Hak atas foto AFP
Image caption Israel bisa memulai proses aneksasi pada tanggal 1 Juli.

Lebih dari satu. 000 anggota parlemen dari 25 negara Eropa menandatangani surat berisi penolakan keras atas rencana Israel untuk mencaplok sebagian wilayah yang didudukinya di Tepi Barat.

Surat dengan diteken oleh para anggota dewan perwakilan rakyat, termasuk 240 anggota parlemen Inggris, mengangkat sejumlah “kekhawatiran serius” terkait rencana Israel dan menyerukan perlunya “konsekuensi yang sepadan”.

Kedutaan Besar Israel di London menolak memberikan komentar terkait tulisan anggota parlemen Eropa itu.

Surat itu diterbitkan di sejumlah surat kabar, seminggu sebelum proses aneksasi dimulai.

Bedasarkan kesepakatan penggolongan kekuasaan pembentukan pemerintah Israel yang sekarang, aneksasi ini dapat diajukan ke parlemen pada tanggal 1 Juli untuk diputuskan lewat pengumpulan suara.

Proyek ini dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang berusaha memperluas kedaulatan Israel ke sebagian wilayah Tepi Barat yang telah didirikan permukiman-permukiman Yahudi.

Jika disetujui, rencana ini akan mencakup 30% dari luas wilayah Tepi Barat – wilayah yang diklaim Palestina sebagai bagian dari negara mandiri di masa depan.

Langkah Israel itu sejalan secara prakarsa Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam kerangka “Visi Perdamaian” – rencana untuk mengakhiri pertentangan Israel-Palestina yang diumumkan Januari lulus.

‘Fatal bagi peluang perdamaian’

Surat para anggota parlemen dari negara-negara Eropa, yang ditujukan kepada kementerian sungguh negeri negara-negara Eropa, memperingatkan kalau pencaplokan sepihak wilayah Tepi Barat bisa berakibat “fatal bagi peluang perdamaian Israel-Palestina dan akan mendekati norma paling dasar yang menjadi panduan hubungan internasional”.

Hak atas foto JACK GUEZ/AFP
Image caption Pengunjuk rasa Isael menjadikan aksi di Tel Aviv buat menentang rencana aneksasi sebagian provinsi Tepi Barat.

Aksi mereka, menurut kuli BBC di Yerusalem Tom Bateman, menunjukkan adanya peningkatan tekanan global terhadap rencana Israel yang memiliki dorongan dari rencana Presiden Trump.

Mereka memperingatkan langkah Israel itu bisa “berpotensi menggoyah” kawasan.

Di antara yang menandatangani surat itu ialah Lord Howard dari Partai Lapuk Inggris, Wakil Ketua sub-Komite Ketenteraman Parlemen Prancis, Nathalie Loiseau, serta Wakil Ketua Parlemen Eropa, Fabio Massimo Castaldo.

‘Kontrol permanen’

Surat tersebut ditangani oleh mantan Ketua Kongres Israel, Avraham Burg, bersama dengan tiga tokoh Israel yang semasa ini mendukung solusi dua negeri, yaitu negara Palestina di Tepi Barat yang berdampingan dengan Israel.

Dalam surat disebutkan bahwa Presiden Trump mempromosikan “pada dasarnya kontrol Israel secara langgeng di wilayah Palestina yang terpecah-pecah sehingga menjadikan Palestina tanpa kedaulatan wilayah dan memberikan lampu muda bagi Israel untuk secara sepihak mencaplok sebagian besar wilayah Tepi Barat”.

Diperingatkan pula dengan membiarkan penguasaan “tanpa penentangan” maka langkah itu akan mendorong negara-negara lain yang punya klaim teritorial untuk “mengabaikan prinsip dasar hukum internasional”.

Namun surat itu tidak sampai secara tegas menyerukan hukuman terhadap Israel jika negara tersebut benar-benar mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.

‘Solusi realistis’

Duta Besar Israel untuk AS, Ron Dermer, pada Jumat lalu (19/06) menulis bahwa Israel “berencana memperluas kedaulatan ke wilayah-wilayah yang akan tetap menjadi bagian Israel dalam kerangka perjanjian perdamaian realistik apapun”.

Dikatakannya Israel tidak akan menancapkan wilayah yang berdasarkan prakarsa Kepala Trump ditujukan untuk wilayah negeri Palestina di masa depan dan tidak akan berkomitmen membangun kawasan di daerah-daerah tersebut di tahun-tahun mendatang.

Hak atas foto EPA
Image caption Israel menghadapi penentangan dari dalam negeri & dunia internasional terkait rencananya mencaplok sebagian Tepi Barat.

Baik Israel maupun Amerika Serikat menyebut rencana itu sebagai solusi dua negara dengan “realistis”.

“Kami berniat rencana ini akan membuat Palestina yakin bahwa penolakan selama mulia abad lagi adalah strategi yang salah dan bahwa bangsa Yahudi akan kekal. ”

Pihak Palestina serta-merta menentang program Trump dan memboikot hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.

Sekitar 430. 000 orang Yahudi menempati 130 permukiman yang dibangun sejak Israel menduduki Tepi Barat pada tahun 1967 ketika terjadi Perang Timur Tengah.

Permukiman tersebut pada umumnya dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, meskipun Israel – dan Amerika Konsorsium di bawah Presiden Trump- menyangkalnya.