Keterangan gambar,

Buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa (tengah) berjalan dengan kawalan polisi sudah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020).

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa, buronan tersangka kejadian pembobolan bank BNI senilai Rp 1, 7 triliun disebut pemerintah sebagai bukti komiten penegakan asas.

Namun, pegiat antikorupsi menyebut kejadian itu sebagai langkah seremoni untuk menenangkan publik yang geram karena pemerintah tidak mampu menahan Djoko Tjandra.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengatakan hasil koordinasi transnasional untuk ekstradisi Maria ke Nusantara menjadi contoh keseriusan pemerintah.

Ketibaan Maria dari Serbia pada Kamis (09/07) ditandai dengan konferensi pers dalam Bandara Soekarno-Hatta dan dipimpin sebab Yasonna dan Menteri Koordinator Tempat Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Sementara, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mempertanyakan kontrak pemerintah yang bisa menangkap koruptor yang telah menjadi buron selama 17 tahun itu, tetapi malang mendeteksi keberadaan terpidana kasus Bank Bali, Djoko Tjandra, baru-baru ini.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan ekstradisi Maria merupakan cara untuk menutupi rasa malu Gajah Yasonna setelah buron Djoko Tjandra mampu masuk dan keluar Nusantara tanpa terdeteksi, seperti yang diberitakan awal pekan ini.

Pada 2009, Djoko dijatuhi hukuman penjara selama besar tahun atas kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali serta uangnya sebesar Rp546 miliar di bank itu pun menjadi copetan negara.

Djoko, sebagaimana dikatakan oleh awak kuasa hukumnya, sempat berada dalam Indonesia, termasuk pada 8 Juni lalu saat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatann. Kini dia disebut tengah berobat pada Malaysia.

Keberadaannya di tanah air memotong kritik terhadap Kejaksaan Agung dengan didesak untuk menyuplai informasi soal buron ke berbagai instansi negeri.

Menutupi mengecap marah rakyat terpaut Djoko Tjandra

Ekstradisi Maria yang dibawa langsung ke Indonesia sebab Menkumham Yasonna setelah Djoko Tjandra bisa masuk dan keluar Indonesia disebut Boyamin tidak cukup buat menjamin keseriusan menjamin penangkapan buron. Malah, ia mengatakan hal tersebut sebagai langkah untuk menenangkan rakyat.

“Harus golnya itu menjadi tertangkapnya Djoko Tjandra. Kalau di jejak tersebut hanya seremoni, mengejar layang-layang kandas seperti anak kecil. Itu aja , saya kudu komentar itu.

“Kalau rakyat marah, terus tiba-tiba membuat kegiatan yang seakan-akan itu menutupi rasa marah rakyat. Dan selalu begitu. Tidak ada konsistensi untuk penegakan hukum yang betul-betul untuk keadilan bagi negara, ” tutur Boyamin kepada BBC News Indonesia melalui telepon, Kamis (09/07).

Keterangan gambar,

Anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, menilai kabar masuknya buron Djoko Tjandra ke Indonesia mendekati kasus Harun Masiku, terduga penyuap anggota KPU, Wahyu Setiawan.

Ia menambahkan bahwa dengan ekstradisi Maria, yang telah 17 tahun lebih menjadi target, justru menunjukkan pemerintah semestinya mampu lebih serius dalam upaya penegakan hukum.

“Kasus ekstradisi Maria Pauline Lumowa ini membuktikan jika pemerintah suka serius maka akan bisa menangkap buron sehingga semestinya pemerintah mau bisa menangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, Honggo Wendratno dan buron-buron kakap lainnya, ” kata Boyamin.

Maria, yang ternyata telah menjadi warga negara Belanda sejak 1979, merupakan salah satu tersangka pelaku pembobolan kas bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai Rp 1. 7 Triliun lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

Menurut data yang dilaporkan Kompas. com , Maria termasuk diantara pelaku manipulasi dengan nilai jarahan tersebar di Indonesia yang melarikan diri.

