Hak atas foto RENO ESNIR/ANTARA FOTO
Image caption Seorang warga memeriksa meteran elektrik di kompleks rumah susun (Rusun) Petamburan, Jakarta, Minggu (07/06).

Lonjakan tagihan listrik yang dialami sebagian anggota masyarakat di Indonesia memunculkan perkara tentang keterbukaan dan kemampuan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam mensosialisasikan kebijakan.

Sejak awal Juni lalu, sebanyak konsumen Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku tagihan listriknya melonjak serta bahkan ada yang naik tenggat melebihi 100%.

Pada kota Malang, Jawa Timur, seorang pengusaha las mengaku tagihan listriknya naik menjadi Rp20 jutaan, padahal bulan-bulan sebelumnya berkisar dua jutaan.

Akhirnya PLN menyebut kasus ini kelanjutan kerusakan alat kapasitor milik konsumen.

Ada pula sejumlah konsumen yang mengeklaim ada kecacatan pada PLN dalam penghitungan pemakaian listriknya, karena lonjakannya yang dianggap tidak wajar.

Di dalam sepekan ini, pimpinan PLN dipaksa bekerja keras untuk menjawab bermacam-macam keluhan, termasuk mengklarifikasi isu bahwa lonjakan tagihan itu lantaran pemerintah secara diam-diam menaikkan tarif listrik atau hal ini merupakan bagian dari strategi subsidi silang.

Hak tempat foto JOJON/ANTARA FOTO
Image caption Pekerja memasang kabel empetik milik PT PLN Persero di jalur aliran penghubung 3 kabupaten, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (10/05).

PLN menyebut kebanyakan kasus lonjakan tagihan listrik karena kenaikan volume penggunaan oleh konsumen di sedang pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB.

Kebijakan pembatasan baik, menurut PLN, juga membuat petugas PLN yang mencatat meteran tak menjalankan fungsinya, sehingga PLN secara mendadak memutuskan melakukan penghitungan dengan rata-rata dalam tiga bulan, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan.

Berikut tujuh hal yang patut Anda ketahui seputar lonjakan tagihan listrik dan berbagai perkara yang mengiringinya;

Apa yang terjadi pada ‘tukang las di Malang’ yang tagihan listriknya melonjak Rp20 jutaan?

“Entah, pakai apa kami untuk melunasinya? ” Teguh Wuryanto, pengusaha UMKM yang bergerak di bidang las di Lawang, Kabupaten Sebal, Jawa Timur, saat mengetahui tagihan listriknya melonjak sekitar Rp20 jutaan pada April lalu.

Teguh menganggap lonjakan itu tak wajar, karena tagihan pada bulan-bulan sebelumnya sekitar dua juta rupiah.

Dia sempat mempersunting hal itu ke kantor PLN setempat, namun dia diminta melunasinya.

Sempat disegel pasal tak mau melunasi, Teguh lalu mengeluarkan uneg-unegnya di Facebooknya, Rabu (03/06), dan mendapat tanggapan yang luas.

Berbagai media lalu melaporkan apa yang dialami tukang las di Malang ini, dan secara bergelombang sejumlah konsumen PLN yang mengaku mengalami lonjakan dakwaan listrik lalu bersuara.

Apa tanggapan PLN atas keluhan tukang las di kota Rengsa

Dalam klarifikasi tertulisnya, Rabu (10/06), PLN UP3 Udi mengatakan, bahwa pihaknya telah melangsungkan konfirmasi terhadap Teguh Wuryanto, pelanggan PLN yang mengaku lonjakan tagihan “tidak wajar”.

Berdasarkan data PLN, lonjakan tagihan itu tidak ada hubungannya dengan perkiraan rata-rata tiga bulan untuk rekening April dan Mei, yang berpengaruh pada naiknya tagihan listrik dalam mayoritas pelanggan rumah tangga.

