Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Sebesar petugas kebersihan menata area Kabah, pada April 2020.

Pemerintah Arab Saudi hanya akan membolehkan sekitar satu. 000 orang yang bermukim pada kerajaan tersebut untuk menjalankan ibadah haji tahun ini.

“Jumlah jemaah hanya akan sekitar 1. 000 [orang], mungkin kurang, mungkin lebih sedikit, ” kata Menteri Perkara Haji Arab Saudi, Mohammad Benten, kepada para wartawan, sebagaimana dikutip kantor berita AFP .

“Jumlahnya tak akan mencapai ratusan ribu ataupun ribuan [orang], ” imbuhnya.

Pada BBC News Indonesia, Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali, mengucapkan tidak dapat melarang jika ada WNI di Arab Saudi yang ingin menjalani ibadah haji tahun ini.

“Kami langgeng menjadi bagian pengawasan dan perlindungan. Kalau untuk melarang, kita tak ada kewenangan, mereka residence di Saudi, ” ujar Endang kepada BBC News Indonesia, Selasa (23/06).

Sementara itu, pengelola Langgar Nabawi dan Masjidil Haram mengunggah informasi melalui media sosial melanda pelaksanaan ibadah haji tahun itu.

Dari unggahan tersebut diketahui bahwa ada serangkaian etika bagi orang-orang yang hendak menunaikan ibadah haji.

Antara lain, hanya orang-orang di bawah usia 65 tahun yang diperkenankan menjalani ibadah haji; orang yang mengidap penyakit kritis tidak diperkenankan mengikuti ibadah haji, calon jemaah harus mengikuti ulangan wajib; dan jemaah harus diisolasi seusai beribadah.

Pada Senin (22/06), pemerintah Arab Saudi mengumumkan ibadah haji tahun tersebut akan tetap diselenggarakan dan hendak dimulai pada akhir Juli. Tetapi, jemaah haji dari negara lain dilarang datang khusus untuk melaksanakan ibadah ini untuk mencegah penyebaran virus corona.

Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Penyelenggaraan ibadah haji tahun itu dibayangi oleh wabah virus corona.

Sebelumnya, ada kekhawatiran bahwa ibadah haji akan dibatalkan sama sekali.

Biasanya, dalam situasi biasa, ibadah haji diikuti oleh lebih dari dua juta orang.

Wabah Covid-19 telah mendatangkan sejumlah negara untuk membatalkan pengiriman jemaah haji tahun ini.

Di Indonesia, sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah agar tidak lengah dalam menjalankan kewajiban kepada para calon jemaah haji setelah membatalkan untuk tidak memberangkatkan kontingen haji tahun ini.

Komite Nasional (Komnas) Haji dan Umrah menyatakan keputusan pembatalan tersebut menetapkan dikawal, khususnya terkait pengembalian jumlah manfaat atas pelunasan biaya perjalanan haji (BIPI) dan pengembalian sertifikat calon jemaah.

“Jangan sampai mereka sudah kecewa tidak berangkat, lalu pengembalian uang berkepanjangan bahkan dokumen mereka hilang, ” kata Ketua Komnas Haji & Umrah Mustolih Siradj.

Berharap berangkat tahun depan

Adapun pengamat haji serta umrah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, mengingatkan pemerintah agar memastikan bahwa jemaah haji tahun ini dapat berangkat tahun depan.

Pemerintah Nusantara memutuskan untuk tidak memberangkatkan perhimpunan haji tahun ini, untuk menyembunyikan calon jemaah haji dan aparat dari paparan Covid-19.

Sejumlah calon jemaah haji yang sudah berusia lanjut dan telah menunggu giliran haji selama bertahun-tahun, merasa kecewa dengan keputusan negeri melalui Kementerian Agama yang menggugurkan keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2020.

“Saya kecewa dengan keputusan itu tapi sedia bagaimana lagi? Manusia yang merencanakan, Yang Maha Kuasa yang memasang.

“Saya berharap masih sehat, diberikan kekuatan, dan kesehatan tubuh sehingga tahun depan bisa menuju haji, ” kata Atim bahan jemaah haji dari Karawang yang telah menunggu giliran menunaikan ibadah haji selama delapan tahun kepada wartawan BBC News Indonesia Indra Eben Lumbanrau, Selasa (02/06).

Hak akan foto ABDEL GHANI BASHIR/AFP via Getty IMAGES
Image caption Jemaah umrah menggunakan masker wajah saat awal-awal virus corona menjadi wabah.

