Hak atas menjepret AFP
Image caption PM Israel Netanyahu menyebut penguasaan ini sebagai babak kejayaan zionis.

Bagian Indonesia kembali mengajak masyarakat internasional untuk menolak aneksasi Israel tempat sektiar 30% wilayah Tepi Barat, Palestina, disebut Kementerian Luar Daerah sebagai langkah dalam masa gawat, menjelang rencana ini diajukan ke parlemen Israel pada 1 Juli mendatang.

Juru Bicara Kementerian Luar Kampung Teuku Faizasyah mengatakan pernyataan Indonesia yang menekankan kembali penolakan atas aneksasi dan seruan mengajak klub internasional, termasuk Amerika Serikat, ditujukan untuk membangun kesadaran bersama.

“Sekarang ini masa critical time, (masa kritis) kita tidak bisa melakukan sendiri, jadi kita membangun kebersamaan internasional untuk juga menumpukan dan kita mencatat mayoritas negara dunia menentang rencana itu, ” katanya.

Jika penolakan masif dinyatakan oleh mayoritas negara maka diharapkan akan mampu membatalkan rencana itu, tambah Faizasyah.

“Kita mengirimkan pesan juga ke negara sahabat termasuk Amerika Serikat, bahwa kalau itu terjadi akan merusak nilai PBB dan DK PBB tersebut sendiri, ” katanya.

Dalam pertemuan terbuka Dewan Ketenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di Rabu (24/06), Menteri Luar Daerah Indonesia Retno Marsudi menjelaskan pencaplokan oleh Israel harus ditolak sebab melanggar hukum internasional dan merusak seluruh prospek perdamaian yang sudah dan sedang dilakukan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan langkah yang muncul dari rencana perdamaian Presiden Donald Trump, akan menggaris bawahi “babak kemajuan dalam sejarah Zionis”.

Pihak Palestina menyatakan menarik semua perjanjian sebelumnya, karena bagi itu hilangnya daerah yang diduduki ini merupakan pukulan berat bagi berniat untuk mewujukan negara tersendiri dalam masa depan.

Hak atas foto Kemlu MENODAI
Image caption Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L. P. Marsudi mengatakan Indonesia menolak rencana aneksasi Israel pada wilayah Tepi Barat.

Sementara pihak universal banyak yang khawatir atas barang apa yang mereka lihat sebagai pengingkaran hukum internasional dan mereka juga memperingatkan langkah itu akan semakin membuat ketegangan semakin panas.

Pengamat politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi memprediksi akan cukup sulit bagi Indonesia untuk mempengaruhi rencana aneksasi Israel yang mendapat dukungan tidak terbatas dari Kepala Amerika Serikat Donald Trump.

Dengan kesulitan ini, logat Hasibullah, langkah yang perlu dikerjakan adalah melobi dan mengumpulkan dukungan banyak negara, termasuk Amerika Konsorsium sendiri.

Image caption Peta Tepi Barat.

Karena meskipun banyak negara menolak aneksasi Israel, namun Amerika memveto, maka metode yang dilakukan menjadi sia-sia.

“Bisa meyakinkan dan melobi Amerika misalnya, yang menjadi pembantu terbesar Israel. Secara matematika realistis agak berat dan agak pesimis. Tapi tidak ada yang tak mungkin di dunia politik, ” tambahnya.

Hal selaras juga diungkapkan oleh pengamat kebijakan internasional dari Lembaga Ilmu Wawasan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth dengan mengatakan sikap Indonesia berpeluang buat tidak diindahkan oleh Israel.

“Karena posisi Indonesia tidak strategis untuk Israel. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik sehingga posisinya tidak setara, ” katanya.

Apalagi kata Adriana, perselisihan Israel dan Palestina sudah berlaku lama, dan melibatkan banyak pihak serta banyak kepentingan.

Namun walaupun demikian, peluang batalnya aneksasi Israel masih ada pada tengah proses politik yang dinamis.

Rencana Israel tersebut mendapat banyak penolakan termasuk dibanding lebih 1. 000 anggota dewan perwakilan rakyat dari 25 negara Eropa yang menandatangani surat berisi penolakan sungguh-sungguh.

Surat yang diteken oleh para anggota parlemen, termasuk 240 anggota parlemen Inggris, mengangkat sejumlah “kekhawatiran serius” terkait rancangan Israel dan menyerukan perlunya “konsekuensi yang sepadan”.

3 alasan pencaplokan harus ditolak

Hak tempat foto AFP
Image caption Permukiman Yahudi di Tepi Barat, termasuk di Yerusalem Timur.

“Sudah terlalu lama, rakyat Palestina mengalami ketidakadilan, pelanggaran HAM dan situasi kemanusiaan yang buruk. Aneksasi Israel merupakan ancaman bagi masa pendahuluan bangsa Palestina, ” kata Menlu Retno Masudi.

Retno Marsudi menjelaskan tiga alasan kok Indonesia dan juga masyarakat universal harus menolak rencana aneksasi Israel.