PLN UP3 Malang mengaku telah memeriksa dan hasil pengesahan dengan pelanggan, diketahui bahwa bahan kapasitor milik pelanggan tidak berfungsi sama-sekali dan mengakibatkan pemakaian listrik melonjak tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.

Hak atas foto Facebook/infokorporatpln
Image caption “Saya hanya mau mengedukasi PLN agar kinerjanya lebih baik dan sempurna, ” kata pendahuluan Teguh Wuryanto, tukang las dibanding Malang.

“PLN telah membantu melakukan pemeriksaan peralatan dan instalasi pelanggan, supaya hal ini tidak terjadi dalam kemudian hari, ” kata manager PLN UP3 Malang, Mohammad Eryan Saputra, seperti tercantum dalam kedudukan resmi PLN Distribusi Jawa Timur, 10 Juni 2020.

Disebutkan bahwa Teguh Wuryanto menyetujui menyelesaikan tagihan rekening yang terbang dikarenakan kejadian tersebut.

“Dan PLN bersedia membantu dengan memberikan keringanan pembayaran dengan cicilan. ”

Di wadah terpisah, Kamis (11/06), dalam diskusi daring yang difasilitasi YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril mengatakan, penggunaan listrik buat kegiatan industri las milik Setia memiliki apa yang disebutnya sebagai “kapasitor”.

“Kapasitor tersebut digunakan untuk mengkompensasi supaya untuk memenuhi tarif KPRH untuk pabrik. Itu selisih yang harus dibayar kompensasinya, karena PLN menanggung tanggungan. Itu ada harganya. ”

Menurutnya, alat kompensasinya (milik pelanggan) rusak dan pemiliknya tidak menyadari alat tersebut rusak. “Dan alat ukur PLN sudah betul. ”

Mengapa pakar las di Malangmau melunasi dakwaan?

Dihubungi BBC News Indonesia, Kamis (11/06), Teguh Wuryanto mengaku dia akhirnya mau menunaikan tagihan listrik yang membengkak sedemikian besar sampai sekitar Rp20 juta karena “usaha saya bengkel UMKM, saya sangat membutuhkan listrik porakporanda listrik adalah bahan baku saya”.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Jojon
Image caption Pekerja memasang kabel empetik milik PT PLN Persero di jalur aliran makelar tiga kabupaten, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (10/05).

Dan lagi pula, “hanya PLN yang menyediakan listrik nasional, ” tulisnya dalam pesan Whatsapp yang diterima BBC News Nusantara, Kamis sore.

“Jika saya membeli genset, harga genset dengan kapasitas di atas 23KVA yang bekas saja, harganya 40 jutaan, lebih mahal dari dakwaan PLN saya [yang harus saya bayar], & beli genset tidak bisa mencicil, ” jelas Teguh.

“Belum lagi masalah bahan menjilat dan perawatannya. ”

Dia juga mengakui solusi kredit yang ditawarkan PLN merupakan paling sederhana dan singkat, sehingga saya bisa cepat bekerja lagi secara normal.

“Saya tak boleh egois memikirkan diri hamba sendiri, saya juga harus mempertimbangkan anak buah saya yang menjelma tanggung jawab saya, ” ungkapnya.

Pada keterangannya, Teguh menjelaskan alasannya “berkeluh kesah” di Facebook yang kemudian viral.

“Saya hanya ingin mengedukasi PLN agar kinerjanya lebih baik dan sempurna. ”

Teguh kemudian mengimbau kepada PLN agar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelanggannya terkait penggantian meteran digital.

Alasannya, “tidak semua pelanggan mengetahui tentang listrik”.

Lakon konsumen PLN di Jakarta: ‘Kenaikan Rp600. 000 itu dari mana? ‘

Tidak lama setelah pemberitaan tentang ‘tagihan elektrik tukang las di Malang’ yang meloncak, sejumlah konsumen PLN lainnya mengaku mengalami yang sama, tercatat di Depok yang diwarnai penolakan beberapa konsumen yang mendatangi kantor PLN setenpat.

