Hak tempat foto Tom Bateman
Image caption Keluarga Mohammed Yehya telah menetap di Tepi Barat selama beberapa generasi.

Di tengah jalan gencar pemerintah Israel mencaplok kira-kira 30% wilayah pendudukan Tepi Barat, wartawan BBC berkunjung ke kawasan-kawasan yang menjadi pusat sengketa.

BBC menyongsong warga Palestina yang telah status di Tepi Barat selama kaum generasi, Mohammed Yehya.

Ia menuturkan “cengkeraman” Israel makin lama dirasa makin keras.

“Andai sekadar, saya menyusun 10 batu bata di sini, Israel pasti bakal datang dan menghancurkannya, ” katanya.

BBC juga menyongsong dua anak muda Israel yang mengatakan “Tepi Barat adalah milik Israel”,

“Bagi orang-orang Yahudi, tanah ini sangat istimewa, kami tak punya tempat pada negara lain untuk bermukim, ” kata mereka.

Berikut kisah perjalanan wartawan BBC, Tom Bateman.

Saya meninggalkan Yerusalem melalui ustaz utama melewati jalan bebas hambatan yang diberi nama Menachem Begin.

Ia dikenal sebagai pemimpin Yahudi militan yang lalu menjadi perdana menteri Israel ke-6.

Menachem Begin selalu adalah ikon nasionalisme sayap kanan dan pendiri gerakan yang kemudian menjadi Likud, partai politik yang sekarang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Lantaran jalan ini, saya bisa tahu baliho raksasa berisi foto Presiden Trump dan Netanyahu.

Ada kalimat dalam bahasa Ibrani, yang jika diterjemahkan berbunyi: “Katakan tidak ke negara Palestina. ”

Baliho ini dipasang oleh sejumlah wali kota dengan memimpin wilayah yang memiliki kawasan Yahudi di Tepi Barat.

Tepi Barat adalah mulia dari beberapa kawasan yang diduduki Israel. Bagi para wali tanah air ini, wilayah di Tepi Barat adalah milik mereka.

Saya melanjutkan perjalanan, melewati gardu pemeriksaan militer dan mengambil kepala jalan kecil menuju Tepi Barat.

Di Tepi Barat menetap tak kurang dari 3 juta warga Palestina dan hampir setengah juta warga Israel yang tinggal di sejumlah permukiman.

Image caption Mohammed Yehya mengatakan banyak wilayah perebutan di Tepi Barat yang di praktiknya adalah ‘wilayah milik Israel’.

Saya menemui Mohammed Yehya, warga Dukuh Irtas.

Dari sini, terlihat di kejauhan rumah-rumah antre rapi dengan atap berwarna oranye. Semua warga di sini haluan, itu adalah rumah yang dibangun Israel bagi para pemukim Yahudi.

Saya bertanya ke Yehya tentang pernyataan PM Netanyahu yang ingin mencaplok sekitar 30% wilayah Tepi Barat.

Ia menjawab, “Tak ada maknanya sama sekali… wilayah ini [semuanya] telah dicaplok. Sepenuhnya ada di tangan mereka. ”

Yehya menuturkan keluarganya telah berada disini selama beberapa generasi.

Namun segenap berubah setelah Israel membangun permukiman Efrat, yang terletak tak jauh dari tanah milik Yehya, di 1980-an.

Sejak tersebut ia merasakan “cengkeraman” Israel yang makin kuat.

“Andai saja, saya menyusun 10 batu bata di sini, pihak berwenang Israel pasti akan datang serta menghancurkannya, ” kata Yehya.

“Israel menguasai tanah-tanah [di sini] dengan alasan itu adalah tanah negara… dan negeri [Israel ingin] membantu para pemukim [Yahudi], ” ujar Yehya.

Aneksasi sekitar 30% wilayah di Tepi Barat tercantum dalam rencana perdamaian Timur Tengah yang diusulkan Presiden Trump.

Berdasarkan usul ini, unsur negara Palestina di era depan, antara lain adalah, 70% wilayah Tepi Barat.

Usulan lain yang diajukan Trump adalah, pembekuan selama empat tarikh semua kegiatan pembangunan permukiman Yahudi di luar wilayah-wilayah yang dianeksasi oleh Israel.

Beta tanyakan ke Yehya apa pendapatnya tentang usul Trump ini.

“Siapa sih Trump itu, sampai ia berani mengajukan pokok tersebut? Apa tanah ini milik dia? ” kata Yehya.

Ia memetik buah persik, membelahnya dan memberikannya ke saya.

“Saya bisa memberi buah ini ke Anda, sebab buah ini milik saya. Kalau ini bukan milik saya, dengan jalan apa mungkin saya bisa menyerahkannya ke Anda? ”

Masyarakat Yahudi: ‘Mestinya seluruh Tepi Barat diambil Israel’

Image caption Efrat adalah kepala dari sekitar 130 permukiman Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat.

Saya melanjutkan perjalanan ke Efrat.

Saya melewati dinding, batas dan pos pemeriksaan. Ini adalah pemisah fisik yang oleh Israel dibangun untuk “melindungi keselatan warga mereka dari serangan bom pati padam diri”.

Dinding pemisah dibangun antara 2000 hingga 2005.

