Hak atas foto AFP
Image caption Menyambut tahapan pilkada yang akan reda setelah tertunda akibat pandemi Covid-19, APD untuk petugas lapangan belum tersedia.

Tahapan pemilihan kepala daerah dalam Indonesua akan kembali dimulai 24 Juni mendatang.

Para petugas dijadwalkan mengamati bukti dukungan untuk bakal bahan peserta pilkada dari jalur perseorangan.

Namun sepekan sebelum tahapan itu bergulir, alat penjaga diri (APD) untuk panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di berbagai kawasan belum tersedia.

Alasannya, kata KPU dalam tingkat lokal, anggaran pembelian APD dari ABPN belum cair. Kalau persoalan ini tak segera tuntas, menurut pengamat, tahapan pilkada sepantasnya diundur demi keselamatan petugas dan pemilih.

Ade Ichwan, seorang PPK di Kota Cilegon, Banten, mengaku belum mendapat kejelasan tentang APD yang akan digunakannya saat menjalankan verifikasi faktual, 24 Juni mendatang.

Kalaupun pihak KPU akhirnya tidak menyediakan APD, Ade berencana menggunakan kantong pribadi untuk membeli masker serta alat pelindung lainnya.

“Kalau harganya masih terjangkau, beta tidak terlalu keberatan, kan buat pelindung diri sendiri juga, ” ujarnya, Selasa (16/06), kepada Yandi Delastama, wartawan di Banten dengan melaporkan untuk BBC Indonesia.

“Kalau sudah diwajibkan memakai itu dan harus mengeluarkan beban sendiri, harus gimana lagi? ”

“Mau ada perkiraan atau tidak, itu sudah efek menjadi PPS. Jadi harus menyimpan untuk keselamatan sendiri, ” tuturnya.

‘Saya keberatan jika harus beli sendiri’

Sementara itu, Hani, seorang PPS di kota Cilegon, Banten, membicarakan KPU wajib menyediakan APD untuknya. Ia menyebut petugas di lapangan sepertinya sangat rentan terpapar Covid-19.

“Ini kan kegiatan untuk kepentingan bersama, saya tetap keberatan kalau harus beli sendiri, ” kata Hani.

“Saya bekerja untuk kelancaran pilkada. Kalau beli APD sendiri, aku dapat dana dari mana kalau bukan dari KPU? ” ucapnya.

Benar atas foto ANTARA FOTO
Image caption Pemerintah dan DPR sempat berwacana menunda Pilkada 2020 karena pandemi Covid-19, walau akhirnya memutuskan pemilihan itu pasti dilaksanakan.

KPU Banten ‘jamin’ alat penjaga akan tersedia

Tak kunjung cairnya alokasi dana daripada APBN disebut anggota KPU Banten, Eka Satialaksmana, menghambat pembelian APD.

Meski begitu, Eka menjamin alat pelindung itu mau tersedia bagi seluruh petugas lapangan pekan depan.

Eka mengklaim, pihaknya enggan mempertaruhkan kesehatan tubuh PPS yang akan bertemu penuh pemilih pendukung calon perseorangan.

“Kami belum punya persediaan karena anggarannya baru ditetapkan jarang KPU dan pemerintah pusat. Akan tetapi untuk dua tahapan ke aliran, APD harus dipastikan sudah ada, ” ujarnya via telepon.

“Nanti KPU yang akan menyiapkan. Kalau belum ada, bakal saya lebih baik tahapan itu jangan jalan dulu, ” introduksi Eka.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Untuk menyesuaikan tahapan pilkada sesuai aturan Covid-19, KPU mendapat tambahan perkiraan dari ABPN sebesar Rp4, tujuh triliun.

Alokasi APBN untuk pembelian APD para petugas lapangan pilkada disepakati, 11 Juni lalu, antara negeri pusat, KPU, Bawaslu, Komisi II DPR, dan DKPP.

KPU bakal mendapat tambahan biaya sekitar Rp4, 7 triliun buat memastikan seluruh tahapan pilkada, termasuk pemungutan suara, berjalan dalam adat kesehatan Covid-19.

Departemen Keuangan menjanjikan pencairan tahap prima sebesar Rp1, 02 triliun, buat pengadaan APD.

Apa tanggapan KPU Pusat?