Hak atas foto JESSICA HELENA WUYSANG/ANTARA FOTO
Image caption Seorang petugas PT PLN (Persero) melakukan pemasangan trafo baru di Jalan Putri Dayang Hitam, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/05).

Di Jakarta, seorang pelanggan PLN bernama Kartika, dalam diskusi daring yang difasilitasi YLKI, Kamis (10/06), mengaku pada Senin, 15 Juni lalu, dia mengadu ke PLN di wilayah Marunda, Jakarta, terkait tagihan listriknya yang melonjak di dalam dua bulan terakhir.

“Saya ditanya harga per KWH, adalah Rp1. 352. Saya memiliki angka pada 299. Ketika 299 dikalikan dengan tarif listrik yang dinfo yaitu 1. 352, oleh sebab itu akan ada hasil Rp400 ribuan, ” ungkap Kartika.

“Tapi tagihan kami mencapai Rp560. 000. Untuk dua bulan, tagihan kami naik menjadi Rp1, 560, 000.

“Kalau dihitung berdasarkan data yang diberikan PLN, dari bulan April, itu dihitung rata-rata. Stand sebelumnya 6056, dan buat Mei, di 7038, dan otomatis ketika kita hitung per KWH, itu hanya Rp1, 1 juta.

“Jadi kenaikan Rp600. 000 itu dari mana?… beta ingin bicara dengan data selalu, ” ujar Kartika, melalui pembicaraan daring, Kamis (11/06).

Hak atas foto Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO
Image caption Petugas memeriksa meteran listrik di Rumah Susun Bendungan Hilir, Jakarta, Senin (04/05).

Dia mengaku kesulitan saat menanyakan hal tersebut kepada pihak PLN di depan kediamannya. “Saya dihadapkan security . Dibilang tidak ada pelayanan, dan diminta hubungi telpon 123, tapi responsnya lama, ” akunya.

Atas keluhan ini, YLKI meminta PLN pada Marunda untuk menindaklanjuti tentang ‘versi perhitungan’ yang berbeda antara konsumen dan PLN.

Mengenai Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, Kamis (11/06), berjanji akan menindaklanjuti keluhan konsumen bernama Kartika tersebut.

Apa tanggapan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)?

Arahan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengharapkan konsumen yang alami lonjakan tagihan listrik lekas mengklarifikasi ke PLN.

“Kalau mengalami lonjakan 50-200%, awak sarankan cepat melapor ke call center PLN atau media sosial, ” kata Tulus dalam konferensi video, Kamis (11/06).

“Jangan biarkan tagihan melonjak tanpa diklarifikasi, ” katanya.

Jikalau klarifikasi itu dilakukan, lanjutnya, perkara lonjakan itu bisa segera ditangani PLN.

Namun menurutnya, YLKI banyak menerima keluhan konsumen yang mengalami kesulitan ketika ingin melaporkan kasusnya melalui call center 123 atau akses lainnya.

Hak akan foto JOJON/ANTARA FOTO
Image caption Pekerja memasang kabel empetik milik PT PLN Persero di jalur aliran penghubung tiga kabupaten, Kendari, Sulawesi Tenggara, Minggu (10/05).

“Ini menunjukkan kanal pengaduan yang ada belum optimal untuk menampung pengaduan konsumen, ” katanya.

Tulus lebih lanjut menodong PLN melakukan sosialisasi dan menelungkupkan lebih luas layanan pengaduan pada konsumen yang mengalami lonjakan tagihan itu.

Dengan begitu, menurutnya, konsumen dapat memahami kasus dan latar belakang penyebabnya, & mengetahui apa yang harus dilakukannya.

Mengapa ada lonjakan tagihan listrik? Berikut jawaban PLN

PLN menjelaskan ada tiga hal yang menyebabkan tagihan listrik melonjak di tengah pandemi Covid-19, yaitu kebijakan bekerja pada rumah, ramadan dan kebijakan pencatatan rata-rata meteran.

