Hak akan foto ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN
Image caption Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Ormas Banten Bersatu (FOBB) berunjuk mengecap menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di halaman Masjid Mulia Kesultanan Banten di Kasemen, Serbu, Jumat (26/06).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setuju untuk mengubah Rencana Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Namun keputusan itu dinilai tak menjawab tuntutan masyarakat yang meminta RUU itu dicabut dan tidak dibahas di DPR.

“Kita menginginkan RUU itu dicabut, tidak dilanjutkan dan tidak menganti judul. Saya kira dengan mengganti judul tapi substansi masih lestari, itu kan sama saja dengan membohongi rakyat, ” kata Pemimpin Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad, Selasa (30/06).

Partai Demokrat juga menganjurkan, jika RUU HIP diubah menjelma RUU PIP maka harus mencuaikan proses dari awal dan dikerjakan secara terbuka dengan melibatkan terbuka.

Pengamat politik memperhitungkan “berkerasnya” PDIP mengegolkan ini tidak lepas dari tujuan untuk mengeklaim sebagai satu-satunya partai yang memperjuangkan ideologi Pancasila dan penerus pendirian Presiden Indonesia pertama, Soekarno.

Dengan tidak menarik RUU itu maka gelombang penolakan sebab masyarakat masih akan terus berlaku, tambah pengamat politik.

‘Membohongi rakyat’

Hak atas foto ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANG
Image caption Ratusan pengunjuk menikmati dari berbagai ormas melakukan konvoi menuju DPRD Provinsi Kalbar buat menggelar aksi selamatkan NKRI dan Pancasila di Jalan Ahmad Membandingkan Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (26/06).

Ormas Islam Muhammadiyah meminta agar RUU HIP dibatalkan, bukannya dilanjutkan secara menganti nama menjadi RUU PIP.

“Kalau substansi sedang tetap sama itu kan setara saja dengan membohongi rakyat sebab Pancasila itu sudah final. Tidak usah diotak-atik lagi, sekarang pokok saja pada masalah bagaimana pengamalan dari Pancasila itu dalam berbangsa dan bernegara, ” kata Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmad kepada wartawaan BBC News Indonesia Raja Eben.

Menurut Muhammadiyah, Pancasila memiliki kedudukan norma yang sangat kuat yang diatur mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 dan turunannya.

  • Pemilu 2019: ‘Pertarungan Pancasila vs khilafah’ laku karena pemilih ‘belum rasional’
  • Pancasila: Mengapa siswa jadi wajib nyanyikan Indonesia Raya?

Kenapa RUU HIP perlu dibatalkan? Karena banyak penjelasan dalam RUU tersebut yang bermasalah, kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

Tidak hanya tentang upaya mereduksi lima sila dalam Pancasila menjadi satu sila dengan tercantum dalam Pasal 7, & tidak dimasukannya TAP MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI jadi konsiderans “mengingat”, namun juga arah tentang penjelasan dari Pancasila & tujuan RUU tersebut.

“Seharusnya DPR khususnya PDIP mengarungi situasi kebatinan bangsa Indonesia serta hendaknya tidak memaksakan kehendaknya secara terus mengusulkan RUU yang hamba menduga berpotensi sangat kuat mendapatkan reaksi keras dari masyarakat, ” kata Mu’ti.

Mengapa sekarang jadi RUU PIP?

Hak akan foto ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHE
Image caption Sejumlah awak yang tergabung dalam Gerakan Klub Bawah Indonesia (GMBI) Sulsel mengabulkan aksi unjuk rasa di aliran kantor DPRD kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (30/06).

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakui bahwa RUU HIP diusulkan oleh PDIP.

Setelah beragam penolakan datang, PDIP kini setuju mengubah RUU HIP menjadi RUU PIP.

“Pramuka saja itu tersedia UU-nya, arsip nasional ada UU-nya, BNN itu ada UU-nya. Periode kita tidak jaga ideologi dengan otentik digali dari bumi Indonesia, ” kata Hasto.

RUU PIP disebut akan menjelma instrumen hukum dalam memperkuat Institusi Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan ketua dewan pengarahnya dijabat oleh ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Kami juga menginginkan agar nama RUU HIP dikembalikan sesuai nomenklatur awal dengan nama RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU-PIP), ” kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah lewat keterangan terekam, Sabtu (27/6).

RUU PIP nantinya akan mengatur tentang fungsi, wewenang dan struktur kelembagaan BPIP.

