutup peluang muncul tersangka-tersangka baru’.

“Tentang aliran uang, kita saat ini telah mengambil penyediikian untuk melakukan tracing serta tentunya nanti menyasar pada siapa saja kita akan jelaskan pada rilis berikutnya. Tidak menutup jalan kami kerja sama dengan KPK, ” kata Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Jenderal lain yang sebelumya dicopot dalam kaitan kasus ini adalah Brigjen Nugroho Slamet. Ia merupakan Sekretaris National Central Bureau Interpol Indonesia.

Satu perwira tinggi lainnya adalah Irjen Napoleon Bonaparte, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Ia merupakan atasan langsung Nugroho.

Tanda gambar,

Maria Pauline Lumowa, buronan tersangka kasus pembobolan bank BNI senilai Rp1, tujuh triliun, ditangkap dan dibawa ke Indonesia pada pertengahan Juli morat-marit.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Prasetijo diperiksa dalam ranah etik dan disiplin.

Namun proses itu pekan lalu berhenti tatkala karena dokter kepolisian menyatakan Prasetijo sakit, salah satunya akibat tensi darah yang tinggi, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Awi Setiyono.

“Yang bersangkutan (Prasetijo) menyusun surat izin sendiri, dan lelap satu pesawat dengan DPO. Itu kami dalami, ” kata Awi dalam jumpa pers di Jakarta.

“Kami sudah cek ke propam dan pusdokes, dia belum bisa ana periksa, masih dalam perawatan dalam rumah sakit. ”

“Kami mulai daripada kode etik, kalau di situ mengembang ke perbuatan pidana, tentu kami akan jerat pasal pidananya, ” ucap Awi.

Penangkapan buronan kasus korupsi sebelumnya, antara lain kepada Nunun Nurbaeti, Anggodo, dan Muhammad Nazaruddin, disebut bukti upaya itu bisa dilakukan.

Hingga kini, Polri belum memberi tenggat kerja tim pemeriksa internal mereka.

Walau reses perlu dibahas segera

Keterangan gambar,

Saat kasus pelarian Djoko Tjandra kembali mencuat, Menko Polhukam Mahfud MD, membentuk tim pemburu buronan kasus korupsi.

Sementara itu, anggota DPR dibanding Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, meminta Polri mengekspos peran jenderal yang diduga melancarkan Djoko Tjandra masuk-keluar Indonesia.

Mardani menghargai penyidikan internal kepolisian itu harus dibuka dalam forum rapat dengar pendapat Komisi III DPR, walau para anggota dewan saat ini tengah menjalani masa reses.

Dorongan sejak DPR disebutnya penting agar masalah penanganan buronan kasus patgulipat tidak terus terjadi.

“Polri harus menjelaskan kausa masalahnya di mana, siapa penjamin jawabnya dan siapa yang harus diproses secara hukum., ” ujarnya, Senin (20/07).

“Kita bisa terjerembab pada lubang yang sama berulang kala, karena karakter koruptor memang begitu. ”

“Omnibus law kami bahas tetap saat reses, ini lebih kronis, seharusnya bisa dilakukan, ” sirih Mardani via telepon.

Komisi III secara resmi telah meminta izin kepada pimpinan DPR untuk menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus Djoko. Namun tak disetujui dengan asas ‘tak sesuai prosedur’.