Eksekutif Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril mengatakan, selain ciri Ramadan, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) membuat masyarakat lebih banyak bekerja di rumah, jadi banyak mengkomsumsi listrik.

“Bulan Maret akhir, tepatnya minggu tiga dan empat, mulai legal PSBB, dan ada rekomendasi stay at home , ” kata Bob Saril dalam diskusi daring, Kamis (11/06).

Hak berasaskan foto Facebook/infokorporatpln

“Dengan pola ini, banyak pelanggan membawa alat kerja ke rumah yang sebagian besar membutuhkan logistik listrik, ” tambahnya.

Dari asumsi inilah, menurutnya, lonjakan kenaikan tagihan itu “murni dikarenakan oleh pemakaian akibat covid-19”.

Lantaran PSBB pula, PLN menghentikan aktivitas pencatatan oleh petugasnya ke setiap rumah pelanggan pascabayar agar tidak berisiko terpapar, katanya.

“Kita memutuskan pencatat meter kita tidak mencatat ke rumah-rumah, ” kata Bob.

Karena PLN tidak melangsungkan pencatatan pemakaian pada tagihan April dan Mei, menurut Bob, mereka memutuskan kebijakan “penghitungan rata-rata semasa tiga bulan”.

“Jadi apa penyebab kenaikan tagihan tarif? Ya, karena kenaikan pemakaian. Nah, kenapa seolah-olah melonjak tinggi, karena itu tadi, kita menghitungnya sama tiga bulan, ” paparnya.

Apa pengertian penghitungan ‘rata-rata tiga bulan sebelumnya’?

Lebih lanjut Bob Sahril mengatakan, tagihan tarif listrik naik beberapa bulan terakhir karena adanya pengalihan ( carry over ) biaya lebih yang seharusnya dibayar konsumen.

Karena petugas PLN tidak bisa melangsungkan pencatatan meter ke rumah pelangga, maka tagihan April dan Mei, mereka menggunakan mekanisme pencatatan rata-rata tiga bulan sebelumnya.

“Kita melakukan rata-rata pembacaan 3 bulan ke belakang untuk mampu angka stand meter pada Maret untuk tagihan April. Jadi kita minta rata-ratanya Desember, Januari & Februari, ” kata Bob.

Hak arah foto ROMEO GACAD/AFP
Image caption PLN menjelaskan tersedia tiga hal yang menyebabkan tagihan listrik melonjak di tengah pandemi Covid-19, yaitu kebijakan bekerja dalam rumah, ramadan dan kebijakan pencatatan rata-rata meteran.

Dia mencontohkan, rata-rata penerapan listrik pada Desember-Januari-Februari 100 kWh, tetapi karena ada kebijakan kegiatan dari rumah ( work from home , WFH) pada Maret, oleh karena itu konsumsi listrik naik diasumsikan menjadi 120 kWh.

“Tapi PLN menghitungnya masih berdasarkan rata-rata konsumsi yakni 100 kWh, kelebihan 20 kWh-nya belum dihitung”.

Ditambah konsumsi listrik pada bulan April yang tanpa disadari membengkak, karena satu bulan WFH, demikian dicontohkan Bobo, maka menjadi 140 kWh.

Namun PLN juga masih menghitungnya berdasarkan rata-rata yakni 100 kWh. “Berarti ada lebih 60 kWh yang belum dihitung, ” ujarnya.

“Nah, di bulan Mei ini, PLN mulai mencatat meteran ke rumah pelanggan, misalnya konsumsi listrik pelanggan di bulan Mei 140 kWh ditambah carry over (pengalihan) yang belum terhitung 60 kWh.

“Maka pelanggan harus membayar tagihan dengan pemakaian 200 kWh sehingga lonjakan tagihan 200% tidak terhindarkan.

“Sehingga kalau kita lihat mulai bon April ke Juni dari sebelumnya bayar 100 ini jadi 200. Dikalikan tarifnya kenaikannya 200%. Inilah yang terjadi pada masyarakat, ” papar Bob.

