Sah atas foto Antara
Image caption Petugas memakamkan jenazah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) COVID-19 di lahan khusus pemakaman pada Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (04/05)

Cara pengambilan paksa jenazah pasien di pengawasan (PDP) Covid-19 oleh trah terus terjadi di sejumlah daerah, acap kali dengan mengerahkan pengikut. Psikolog sosial mengatakan fenomena itu mencerminkan “emosi negatif masyarakat” pada tengah ketidakpastian dan pandemi “yang terjadi secara masif dan terus-menerus”.

Puluhan orang mendatangi Rumah Sakit Ijmal Daerah (RSUD) Dadi Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (10/06) malam. Kedatangan mereka adalah untuk menjemput jenazah kerabat mereka, seorang rani berusia 52 tahun yang menjadi pasien Covid-19 di rumah rendah tersebut.

Meski tahu terjadi perdebatan, aksi pengambilan jenazah dapat dihalau oleh tim ikatan TNI-Polri yang mengamankan rumah rendah. Tiga orang diamankan polisi buat menjalani pemeriksaan terkait insiden itu.

Besar RSUD Dadi Makassar, dr Arman Bausat menjelaskan ini bukan kali pertama insiden pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 terjadi di vila sakit tersebut. Tepat sepekan sebelumnya, satu keluarga berhasil mengambil paksa jenazah pasien Covid-19.

“Dari awal Mei sudah tersedia upaya-upaya, tapi kami selama tersebut masih bisa mengedukasi masyarakat. Akan tetapi dengan berjalannya waktu provokasi-provokasi daripada sekitar semakin meningkat, sehingga terjadilah kejadian itu, ” ujar Arman kepada BBC News Indonesia, Kamis (11/06).

Fenomena pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19 selalu terjadi di sejumlah daerah, seperti Surabaya di Jawa Timur serta Bekasi, Jawa Barat.

Kepolisian mengatakan aksi pengambilan paksa jenazah PDP ini bisa dijerat hukuman pidana dengan ancaman azab tujuh tahun penjara.

Provokasi membuat keluarga pasien terperangkap

Kepala RSUD Dadi Makassar, dr Arman Bausat menjelaskan pasien yang diambil paksa oleh kerabatnya pada Rabu (10/06) suangi tersebut meninggal dengan status positif corona. Namun pihak keluarga berkukuh untuk membawa pulang jenazahnya.

“Karena kami berpegangan di dalam protokol untuk mayat positif corona harus dimakamkan oleh satgas, oleh sebab itu keluarga nggak diperkenankan untuk mengambil, ” kata dia.

Lantaran kerabat yang datang lulus banyak, Arman mengatakan, sempat berlaku keributan. Namun petugas terus melakukan edukasi serta pemahaman kepada ahli terkait status jenazah yang sebelumnya merupakan pasien positif Covid-19.

Hak pada foto RAHMAD/ANTARA FOTO
Image caption Menurut data pemerintah, hingga 11 Juni tercatat 2. 000 orang meninggal karena Covid-19

“Awalnya sih keluarga pasien tidak urusan, cuman ada provokasi makanya tahu terpancing, ” katanya.

Namun akhirnya, keluarga batal membawa pulang jenazah dan setelah pemulasaran, jenazah kemudian dimakamkan dengan adat Covid-19 di pemakaman khusus Covid di Makassar.

Lamun begitu, tak semua pasien PDP meninggal dinyatakan positif Covid-19. Tidak sedikit dari mereka dinyatakan minus Covid-19, beberapa hari setelah meninggal dunia.

Dinyatakan berstatus PDP, padahal sakit stroke

Andi Arnida Esa Putri Abram menangis histeris ketika upaya keluarganya membawa jenazah almarhumah ibunya dari Sendi Sakit Bhayangkara, Makassar, Sulawesi Daksina, gagal.

Mereka bermaksud untuk memakamkan jenazah almarhumah dalam pemakaman keluarga di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Namun lantaran sang ibu meninggal berstatus PDP, jenazahnya diwajibkan dimakamkan dengan prosedur pemakaman Covid-19.

Gadis ini makin menaiki kap mobil ambulans dengan akan membawa jenazah sang ibu ke pemakaman khusus pasien Covid-19 di Macanda, Gowa. Namun upayanya tak menyurutkan anggota Satgas Covid-19 setempat untuk menjalankan tugasnya.