Namun bagi banyak pihak, dinding pemisah semacam tersebut adalah “alat untuk merampok tanah”.

Pembangunan permukiman dalam sini adalah pelanggaran hukum universal.

Dalam hukum ini disebutkan secara jelas, negara yang menduduki satu wilayah secara militer dilarang memindahkan warga mereka ke wilayah yang diduduki tersebut.

Israel menyatakan tidak sependapat dengan argumen ini. Bagi mereka, Tepi Barat “bukan wilayah pendudukan” namun “wilayah yang dipersengketakan”.

Saya memasuki kawasan Efrat setelah mendapat lampu hijau dibanding penjaga yang dilengkapi senjata obor.

Jalan-jalan di sini tak terlalu ramai. Di asing satu kafe saya menemui Yedidia Mosawi Sharon Barazani, dua budak muda berusia 20-an tahun.

Mosawi mengatakan ia tadinya tinggal di satu permukiman di Hebron, yang terletak di Tepi Barat selatan.

Ia mengatakan Tepi Barat sangat penting bagi Israel.

Image caption Sharon Barazani dan Yedidia Mosawi mengatakan seluruh provinsi Tepi Barat ‘mestinya menjadi hak Israel’.

Ia mengatakan rencana PM Netanyahu mencapok 30% wilayah Tepi Barat tak cukup.

“Mestinya hukum Israel berlaku di semua kawasan [Tepi Barat]. Dalam sejarah, tanah ini milik kami. Bagi orang-orang Yahudi, tanah ini sangat penting, kami tak punya wadah di negara lain untuk bertempat tinggal, ” kata Mosawi.

Barazani menambahkan, “Anda tak mampu meminta orang untuk meninggalkan desa mereka, rumah mereka. ”

Membangun infrastruktur besar-besaran

Image caption Jembatan ini nantinya akan menghubungkan Yerusalem dengan kawasan-kawasan permukiman Yahudi di Tepi Barat.

Selain rumah-rumah bagi warga Yahudi, Israel membangun infrastruktur lain, seperti jembatan besar yang nantinya menghubungkan Yerusalem dengan Efrat dan permukiman-permukiman lain di Tepi Barat selatan.

Banyak dengan mengatakan, apa yang diusulkan Kepala Trump tak lebih dari “formalisasi realitas di lapangan”, bahwa selama 50 tahun ini Israel melaksanakan pembangunan infrastruktur, yang oleh umum internasional dikatakan ilegal.

“Inilah kisah Tepi Barat pada 53 tahun terakhir, ” sebutan Dror Etkes, direktur lembaga nonpemerintah di Israel yang memantau pembangunan permukiman bagi warga Yahudi.

“Yang dilakukan [Israel] adalah menyita tanah dan memberikannya kepada warga Israel. Itu pertama. Yang kedua, mereka mencegah perluasan komunitas Palestina, ” introduksi Etkes.

Image caption Infrastruktur dibangun ‘untuk memudahkan’ pengembangan kawasan permukiman Yahudi pada masa depan.

Etkes mengatakan pembangunan dengan dilakukan Israel adalah yang terbesar yang pernah mereka lakukan pada Tepi Barat dalam dua dekade terakhir.

Mereka membikin jalan, pipa air, sistem pembersihan, dan sistem pembuangan, yang patuh Etkes, membuka pintu lebar-lebar untuk peningkatan jumlah pemukim Israel secara signifikan di masa mendatang.

Satu lembaga kajian di Amerika Serikat memperkirakan, aneksasi 30% wilayah Tepi Barat bisa berdampak langsung bagi sekitar 110. 000 warga Palestina.

‘Kami tak akan menyerah, kami tak ingin jadi pengkhianat’

Hak atas memotret AFP
Image caption Di beberapa tempat, wilayah Palestina ‘tergencet’ di antara wilayah-wilayah yang diduduki Israel.

Saya melanjutkan perjalanan menuju Ramallah, kota yang menjadi jawatan pusat Otorita Palestina.

Lembaga ini lahir setelah dicapai Perjanjian Oslo pada 1990-an, lupa satu tonggak penting dalam jalan menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, mengutarakan Otorita Palestina tak lagi tersekat dengan perjanjian yang telah disepakati dengan Israel dan Amerika.

Beberapa pihak khawatir, jika memang ini menjadi kenyataan, bakal terjadi kekacauan di Tepi Barat.

Dalam negeri, berlaku persaingan sengit antara kelompok Fatah pimpinan Presiden Abbas dan Hamas, kelompok yang menguasai Jalur Gaza.

Di Ramallah, beta menghadiri keterangan pers oleh Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh.

“Proses perdamaian telah menderita jalan buntu, ” kata Shtayyeh.

Ia juga mengatakan kepemimpinan Palestina menghadapi ujian tumbuh.

Saya tanyakan nasib masa depan Otorita Palestina dalam masa depan.

Dia menjawab, “Ini masalah yang benar serius. Otorita Palestina bukan uang lelah. Ini adalah bentuk mandat dibanding rakyat Palesrina… kami tak akan menyerah begitu saja. ”

Proposal Trump adalah “resep bagi kehancuran negara Palestina”.

“Menyetujui usulan Presiden Trump adalah bentuk pengkhianatan dan ana tak ingin menjadi kumpulan para pengkhianat, ” kata Shtayyeh.