Apakah PLN berhak mengeluarkan kebijakan estimasi rata-rata tiga bulan?

Dalam diskusi daring yang difasilitasi YLKI, seorang wartawan menanyakan apakah keputusan PLN mengeluarkan kebijakan estimasi rata-rata tiga bulan itu sudah dikonsultasikan pemerintah dan apa dasar hukumnya.

Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril mengatakan hal itu “tidak ada aturannya”.

Hak atas foto Kompas/PLN
Image caption Apakah keputusan PLN mengeluarkan kebijakan penghitungan rata-rata tiga bulan itu sudah dikonsultasikan pemerintah dan apa dasar hukumnya?

“Ini adalah pola bisnis natural antara PLN dan pelanggan, ‘ kata Bob.

Menurutnya, kalau ada aturan yang mengaturnya, maka PLN “harus konsultasikan” dengan pemerintah.

Ditanya barang apa dasar hukumnya sehingga PLN membatalkan penghitungan rata-rata tiga bulan, Bob mengatakan dasar hukumnya adalah kebijaksanaan PSBB terkait covid-19.

“Kalau tidak menuruti saran pemerintah, waduh cilaka , ” katanya.

Wartawan juga bertanya mengapa PLN menggunakan waktu tiga bulan untuk penghitungan rata-rata, tidak enam atau setahun, misalnya.

Hak atas foto BAY ISMOYO/AFP
Image caption Direktur Bisnis dan Usaha Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Hendra Wahyudi, mengutarakan tidak ada manipulasi tagihan elektrik dan tidak ada subsidi silang seperti yang ramai diisukan.

“Kita lihat the best practi c e di negeri. Kalau memang tidak ada aturan, kita lihat di dunia kaya apa. Itu kebenaran umum, ” ujarnya.

“Di asing negeri, tetangga kita, di mana-mana, seperti itu. Maka itu yang kita ambil. Itu rata-rata tiga bulan, ” tambah Bob.

Bob mengakui putusan tersebut mendadak: “Covid-19 itu tidak sudah kita bayangkan sebelumnya, dan keputusannya itu sangat singkat sekali, karena kita mengikuti pemerintah supaya stay at home . ”

Bagaimana respons PLN dan pemerintah atas isu ‘kenaikan tarif listrik’ dan ‘subsidi silang’?

Pimpinan YLKI Tulus Abadi, dalam diskusi daring, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklarifikasi isu bahwa lonjakan tagihan itu pokok pemerintah secara diam-diam menaikkan bayaran listrik atau hal ini merupakan bagian dari strategi subsidi palang salib.

Direktur Bisnis serta Usaha Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian Gaya dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Hendra Wahyudi, mengatakan tidak ada manipulasi tagihan listrik dan tidak ada subsidi silang seperti yang ramai diisukan.

Dia juga menegaskan, adanya kasus-kasus lonjakan tagihan listrik, bukan lantaran pemerintah menaikkan tarif listrik secara sembunyisembunyi.

Benar atas foto BAY ISMOYO/AFP
Image caption PLN membicarakan kebanyakan kasus lonjakan tagihan elektrik karena kenaikan volume penggunaan oleh konsumen di tengah pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB.

Menurutnya, tarif pokok listrik tidak mengalami penyesuaian semenjak 2017.

“Fakta tarif listrik tetap, sudah jelas, tak ada manipulasi pemakaian, tidak tersedia subsidi silang, ” kata Hendra Wahyudi dalam diskusi daring.

Mengapa PLN dikritik karena menempatkan konsumen mampu memahami mekanisme penghitungan tarif?

Dalam bagian lain diskusi daring dalam Kamis, Direktur Niaga dan Tadbir Pelanggan PLN, Bob Saril meminta agar konsumen bersikap proaktif di dalam menghitung pemakaian listriknya.

“Kita harap para pelanggan mencatat sendiri dan mengirim lewat WA sendiri setiap tanggal 24 & 27, dan nantinya ada penyungguhan (dari PLN), ” kata Bob.