Hak pada foto ANIS EFIZUDIN/ANTARA FOTO
Image caption Pasien PDP yang meninggal diperlakukan layaknya penderita meninggal akibat positif Covid-19.

Andi Satu adalah putri sulung Andi Baso Riady Mappasulle, seorang warga Gowa yang baru saja kehilangan istrinya, Nurhayani Abram pada pertengahan Mei silam.

Oleh pihak rumah sakit, perempuan berusia 48 tahun itu dinyatakan sebagai penderita dalam pengawasan Covid-19, padahal Andi Baso mengklaim istrinya “tidak memiliki riwayat penyakit sebelumnya” dan “hanya tiba-tiba mengalami stroke”.

Apalagi, menurut Baso, pihak vila sakit mengakui bahwa penyebab kematian istrinya bukan karena virus corona, melainkan karena pecah pembuluh pembawaan di kepala.

“Makanya kami pertahankan jenazah almarhumah. Di saat itu kami bersitegang dengan petugas Tim Gugus Tugas Covid-19, namu karena almarhumah sudah disematkan vonis PDP, mereka memaksakan buat dikebumikan [menggunakan] protokol Covid-19, ” ujarnya.

Hak atas memotret Andi Baso Riady Mappasulle
Image caption Nurhayani Abram dinyatakan sebagai PDP oleh sendi sakit, padahal menurut keluarganya tempat hanya sakit stroke

“Keyakinan kami kalau beliau tidak terjangkit Covid-19 sebab sudah dibuktikan dengan hasil swab yang sudah keluar, yang hasilnya negatif, ” tutur Andi, seraya menambahkan hasil tes itu terakhir keluar sepekan setelah sang orang dimakamkan.

Dia menyayangkan perlakuan Tim Gugus Tugas Covid-19 terhadap keluarganya. Dia menyebut ananda sulungnya “diperlakukan secara tidak manusiawi”.

Dalam pernyataan tertulisnya, Andi Arnida Esa Putri Abram mengaku ketika hendak menggapai kotak jenazah ibunya, petugas “menghadang dan memegang tangan dan menyekap berleha-leha agar tidak bergerak”.

“Seluruh badan saya ingin bubar rasanya diperlakukan seperti itu, ” tulisnya.

  • Dongeng ‘Perempuan Corona’, para relawan yang mengurusi dan memakamkan jenazah Covid-19
  • Kota dengan jenazah-jenazah digeletakkan di tepi jalan karena kesulitan pemulasaraan

Atas peristiwa tersebut, keluarga Andi Baso akan mengajukan permohonan pada pemerintah daerah setempat agar bisa memindahkan jenazah istrinya ke pemakaman keluarga, sebab menurutnya “sudah tak relevan lagi” jenazah almarhumah dimakamkan di pemakaman khusus Covid-19.

“Kami sangat yakin ana sudah dizalimi oleh tim gugus, kami sudah dizalimi oleh negeri karena jenazah almarhumah masih tersedia di pekuburan Macanda yang khusus Covid, sedangkan almarhumah bukan [pasien] Covid-19.

Jika permohonan itu tak digubris pemerintah, kata Andi Baso, dirinya akan mengajukan gugatan hukum ke rumah sakit dan Gugus Perintah Covid-19 setempat, yang dinilainya ceroboh menetapkan status PDP terhadap istrinya.

Hak atas foto BAY ISMOYO/AFP
Image caption Keluarga memeriksa dari jauh pemakaman salah kepala anggotanya yang meninggal karena Covid-19.

‘Sanksi sosial yang sangat menyakitkan’

Lebih jauh, Andi Baso mengatakan, bahwa keluarganya mendapat perlakuan tidak adil karena dengan posisi PDP yang disematkan kepada sang istri, keluarganya “mendapat sanksi sosial yang sangat menyakitkan”.

“Bisa dibayangkan, ketika orang depan Anda meninggal dan tidak tersedia satupun keluarga yang datang, karena status PDP itu. ”

“Bisa dibayangkan bagaimana sakitnya sanksi sosial yang kami dapatkan dan anak-anak kami, ” paparnya.