Pertama, rencana tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional. Bila dibiarkan, kata Retno, akan menerbitkan preseden bahwa penguasan wilayah secara cara aneksasi legal dalam lembaga internasional.

Kedua, jadwal ini merupakan ujian bagi kredibilitas dan legitimasi Dewan Keamanan PBB di mata dunia internasional. Untuk itu, Retno meminta DK PBB untuk cepat mengambil langkah lekas.

Benar atas foto AFP
Image caption Pemukim Yahudi menyuarakan pembentukan negara Palestina bisa menjadi ancaman.

Ketiga, aneksasi akan merusk segenap proses perdamaian yang sudah & sedang dilakukan bagi dua negeri, dan juga menciptakan instabilitas di Kawasan dan dunia.

Bersama Tunisia dan Afrika Selatan, Indonesia memprakarsai penyelenggaraan pertemuan Badan Keamanan PBB di tingkat gajah, guna membahas rencana aneksasi Israel.

Pertemuan pada Rabu (24/06) dihadiri Sekretaris Jenderal PBB, Sekretaris Jenderal Liga Arab, UN Special Coordinator for the Middle East Peace Process, Menteri Luar Negeri Palestina, dan Menteri Luar Negeri dari beberapa negara bagian DK PBB.

Dukungan domestik Indonesia

Dalam negeri, penentangan Indonesia terkait aneksasi Israel ini, disebut NU perlu terus dilakukan pemerintah, terutama pada daerah konflik, seperti Palestina.

“Mengapresiasi dan mendukung keputusan gagasan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait rancangan aneksasi Israel. Kembali mendorong negeri Indonesia untuk terus melakukan upaya-upaya strategis guna mewujudkan perdamaian di negara-negara konflik, terutama di Palestina, ” kata Sekretaris Jenderal Pemimpin Besar Nahdlatul Ulama A Helmy Faishal Zaini.

Helmy menambahkan NU mendukung tiga program penting terkait perdamaian di Palestina, yakni memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina, memulihkan kondisi sosial politik, dan juga mengupayakan perdamaian antara Israel dan Palestina.

Hak tempat foto EPA
Image caption Israel menghadapi penentangan sejak dalam negeri dan dunia internasional terkait rencananya mencaplok sebagian Sembiran Barat.

Di sisi lain, pengamat politik internasional dari LIPI, Adriana Elisabeth memandang terdapat dua pesan dengan ingin disampaikan pemerintah Indonesia di pernyataan ini.

Pertama, pesannya ditujukan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia konsisten memperjuangkan benar asasi manusia dan perdamaian dunia, khususnya dalam hak warga Palestina.

“Kedua, pesan ke dalam negeri, yaitu meredakan kelompok-kelompok tertentu yang memakai isu keyakinan untuk menganggu pemerintahan hari ini dengan menggunakan konflik Palestina dan Israel, ” kata Adriana.

Kontradiktif sikap Indonesia

Selain itu, sikap pemerintah Indonesia ini, menurut Adriana serupa menunjukan inkonsistensi dan kontradiktif di dalam menjunjung tinggi HAM dan perdamaian.

“Sikap tegas dan berani ditunjukan pemerintah ke lupa dunia dengan membela hak Palestina. Namun menjadi kontradiktif di pada negeri, terutama dalam konteks Papua yang memperjuangkan HAM dan kesamarataan, dan dugaan pelanggaran HAM periode lalu yang tidak tuntas, ” katanya.

Untuk itu kata Adriana, pemerintah juga kudu konsisten menyelesaikan segala bentuk perkiraan pelanggaran HAM masa lalu serta kepada warga Papua.

Hak atas memotret AFa
Image caption Seorang anak membawa bendera Israel di memandang pemukiman Yahudi di Lembah Yordan.

Aneksasi 30 % wilayah Tepi Barat

Benar atas foto AFP
Image caption Perluasan permukiman Yahudi di wilayah-wilayah Palestina dianggap menentang hukum internasional tetapi Israel berpikiran sebaliknya.

Israel berencana untuk mencaplok Lembah Yordania dan wilayah sepanjang Laut Mati bagian utara yang mengungkung 30% wilayah di Tepi Barat – wilayah yang diklaim Palestina sebagai bagian dari negara mandiri di masa depan.

Bedasarkan kesepakatan pembagian kekuasaan pembentukan pemerintah Israel yang sekarang, aneksasi ini dapat diajukan ke kongres pada tanggal 1 Juli buat diputuskan lewat pemungutan suara.

Proyek ini dipimpin sebab Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang berusaha memperluas kedaulatan Israel ke sebagian wilayah Tepi Barat dengan telah didirikan permukiman-permukiman Yahudi.

Hak berasaskan foto Getty Images
Image caption PM Israel mengutarakan nama Trump dipakai sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas keputusan Trump ‘mengakui secara resmi kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan’.

Kelakuan Israel itu sejalan dengan inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam kerangka “Visi Perdamaian” semrawut rencana untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang diumumkan Januari lalu.