Jemaah lain yang pula telah menunggu selama delapan tarikh untuk berangkat haji, Slamet Riyadi, tidak bisa menutup kesedihannya. Apalagi ia telah mempersiapkan semuanya, berangkat dari kesehatan, pakaian, hingga perbekalan.

“Mudah-mudahan tahun aliran [virus corona] cepat berlalu. Kita semua dikasih kesehatan, panjang umur dan yang ditunda sekarang mungkin tahun depan bisa bareng-bareng lagi berangkat, ” kata Slamet yang kini sudah berusia 64 tahun.

Sementara tersebut pengusaha dan asosiasi penyelanggara haji dan umrah berharap agar negeri mempertimbangkan untuk dapat membuka kesempatan haji khusus.

Ratusan ribu calon jemaah haji pokok Indonesia gagal berangkat

Terdapat sekitar 221. 000 calon jemaah haji asal Indonesia tarikh 2020 yang gagal berangkat ke Arab Saudi. Beberapa dari mereka mengungkapkan rasa kekecewaan.

“Kecewa sekali. Bapak delapan tahun menunggunya. Tiba-tiba tahun ini ada musibah seperti ini. Tidak mampu digambarkan, bapak sedih, ” prawacana Slamet Riyadi, salah seorang calon jemaah haji.

Tatkala itu Memed, calon jemaah haji dari Karawang, Jawa Barat, memahami alasan pemerintah membatalkan haji.

Hak akan foto GETTY IMAGES/ANADOLU AGENCY
Image caption Jemaah haji di Arafat sebelum terjadi pandemi virus corona.

Ia tidak bisa membayangkan akan ada hampir satu juta jemaah dari seluruh dunia bergabung sehingga mustahil menerapkan protokol kesehatan tubuh dan tidak terpapar virus corona.

“Tapi yang beta kecewa kenapa waktu pembatalannya mendesak sekali dan diundur-undur. Kami jadi bimbang dan ada yang sudah melakukan pengajian dan doa, tetapi tidak jadi berangkat. Kerugian material tidak ada tapi lebih ke tekanan mental, ” kata Memed yang mendaftar haji pada tarikh 2013.

Calon publik lainnya, Ikhsan, telah mempersiapkan sinting dan legowo dengan keputusan penghapusan tersebut.

“50% meminta pergi, 50% khawatir dengan situasi di sana bagaimana nanti.

Hak pada foto ABDEL GHANI BASHIR
Image caption Ibadah haji tahun ini terancam batal karena pandemi Covid-19

“Berangkat tidaknya itu adalah panggilan dari Allah. Haji itu banyak duit juga bisa tak berangkat, dan tidak ada harta juga bisa berangkat. Jadi aku ikhlas Mas, ” kata Ikhsan yang telah menunggu berangkat haji dari tahun 2015 menggunakan belang haji khusus.

Ia pun berharap tahun depan pagebluk virus corona akan menghilang serta seluruh jemaah haji dapat melakukan ibadah dengan baik dan lancar.

Pengusaha haji serta umrah: ‘Kami berharap kuota istimewa dibuka’

Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Haji dan Umrah, Mucharom, berharap agar pemerintah tetap membuka koridor pada haji khusus, yaitu bagi mereka yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan pemerintah Arab Saudi.

“Kegiatan umrah sudah berhenti semenjak akhir Februari lalu, dan sekarang haji dibatalkan. Kami berharap haji khusus dibuka agar kami sedang bisa hidup dalam berusaha & tidak mengalami kerugian setidaknya di persiapan yang sudah berlangsung” introduksi Mucharom.

Mucharom memasukkan, pengusaha haji dan umrah telah mengeluarkan biaya deposito untuk akomodasi dan transportasi bagi pelaksanaan haji tahun ini. Terlebih lagi, pengusaha tetap harus mengeluarkan biaya buat mengaji pegawai, dan biaya kantor.

Menurutnya jalur haji khusus perlu dibuka dalam bentuk mendorong kebijakan Presiden Jokowi memerosokkan perekonomian di dunia pariwisata, salah satunya wisata religi haji.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah ataupun AMPHURI, Firman M Nur, berniat agar pemerintah memperhatikan nasib pengusaha usai memutuskan pembatalan haji.

