Hak atas memotret Getty Images
Image caption Pemerintah kolonial Inggris menganjurkan Hong Kong ke China di dalam tahun 1997.

Krisis di Hong Kong saat ini merupakan ujian diplomatik di tengah kondisi global dengan terganggu pandemi Covid-19.

Inggris telah menelungkupkan diri menerima tiga juta penduduk Hong Kong menjadi warga negara mereka. Di sisi lain China mengancam bakal membalas perbuatan yang mereka anggap gangguan terhadap stabilitas nasional.

Lantas apa yang bisa kita ketahui tentang wilayah China dalam tatanan negeri baru?

Dan apa pula makna genting Hong Kong ini bagi Inggris, terutama di tengah upaya itu menjalankan politik luar negeri yang optimis di bawah semboyan ‘Global Britain’, usai keluar dari Uni Eropa (Brexit)?

Apakah krisis Hong Kong memang tak terhindarkan? Segalanya mungkin sangat bertentangan.

‘Pemangku kepentingan yang bertanggung jawab’

Semasa lebih dari dua dekade, sebagian besar pembuat kebijakan di Barat berharap kebangkitan China akan tersibak secara jelas.

Mereka mengklaim China akan menjadi ‘pihak yang bertanggung jawab’ dalam publik internasional.

Dengan sebutan lain, China akan mematuhi perjanjian dan hukum internasional. Alasannya, jadi bagian dari sistem, seperti negeri lainnya, China bakal meraup untung dari kaidah yang berlaku.

Hak tempat foto Reuters
Image caption Para pengunjuk rasa di Hong Kong khawatir mereka hendak kehilangan kebebasan mereka.

Mungkin di dunia seperti itu, kesepakatan antara negeri Inggris dan China tentang periode depan Hong Kong akan berdiam.

Tapi keadaan bertukar. China bangkit secara cepat & memiliki pemahaman tunggal.

China tumbuh menjadi negara adikuasa militer, setidaknya di wilayahnya sendiri. Wilayahnya di luar China tanah pun terjaga. Amerika Serikat yang memiliki kekuatan militer besar pun akan kesulitan menghadapi China pada sana.

Namun kebangunan China terjadi saat fokus negara Barat, khususnya AS, terpecah. Tersedia perang melawan terorisme di Suriah. Sementara di Eropa, ada kekacauan berupa Brexit.

AS anjlok

Dan kemudian ada pemerintahan Donald Trump di AS yang memiliki kebijakan tidak konsisten terhadap China. Trump tidak memiliki keahlian strategis dalam merancang kebijakan luar negeri.

Kebangkitan China selama lima tarikh terakhir bukan hanya bertepatan dengan pengaruh AS yang relatif meluncur di dunia internasional, melainkan penurunan absolut yang mengacaukan peta perserikatan AS di Asia, Eropa & Timur Tengah.

Urusan antara negara Barat dan China terus bertambah, dari ketegangan perdagangan, persaingan teknologi, hingga masalah strategis lainnya.

Namun tak ada respons yang melihat tersebut sebagai bagian dari ‘permasalahan China’ yang besar, yang membutuhkan menjawab dan reaksi terkoordinasi.

Hak atas menjepret Getty Images
Image caption China menerapkan kebijakan sungguh negeri yang lebih tegas kepada Hong Kong sejak pandemi Covid-19.

Umum global di ambang krisis Covid-19. Ini sebuah drama yang bermula dari China dan yang awalnya menyebabkan beberapa masalah serius untuk negara itu. Namun jelas, otorita di sana bertekad memanfaatkannya.

Bukan kebetulan kemudian saat muncul nada nasionalis yang bertambah tajam dalam kebijakan China. Tersebut terlihat dalam ketegangan kontra AS serta Australia, sengketa perbatasan secara India, dan keputusan membalikkan dibanding kesepakatan fundamental mereka dengan Inggris atas Hong Kong.

Kebijakan ‘tegas’ terhadap Hong Kong

Pandemi Covid-19 dasar memberi China kesempatan untuk memajukan eskalasi krisis Hong Kong ke puncak.

Berapa lama pun pandemi ini berlangsung, salah satu konsekuensinya jelas – pokok kebijakan China yang tegas tidak mungkin berubah, kecuali muncul tekanan nyata dan bersama.

Dan merujuk semua kecaman di dalam sikap China terhadap kebebasan anak buah Hong Kong, sulit untuk melihat ini terjadi.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Tawaran Inggris memberikan perlindungan kepada tiga juta penduduk Hong Kong belum diterima secara baik oleh China.

Situasi ini menempatkan pemerintah Inggris dalam kesulitan besar. Di sedang kritik terhadap kebijakannya mengurus pandemi Covid-19, bagi Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, isu Hong Kong adalah ujian besar pertama untuk kebijakan luar negeri baru Inggris.

Inggris baru sekadar mengubah citra politik luar negeri, dengan pendekatan yang bertajuk ‘Global Britain’. Tidak ada yang sungguh-sungguh tahu apa arti semboyan itu.

‘Membuat yang ulung dari situasi yang buruk’ merupakan yang dicatat banyak penentang Brexit secara sinis.

Sejujurnya, karena pandemi mengambil begitu banyak energi mereka, masih terlalu pra untuk membuat vonis tentang penghampiran ‘Global Britain’ pada persoalan Hong Kong.