Selain perempuan berumur 62 tahun itu, ada juga nama Eddy Tansil, terkait urusan kredit macet Bapindo, dengan kadar jarahan Rp9 triliun; Eko Unggul Putranto, terkait kasus korupsi BLBI dengan nilai jarahan Rp2, 659 triliun, Adrian Kiki Ariawan secara nilai jarahan Rp1, 5 triliun; dan David Nusawijawa dengan kadar jarahan Rp1, 2 triliun, pula dari kasus BLBI.

Secara akumulatif, poin total dari kasus-kasus itu menyentuh lebih dari Rp 14. 3 Triliun.

‘Proses panjang’

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, dalam temu pers di Bandara Soetta Kamis (09/07) mengatakan ekstradisi Maria adalah hasil proses yang panjang dari harmonisasi antara lembaga dan negosiasi hampir satu tahun. Salah satu alasannya merupakan karena status Maria yang bukan warga negara Indonesia.

Keterangan gambar,

Buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa (tengah) berlaku dengan kawalan polisi usai tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (09/07).

Maria ditangkap oleh otoritas hukum Serbia pada 16 Juli 2019 di bandara di Beograd, Serbia, berdasarkan red notice Interpol bertanggal 23 Desember 2003.

Pengacara yang mengiringi Maria di Serbia, kata Yasonna, berkali-kali melakukan upaya hukum untuk mencegah ekstradisi. Masa penahanan Maria bahkan hampir berakhir, sehingga pemerintah meningkatkan intensitas negosiasi, tambahnya.

“Jadi jalan panjang ini tentunya harus kita penuhi – proses hukumnya kudu kita penuhi. Dan setelah kita lihat bahwa masa penahanannya sudah mulai berakhir, 1 Juli, oleh sebab itu dari awal bulan yang lulus kita meningkatkan intensitas. Makanya ada surat kita meminta percepatan jalan ekstradisi pada bulan September, ” kata Yasonna.

Ia mengatakan bahwa negeri melaksanakan high-level diplomacy untuk menunjukkan komitment pada kasus itu.

Kordinasi itu, jelasnya Yasonna, melibatkan Kementerian Luar Kampung, Polri, Jaksa Agung dan BIN. Lebih lagi, ia mengatakan kalau pencapaian ekstradisi Maria akan menjadi contoh untuk penanganan kasus koruptor buron lainnya.

“Pak Menkopolhukam udah memberikan kepada kami sebelum berangkat: Jalankan. Penegakan hukum harus ditegakkan. &, sampaikan, kalau ini berhasil ini menjadi contoh bagi kita untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk yang lain, ” ujarnya.

Keterangan gambar,

Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi Menteri Hukum dan PEDOMAN Yasonna Laoly (kanan) menyampikan petunjuk kepada wartawan di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (09/07).

Bagaimana upaya pemerintah ke depan?

Dengan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kebijakan, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD sebelumnya mengutarakan akan mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor (TPK) untuk menangkap terpidana kasus Bank Bali, Djoko Tjandra.

Mencuaikan pernyataan video, Mahfud mengungkap situasi itu seusai bertemu dengan peserta Kantor Staf Presiden (KSP), Polri, Kemendagri, Kemenkumham, dan Kejagung pada kantor Kemenko Polhukam pada Rabu (08/07)

“Kita itu punya tim pemburu koruptor, ini mau kita aktifkan lagi, ” ujar Mahfud di keterangan persnya, Rabu (08/07).

Ia membaca TPK itu akan beranggotakan arahan Polri, Kejagung dan Kemenkumham dan di bawah koordinasi Kemenko Polhukam.

Mahfud menambahkan pemerintah berencana memperpanjang pelindung hukum untuk mendirikan kembali awak itu.

TPK dilaporkan terbentuk di kala kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 dengan tujuan menangkap koruptor, terutama yang kabur ke luar negeri serta menyelamatkan aktiva negara.

“Kita optimis kalau Djoko Tjandra ini cepat atau lambat kita tangkap, ” kata Mahfud.