“Tahun 2020 kami tidak melaksanan usaha sama sekali, umrah ditutup dan haji juga. Buat itu kami minta perhatian agar diberikan stimulus supaya bisa berdiam hingga tahun depan, ” sekapur Firman.

Hak atas foto ABDEL GHANI BASHIR/AFP via Getty Images
Image caption Seorang kelompok saat berdoa di Mekah menggunakan masker wajah dalam situasi pandemi virus corona.

AMPHURI yang menaungi 455 pengusaha haji dan umrah saat ini telah melakukan diskusi dengan para-para anggota untuk melakukan usaha alternatif agar dapat menjaga keuangan kongsi, salah satunya adalah dengan usaha korma.

Alasan negeri batalkan haji

Gajah Agama Fachrul Razi menjelaskan kesimpulan ini diambil karena hingga pembukaan Juni belum ada resmi dari pemerintah Arab Saudi, padahal gelombang pertama ibadah haji dari Nusantara diberangkatkan pada 26 Juni kelak.

“Berdasarkan kenyataan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan haji pada tahun 2020, ” ujar Fachrul Razi dalam konvensi pers, Selasa (02/06).

Keputusan ini disebutnya “pahit & sulit”, sebab di satu bagian pemerintah telah berusaha dengan segala upaya untuk menyiapkan penyelanggaraan haji tahun ini, tapi di sisi lain pemerintah bertanggung jawab buat memberikan perlindungan bagi jemaah serta petugas haji.

Hak atas foto ANTARA FOTO/HUMAS KEMENAG
Image caption Menteri Agama Fachrul Razi (kiri) didampingi Dirjen PHU Nizar Ali menyampaikan keterangan pers secara daring tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441 H di Jakarta, Selasa (02/06).

Risiko keselamatan dan kemanusiaan menjelma prioritas pertimbangan pemerintahdi masa pandemi ini. Selain itu, ibadah haji berisiko terganggu jika haji diselenggarakan masih dalam situasi bertambahnya kasus Covid-19 di Arab Saudi & juga di Indonesia.

“Keputusan yang pahit ini kita yakini paling tepat dan memutar maslahat bagi jemaah dan petugas kita semua, ” kata tempat.

“Keputusan pembatalan pemberangkatan ibadah haji sudah melalui analisis yang sangat mendalam, karena pandemi Covid-19 yang melanda hampir segenap negara di dunia, termasuk di Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah, ” imbuhnya kemudian.

Dia menjelaskan pandemi Covid-19 yang sejak kausa Maret melanda Indonesia, telah berdampak pada aspek kehidupan, termasuk penyajian sosial keagamaan di bidang penyelanggaraan ibadah haji.

Departemen Agama kemudian membentuk Pusat Genting Haji 2020, yang diberi instruksi untuk merancang, menyusun dan mengatur mitigasi krisis penyelanggaraan haji 2020.

Hingga April, 3 skema penyelanggaraan haji disiapkan, yaitu:

  • Haji diselenggarakan secara normal sesuai kuota
  • Haji diselenggarakan dengan pemisahan kuota
  • Penyelenggaraan haji tahun ini dibatalkan
Hak tempat foto AFP
Image caption Panorama Masjidil Haram, Mekkah, pada hari Minggu (24/05), zaman Idul Fitri.

Memasuki bulan Mei, tim fokus mematangkan dua opsi sekadar: pembatasan agak 50% kuota dan pembatalan ibadah haji.

Sebab tanggal 26 Juni disepakati pemberangkatan awal haji Indonesia, Fachrul mengungkapkan pihaknya terpaksa “menghitung tertinggal kecukupan waktu pemberangkatan jemaah dengan segala proses dan konsekuensinya”.

“Pihak Arab Saudi tidak kunjung membuka akses jemaah haji dari negara manapun, akibatnya pemerintah tidak mungkinlagi memiliki cukup masa untuk melakukan persiapan, utamanya dalam pelayanan dan perlindungan jemaah, ” jelasnya.

Calon himpunan haji 2020 otomatis ke 2021

Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan pembatalan pemberangkatan ibadah haji ini berlaku bagi semua warga negara Indonesia, tak hanya bagi mereka yang menggunakan kuota haji, baik yang reguler & khusus, tapi juga mereka dengan menggunakan visa haji undangan serta visa khusus.

“Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh warga Indonesia, ” tegasnya.

Seiring keluarnya pembatalan ibadah haji, lanjut Fachrul Razi, himpunan haji reguler dan khusus yang telah melunasi biaya perjalanan haji atau BIPI tahun ini, mau menjadi jemaah haji tahun 2021.