Merujuk petunjuk teknis KPU, aparat lapangan seperti PPS dan PPK wajib mengenakan 10 jenis APD, antara lain masker, pelindung wajah, sarung tangan sekali pakai, baju hazmat, dan vitamin.

Kalaupun Kementerian Keuangan tak segera mencairkan anggaran itu, KPU dalam daerah sebenarnya bisa menggunakan pangkalan anggaran lain untuk membeli APD.

Opsi itu dikatakan anggota KPU pusat, Dewa Dermaga Wiarsa Raka Sandi.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru, nomor 41/2020, sudah mengakomodasi keinginan protokol Covid. Jadi KPU daerah dan kabupaten/kota bisa merevisi naskah perjanjian hibah daerah yang itu buat dengan pemda setempat, ” ujarnya.

“Opsi kedua, sejumlah regulasi petunjuk teknis sudah dikeluarkan Setjen KPU, misalnya metode cara penyediaan perlengkapan protokol kesehatan tubuh Covid. Diatur bagaimana mengadakan perlengkapan itu.

“Selain itu bisa juga menggunakan anggaran rutin di masing-masing KPU dengan bersandar petunjuk KPU pusat. Jadi harapannya, begitu tahapan dimulai, mereka sudah menerapkan protokol kesehatan, ” sirih Raka.

Hak atas foto ANTARA FOTO
Image caption Seluruh petugas pelaksana pilkada, menurut ketentuan KPU, harus menggunakan APD sempurna layaknya para petugas medis.

Perludem: ‘Pilkada harus ditunda jika APD tak juga tersedia’

Bagaimanapun, menurut peneliti di Perkumpulan buat Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, belum tersedianya APD jelang dimulainya tahapan pilkada ini menunjukkan ketidaksiapan KPU.

Padahal, kata pendahuluan Fadli, kelompok pemerhati pemilu & sejumlah pakar kesehatan berulang kali mendorong KPU menetapkan masa anju pilkada yang lebih panjang di pandemi Covid-19.

“Karena pilkada adalah kepentingan publik, APD seharusnya disediakan KPU. Tidak bisa dipungkiri persiapannya tidak matang, ” kata Fadli.

“Syarat pilkada bisa berjalan jika menutup protokol kesehatan tidak bisa terwujud karena disiapkan secara singkat serta terburu-buru. ”

Taat Fadli, pilkada harus ditunda bila KPU di suatu daerah tak kunjung menyediakan APD bagi petugas lapangan saat tahapan semestinya telah berjalan.

“Kita tahu penyebaran virus corona yang begitu cepat. Ada banyak informasi umum tentang bahaya Covid-19 yang sudah diketahui publik, ” tuturnya.

“Posisi yang jelas harus ditunjukkan KPU karena mereka lembaga yang mandiri, punya kewenangan & paling paham tentang pelaksanakaan pilkada. ”

“Kita tidak mau lembaga penyelenggara pemilu sungguh-sungguh dikontrol, seolah-olah tidak ada opsi lain. Seolah pilkada tidak mampu ditunda, ” ujar Fadli.

Hak untuk foto EPA
Image caption Akibat pandemi Covid-19, KPU berencana membatasi jumlah pemilih dalam satu TPU pada pemungutan bahana pilkada tahun 2020.

Apa tanggapan Kemendagri?

Pelaksana tugas Penasihat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengklaim pilkada dapat terus berjalan walau tak ada prediksi pustaka pandemi Covid-19 akan berakhir.

Melalui pilkada, kata Bahtiar, masyarakat justru memiliki kesempatan memutuskan pemimpin daerah yang memiliki agenda jelas untuk menanggulangi dampak pandemi.

“Pilkada ini mampu jalan karena peraturan sudah siap. Protokol kesehatan juga sudah tersedia, walau konsekuensinya harus ada perlengkapan, ” ucapnya.

Ada 270 daerah yang akan mewujudkan pilkada pada tahun 2020.

Pemungutan suara rencananya bahan digelar secara serentak pada 9 Desember mendatang.

Kelanjutan Covid-19, KPU merevisi sejumlah kaidah cara pilkada, antara lain manuver yang hanya boleh diikuti maksimal 20 orang.

Tengah untuk memastikan pilkada tak menjadi arena penularan Covid-19, KPU menyuarakan diperlukan sekitar 13 juta kedok kain untuk para petugas pemangku pilkada.