Hal ini perlu dilakukan konsumen sehingga dapat meminimalisir kemungkinan ada kesalahpahaman dalam metode penghitungan meteran.

“Nah, meteran itu ada di rumah peklanggan, artinya transaksi bisa dipandang langsung oleh pelanggan, bisa dihitung atau difoto, lalu dikalikan 30, nanti dicocokkan dengan sistem penghitungan PLN, ” katanya.

Hak atas foto Reuters

Bob menekankan hal itu setelah ada klaim dari sebagian pelanggan yang menganggap ada kesalahan penghitungan di pihaknya.

“Artinya mudah-mudahan menghitung tenaga listrik, tidak tersedia yang tidak transparan. Harga beban jelas dan sudah dipublikasikan, tersedia angka meteran, dan dirumah dan bukan di PLN, ” jelasnya.

Apakah masyarakat bisa mengetahui ‘proses bisnis’ di privat PLN?

Indah Sukmaningsih, mantan ketua YLKI dan konsumen PLN, mengatakan tidak semua konsumen memiliki pemahaman yang serupa tentang penghitungan tarif.

Menurutnya, PLN tidak memahami gambaran konsumen dengan diminta menghitung sendiri angka-angka pada dalam meteran.

Indah menganggap tidak semua konsumen memahaminya.

Masya Allah , itu kan sepadan Pak Tulus (ketua YLKI), lah jutaan (konsumen PLN) lainnya enggak cakap. Jadi berapa lama dibutuhkan pengumuman-pengumuman seperti itu, ” kata Elok.

Lalu dia bertanya, “Jika terjadi perbedaan antara pengukuran konsumen dan PLN, siapa yang diakui? ”

Indah juga menanyakan bagaimana PLN menindaklanjuti pengaduan konsumen terkait lonjakan tagihan listrik.

“Apakah YLKI boleh melihat proses bisnisnya? Seolah-olah apa? Jadi, enggak selalu lupa konsumen, ” ujarnya.

Indah juga menanyakan apa yang disebut product knowledge , seperti apa itu pengertian per KWH dll. “Itu membentuk konsumsi untuk Pak Tulus. Kaum, yang menjadi konsumen PLN, tak seperti Pak Tulus semua. ”

Sah atas foto AFP/GETTY IMAGES

Menilik beberapa kejadian yang dialami konsumen yang ditolak petugas keamanan di kantor PLN, Indah menganggap hal itu seharusnya dianggap sebagai instrospeksi bagi PLN.

“Jadi, apakah hamba diizinkan untuk melihat pengaduan-pengaduan umum konsumen, bagaimana PLN menganalisa komplain masyarakat, ”

“Supaya ketahuan, apakah proses bisnisnya betul, mau mengumumkan covid-19, mendadak telah berlaku. ”

Mengenai proses bisnis PLN, Bob mempersilakan konsumen untuk mengeceknya langsung, akan tetapi hal itu harus diawali semacam perjanjian terlebih dahulu, karena tak semua informasi milik PLN bisa diungkap ke publik.

“Mana yang terbuka, dan mana informasi yang tertutup, sudah diatur dalam UU Keterbukaan Informasi, ” ujarnya.

Perihal kasus-kasus keluhan konsumen yang mengaku “hanya diterima” satpam PLN, Bob mengutarakan kemungkinan itu terjadi di asing jam kerja. Namun pihaknya sudah membuka posko yang jam kerjanya lebih luas.

Dia juga menyebut keluhan bisa melalui nomor telepon 123 atau mencuaikan media sosial.

Menyambut tentang bagaimana cara menghitung penerapan listrik, Bob mengatakan yang memutar tepat adalah yang tertera pada meteran di rumah masing-masing konsumen.

“Kalau ada dispute , Ibu memiliki data, dan PLN punya data, mari kita lihat meternya. Tidak ada yang lain, karena meter transaksi itu yang dijadikan rujukan untuk melihat volume pemakaian, ” kata Bob.