“Setoran pelunasan BIPI yang dibayarkan akan disimpan & dikelola secara terpisah oleh badan keuangan haji. Nilai manfaatnya akan diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kepada jemaah haji paling lambat 30 hari pra pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 2021, ” jelasnya.

Dia menggaris bawahi bahwa poin manfaat ini akan diberikan pada perorangan, karena nilai pelunasan BIPI berbeda, dengan nilai yang menyesatkan rendah sekitar Rp6 juta buat jemaah di Aceh dengan kekayaan muka Rp25 juta.

Hak atas memotret AFP
Image caption Suasana di dekat Kabah, Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Minggu (24/05), saat sebagian karyawan dan pekerja masjid melakukan salat secara dikawal aparat keamanan, di tengah pandemi virus corona.

Sedangkan yang paling tinggi Rp16juta untuk pemberangkatan sebab Makassar.

“Jadi variasinya cukup banyak, oleh sebab tersebut saya garis bawahi nilai manfaatnya itu diberikan kembali kepada mereka berdasarkan jumlah pelunasan BIPI yang dia bayarkan, ” ujar Fachrul Razi.

Akan namun, setoran pelunasan BIPI itu juga bisa diminta kembali oleh perhimpunan haji jika memang diperlukan, logat dia.

Komnas Haji: Pengawasan pengembalian uang dan dokumen jemaah

Komisi Nasional (Komnas) Haji dan Umrah mengangkat keputusan pemerintah membatalkan haji tarikh ini. Namun, keputusan tersebut perlu dikawal khususnya adalah pengembalian ukuran manfaat atas pelunasan BIPI dan pengembalian dokumen calon jemaah.

“Jangan sampai mereka telah kecewa tidak berangkat, lalu pengembalian uang berlarut-larut bahkan dokumen mereka hilang. Itu tidak boleh terjadi. Kami akan kawal tranparansi tata uang pelunasan dikembalikan secara patut dan tidak merepotkan jemaah, tercatat dokumen, ” kata Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj.

Hak atas foto AFP
Image caption Masjidil Haram sedang beroperasi, namun hanya bagi pegawai dan pekerja masjid agung tersebut yang jumlahnya mencapai ribuan.

Jamaah haji Indonesia adalah yang terbesar di dunia, yaitu sekitar 220. 000 orang. Jika haji diizinkan, kata pendahuluan Mustolih maka akan berpotensi membentuk klaster haji dalam penuluran virus corona.

“Tapi kebijakan ini akan membuat calon publik ada yang tidak senang. Untuk itu, Kemenag harus aktif menyampaikan pemahaman ke jamaah melalui para kyai dan ustad yang menjadi pembimbing jamaah agar mereka hening dan ikhlas, lalu ke MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas Agama islam, ” katanya.

Maksudnya kata Mustolih adalah untuk menyampaikan pemahaman bahwa keputusan itu menetapkan keselamatan seluruh calon Jemaah.

Konsekuensi pembatalan yang diperhatikan pemerintah

Pengamat haji dan umrah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dadi Darmadi, menilai terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan pemerintah sebagai konsekuensi daripada pembatalan haji.

Prima adalah memastikan bahwa jemaah haji tahun ini dapat berangkat tarikh depan.

Hak atas foto KHALIS SURRY/ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES
Image caption Seorang calon jemaah haji dipapah petugas zaman keberangakatan sebelum pandemi covid-19.

Kedua memperhatikan para pengusaha haji dan umrah yang telah mengeluarkan uang untuk penyelenggaraan haji 2020 dengan pihak dari Arab Saudi.

“Lalu menjalin komunikasi ke jemaah dengan baik dan menyampaikan segenap perkembangan informasi dengan transparan & terbuka, ” kata Dadi.

Berdasar kajian literatur & data tentang pandemi di zaman lalu, didapat fakta bahwa penyelenggaraan haji pada masa terjadinya wabah menular telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan dimana puluhan ribu menjadi objek.

Menteri Agama Fachrul menjelaskan Arab Saudi pernah mengunci ibadah haji pada tahun 1814, 1837 dan 1858 karena pagebluk epidemi, 1892 karena wabah kolera, 1987 karena wabah meningitis.

“Indonesia juga pernah mengucup karena pertimbangan agresi Belanda di dalam tahun 1946, 1947, dan 1948, ” kata Fachrul.