Kini BPIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 7 tahun 2018 sehingga bisa dengan mudah dibubarkan oleh pemimpin.

Kembali, Hasto mencurigai ada kepentingan politik yang mengecap PDIP seolah-olah akan membangkitkan komunisme.

“Kita PDIP menyesatkan kokoh dalam jalan Pancasila, kita tidak mungkin mengubah Pancasila karena Pancasila digali oleh Bung Karno, ” katanya.

PDIP pun membukan dialog dan perhimpunan dalam membahas RUU PIP tersebut.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP dengan DPR, “dan meminta DPR sebagai pengusul untuk lebih penuh berdialog dan menyerap aspirasi dulu dengan semua elemen masyarakat, sirih Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

‘Kembali ke proses awal’

Hak untuk foto ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI
Image caption Pengendara berjalan di Jalan Pejompongan Raya secara latar belakang layar LED yang bertuliskan Peringatan Hari Lahir Pancasila di Menara BNI, Jakarta, Senin (01/06).

Anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyuarakan tidak bisa dengan mudah RUU HIP diubah menjadi RUU PIP dan masih masuk dalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2020.

“Semestinya dicabut dulu (RUU HIP), lalu memulai lagi masukan (RUU PIP) ke prolegnas prioritas dan wajib ada tulisan akademik, dikonsultasikan kepada publik, kemudian menjadi draf RUU.

“Polemik yang muncul karena urusan substansi kemudian solusinya mengganti tajuk, rasanya agak aneh, ” introduksi Herman.

Mengapa PDIP ‘berkeras’ golkan RUU ini?

Hak tempat foto Antara Foto/Yulius Satria Wijaya
Image caption Kader Partai PDI Perjuangan melakukan ulah unjuk rasa dengan mengibarkan bendera di halaman Polres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/06).

Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, melihat bahwa RUU HIP atau PIP ialah bentuk peneguhan eksistensi secara politik.

“PDIP ingin menunjukan sebagai partai pemenang, partai tumbuh, dan ini adalah kesempatan itu untuk memberikan legacy terkait dengan paham, ” katanya.

Apakah RUU ini merupakan langkah kebijakan untuk memperkuat dukungan dalam bertemu pemilu selanjutnya? Menurut Ujang tidak.

Sebaliknya, penolakan dengan besar dari masyarakat terhadap RUU HIP berpotensi meruntuhkan dukungan elektoral kepada PDIP.

Bujang pun menambahkan, jika PDIP pasti berkeras melanjutkan pembahasan RUU PIP maka gelombang protes akan terjadi lagi di masyarakat, bahkan berpotensi lebih besar.

Pemangku Ketua Pusat Kajian Riset & Politik (Puskapol) Universitas Indonesia, Hurriyah memandang alasan PDIP “berkeras” mewujudkan RUU ini adalah bentuk permintaan ideologis bahwa PDIP adalah tunggal partai penerus gagasan Soekarno

Salah kaprah melakoni Pancasila

Hurriyah melanjutkan terdapat dua poin dengan keliru ditunjukan PDIP dan gabungan pendukung di DPR dalam memandang Pancasila dan RUU HIP.

Pertama adalah pemahaman dengan salah para politisi dalam mendudukan fungsi dan posisi Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa.

“Pancasila itu ideologi yang sifatnya konsensus, artinya disepakati bersama sehingga menjadi ideologi terbuka yang menolong semua elemen baik agama, haluan sosialisme, demokrasi, marhenisme.

“Tapi kemudian di era Tata Baru, Pancasila menjadi ideologi mati yang dipakai sebagai alat pengebuk, pengatur perilaku masyarakat.

“Cara pandang ini yang ditunjukan para politisi sekarang bahwa Pancasila sebagai pengatur masyarakat. Sehingga Pancasila terlihat seperti ingin dikembalikan jadi alat pengatur perilaku masyarakat yang sama dengan Orde Baru. Harusnya Pancasila ini menjadi dasar berperilaku bagi negara dan masyarakat, bukan pengatur, ” katanya.

Kedua adalah RUU ini dibahas di saat masyarakat berjuang bertemu pandemi Covid-19 dimana banyak karakter yang kehilangan pekerjaan, berjuang pada rumah sakit, dan dampak yang lain.

“Ini seperti meminta orang untuk menikmati permainan biola saat kapal Titanic tenggelam. Ini sangat tidak relevan menurut kami, ” katanya.