Hak atas menjepret Jarang Foto
Image caption Jaksa Agung, ST Burhanuddin, mengikuti rapat kerja bersama Tip III DPR di kompleks Kongres, Jakarta, Juni lalu.

Kejaksaan Agung didesak proaktif menyuplai identitas buron di dalam daftar pencarian orang (DPO) ke berbagai instansi pemerintahan, termasuk lembaga di tingkat paling bawah kaya kelurahan.

Kejagung belakangan dikritik karena buron kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra, disebut sempat kembali ke Indonesia dan mengurus KTP elektronik di Jakarta.

Kaki gunung Grogol Selatan, Jakarta Selatan, Asep, menyebut Djoko Tjandra belum periode ini datang ke kantornya untuk mengurus e-KTP. Djoko, kata dia, datang untuk pemotretan wajah dan rekaman sidik jari.

“Nomor induk kependudukannya masih tercatat di catatan biasa kelurahan kami. Salah satu sarana pembuatan e-KTP, yang bersangkutan kudu merekam wajah dan sidik jari. Itu tidak bisa diwakilkan, ” ujar Asep via telepon, Selasa (07/07).

Proses pembuatan e-KTP Djoko disebut sah serta selesai dalam satu hari. Kelurahan Grogol Selatan membantah mengistimewakan Djoko. Petugas di meja depan itu klaim tak mengetahui sosok buron itu.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Image caption Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta, membicarakan Djoko Tjandra datang ke pejabat mereka untuk membuat e-KTP.

Dalam bahan sebelumnya, tim kuasa hukum Djoko Tjandra mengakui kliennya sempat beruang di Indonesia, termasuk pada 8 Juni lalu saat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Daksina.

Namun dia saat ini disebut tengah berobat di Malaysia.

Djoko Tjandra telah menjadi buron Kejaksaan Agung sejak tahun 2009. Saat itu, menggunakan putusan tahap peninjauan kembali, Mahkamah Agung menyatakan Djoko bersalah di dalam korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, dan kasus tersebut diberitakan secara luas.

Djoko dijatuhi hukuman penjara selama besar tahun. Uangnya di Bank Bali sebesar Rp546 miliar pun menjelma rampasan negara.

Kekayaan itu diterima perusahaan Djoko, yakni PT Era Giat Prima dibanding Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Namun Djoko melarikan diri dan tak pernah menjalankan hukuman itu. Sejak saat itu ia masuk DPO Kejaksaan Agung.

Baik vonis itu sudah berlalu hampir 12 tahun, anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, menyebut kejaksaan semestinya tetap menyebar dan mensosialisasikan identitas Djoko ke berbagai instansi pemerintahan.

‘Mirip’ kasus Harun Masiku

Jika upaya menangkap buron itu dilakukan kejaksaan, Ninik yakin Djoko bakal secara mudah-mudahan ditangkap saat mengurus e-KTP di kelurahan.

“Kelurahan mengucapkan tidak tahu bahwa dia target. Seharusnya begitu dia masuk DPO, ada tindakan aktif untuk menjalar pengumuman di lembaga pemerintahan maupun perbatasan, ” ujar Ninik saat dihubungi.

“Dibutuhkan karakter aktif kejaksaan untuk mempublikasikan orang-orang dalam DPO, baik di perlintasan wilayah maupun berbagai tempat terbuka melakukan aktivitas ekonomi dan baik, ” kata Ninik.

Hak atas foto DETIKCOM
Image caption Ditjen Imigrasi menyebut tak pernah mencatat kedatangan Djoko Tjandra ke Indonesia.

Ninik menilai peristiwa Djoko Tjandra ini mirip dengan dugaan keluar-masuknya Harun Masiku, buron KPK dengan diduga terlibat dalam kasus suap komisioner KPU.

Introduksi Januari lalu, Harun diduga kembali ke Indonesia dari pelariannya di Singapura. Namun Direktorat Imigrasi mengklaim tak mampu mencatat data perlintasan Harun karena sistem informasi yang rusak.

“Isu Djoko ini menandakan koordinasi terkait buron yang sampai sekarang belum terlewati, ” kata Ninik.

“Pihak imigrasi adalah palang pintu terakhir orang yang keluar-masuk Nusantara. Sementara kejaksaan punya kewenangan menangkap. Koordinasi ini perlu ditinjau balik, ” tuturnya.

Spesialis Bicara Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang, sebelumnya menyebut Djoko tidak pernah tercatat masuk ke Indonesia.

Namun ia mengaku lembaganya menghapus nama Djoko Tjandra sejak daftar pengawasan pada 13 Mei lalu. Alasannya, interpol sudah menghapus status red notice untuk Djoko.

Arvin menyebut pihak imigrasi baru menerbitkan status cekal untuk Djoko, 27 Juni lalu, sesudah kejaksaan memasukkan nama buron itu ke DPO.

Hak atas foto ANTARAFOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO
Image caption Anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, menilai kabar masuknya buron Djoko Tjandra ke Indonesia mirip kejadian Harun Masiku, terduga penyuap bagian KPU, Wahyu Setiawan.

Bagaimanapun, kejaksaan membuktikan akan terus bekerja sama dengan berbagai instansi untuk menangkap Djoko. Namun siasat mencokok buron tidak akan pernah diungkap ke terbuka, kata Juru Bicara Kejaksaan Istimewa, Hari Setiono.

“Kami tidak tahu, apakah betul itu (yang buat e-KTP) memang dengan bersangkutan, ” ujarnya via telepon.

“Kalau kami padahal cari orang, tidak mungkin caranya kami buka. Prinsipnya kami mencari dan akan menangkap yang bergandengan. Pasti kami bekerja sama secara Imigrasi, ” kata Hari.

Pada 20 Juli mendatang, Djoko memiliki agenda menghadiri wasit PK di Pengadilan Jakarta Daksina. Dia sudah dua kali mangkir dalam sidang gugatan terhadap putusan MA yang memvonisnya bersalah.

Djoko tidak wajib menghadiri sidang tersebut. Namun jika mangkir, gugatan PK yang diajukannya bahan gugur.