Retorika versus kenyataan

Akan namun, isu China ini sebenarnya menyorot kekuatan dan kelemahan diplomasi Inggris saat ini. Penting untuk membatalkan retorika besar dan melihat bukti yang sebenarnya.

Hong Kong adalah bagian dari China. Inggris adalah bekas kekuatan kolonial yang tidak memberi dampak apapun bagi pemerintah China.

Hak atas menjepret Getty Images
Image caption Inggris menghadapi tantangan perdana di politik luar negeri pasca-Covid dan pasca-Brexit.

China secara luas dianggap telah melanggar perjanjian terkait Hong Kong, terlepas dari klaim demi kebijakan keamanan internal yang tidak menyenangkan.

Namun China adalah negara adikuasa dan Inggris jelas tidak menyandang status itu.

Jadi bagaimana nasib pemerintahan Boris Johnson? Banyak pengamat menilai Johnson telah mengambil sikap moral saat menawarkan suaka buat sekitar tiga juta penduduk Hong Kong.

Itu adalah angka yang besar dan sungguh biasa untuk partai asal Johnson, yaitu Partai Konservatif, yang sangat skeptis terhadap isu imigrasi.

Fakta bahwa China jadi tidak akan mengizinkan banyak masyarakat Hong Kong hijrah, atau kalau banyak yang akan memutuskan menetap, bahkan jika mereka pergi, hendak pergi ke negara lainnya, tidak mengubah fakta bahwa Johnson, ketika dihadapkan dengan China, telah mencari jalan mempertahankan martabat Inggris.

Namun diplomasi terdiri dari penuh hal. Banyak kalangan mungkin berceloteh tawaran Johnson itu terlalu minim. Bagaimanapun, kebijakan yang berlandaskan pokok adalah satu hal, tapi menyentuh target politik luar negeri memerlukan kerja kolaboratif.

Sikap AS

Ini tentang mendapatkan kepercayaan dan dukungan federasi: menyusun posisi dan mengembangkan lagak bersama.

Di bintik ini, terlepas dari banyak sokongan retoris untuk Inggris di Hong Kong, sedikit yang terjadi tanpa kata-kata.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Pemimpin Trump mengeluarkan berbagai kebijakan serta pernyataan sensitif terhadap China.

Amerika menggulirkan kembali beberapa keuntungan perdagangan dengan diberikan untuk Hong Kong. Akan tetapi karena tahun ini pemilihan kepala AS bakal bergulir, Trump menilai sikap keras terhadap China jadi salah satu strategi untuk menjaga kedudukan di Gedung Putih.

Tetapi “Inggris global” lestari terisolasi secara luar biasa. Mereka agak terpisah dari Eropa karena negosiasi masa depan hubungan dengan Uni Eropa belum tuntas.

Dan hubungan luar kampung Inggris yang ‘paling mulus’ terikat dengan AS.

Di dalam persahabatan antara Johnson dan Trump, Inggris sangat membutuhkan kesepakatan perniagaan dengan AS. Inggris akan tetap merasa tidak nyaman memikirkan politik balas budi agar meraih pertolongan AS.

Pandemi Covid-19 memang menyorot berbagai persoalan yang terlihat jelas. Trump memberi kita pemahaman tambahan tentang arti ‘America First’ saat membeli sebagian mulia obat remdesivir yang diproduksi pada AS untuk mengobati penderita virus corona.

Uni Eropa berusaha menegosiasikan pasokan obat itu untuk negara-negara anggotanya. Tidak nyata di mana Inggris berdiri dalam masalah ini, walau laporan pers mengutip para pejabat yang meminta telah mengamankan pasokan untuk kegentingan dalam negeri.

Perilaku itu memperlihatkan posisi Inggris zaman ini: tidak di Eropa, serta dekat tapi tidak erat secara AS. Ini juga pengingat yang kuat tentang meningkatnya bobot ekonomi dan teknologi dalam urusan global.

Inggris perlu berperan kembali

Selama beberapa besar abad yang lalu, tank atau bom nuklir dianggap jadi mata uang kekuatan global.

Tapi itu adalah penilaian yang dangkal dan mengaburkan data. Sepenting apapun senjata militer, asas AS mendominasi di dunia setelah Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin adalah ekonomi dan basis penelitian mereka yang luar normal.

Sah atas foto Getty Images
Image caption Dominasi GANDAR atas tatanan dunia diyakini telah berakhir.

Sekarang China sudah memiliki atribut ini. Itulah tatanan dunia terakhir yang harus ditempuh kapal ‘Global Britain’.

Inggris memiliki banyak atribut. Secara relatif, Inggris tetap merupakan negara yang kaya. Negara itu juga masih menegakkan kursi di ‘direktur politik internasional’, yaitu Dewan Keamanan PBB.

Namun Inggris harus menjumpai cara untuk kembali terlibat dalam isu global dunia pasca-Covid, pasca-Brexit.

Di seluruh dunia, terlihat berbagai tanda frustrasi dengan tumbuh seiring kebijakan agresif China yang mungkin sekarang seharusnya dijuluki ‘China First’.

Warisan kolonial telah memberi Inggris kedudukan utama dalam drama Hong Kong yang sedang berlangsung.

Sekarang Inggris perlu memainkan perannya untuk membentuk konsensus internasional pertama tentang cara berurusan dengan China.

Strategi itu, pada saat yang sama juga perlu memberi tekanan balik terhadap China, serupa mencari cara positif untuk terkebat dengan para penguasa China pada berbagai masalah global yang istimewa.