Sah atas foto Andi Baso
Image caption Andi mengaku keluarganya mendapat sanksi sosial tempat status PDPD yang disematkan pada istrinya.

Maka dari itu, selain transportasi jenazah istri ke pemakaman puak, dia menghendaki status istrinya direhabilitasi.

“Supaya kami terlepas dari stigma yang sudah disematkan kepada almarhumah, ” tegas Andi.

‘Spontanitas’ dan ‘kepanikan’ warga di Bekasi

Sementara itu, di Bekasi, Jawa Barat, puluhan orang menggambil menekan jenazah Rosidi, pasien berstatus PDP di Rumah Sakit Mekar Pati pada Senin (08/06).

Sambil berdzikir, massa yang merupakan kerabat Rosidi itu memaksa mendatangkan jenazahnya keluar dari rumah rendah. Tentara dan tenaga medis yang mengenakan alat pelindung diri tergelincir jumlah, sehingga jenazah Rosidi dengan masih berada di tempat rebah rumah sakit bisa keluar sebab kompleks rumah sakit.

Mereka berkukuh pria berusia 50 tahun tersebut meninggal bukan karena virus corona, kemudian memakamkan jenazah Rosidi di pemakaman keluarga tak jauh dari rumahnya di Tempat Srimukti, Tambun Utara, pada keadaan itu juga.

Besar Desa Srimukti, Sandam Rinta, membaca aksi yang dilakukan warganya adalah bentuk spontanitas kerabat Rosidi serta warga Desa Srimukti yang “salah paham” dan “panik” akan minimnya informasi dari rumah sakit terkait nasib jenazah Rosidi.

Hak atas memotret Quin Pasaribu
Image caption Kepala Desa Srimukti, Sandam Rinta, menjelaskan aksi yang dikerjakan warganya merupakan bentuk spontanitas keluarga Rosidi dan warga

“Pada saat itu kekhawatiran keluarga dan warga sehingga terjadi insiden yang saat itu [terjadi] miskomunikasi, kesalahpahaman dan rasa panik karena tujuannya ke sana untuk melayat. dengan spontan tanpa berpikir panjang asosiasi dan warga dan saudara-saudaranya menjemput jenazah itu secara paksa, ” ujar Sandam, seperti dilaporkan oleh Quin Pasaribu untuk BBC News Indonesia.

“Warga merasakan khawatir karena jika dimakamkam dengan protokol pemakaman Covid-19, pemakamannya tidak menurut aturan dan budaya, secara agama masing-masing, ” imbuhnya.

Padahal, merujuk dari buatan laboratorium menunjukkan Rosidi negatif Covid-19. Hal ini dikonfirmasi oleh tukang bicara Pusat Informasi dan Harmonisasi Covid-19 Bekasi, Alamsyah, yang menyuarakan jenazah pasien PDP corona bernama Rosidi yang diambil paksa dalam RS Mekar Sari, negatif corona.

Buntut dari kejadian ini, keluarga kemudian mengajukan suruhan maaf kepada pihak rumah kecil pada Selasa (09/06). Pihak tim dan rumah sakit sudah bermufakat atas insiden pengambilan paksa jenazah ini.

Hak atas foto NurPhoto/Getty Images
Image caption Iklim pemakaman di TPU Pondok Ranggon di Jakarta Timur (02/04).

Cermin emosi negatif masyarakat di tengah ketidakpastian pandemi

Psikolog baik dari Universitas YARSI, Sunu Bagaskara, mengatakan fenomena pengambilan paksa jenazah Covid-19 mencerminkan emosi negatif kelompok di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama 3 bulan terakhir, sehingga mereka cenderung mengambil tindakan berisiko.

“Orang kalau dalam situasi ataupun emosi negatif, terutama sedang hati, itu akan melakukan sesuatu kejadian yang lebih berisiko, sehingga mereka memandang remeh sebuah risiko, ” ujar Bagas, seraya menambahkan risiko terpapar Covid-19 bagi mereka dengan mengambil paksa jenazah berstatus PDP yang ternyata positif Covid-19.

Lebih jauh, dia menjelaskan alasan mengapa orang-orang mengambil paksa jenazah kerabatnya. Salah satunya karena mereka “panik dan syok arah keadaan yang terjadi”. Apalagi, belum ada kepastian apakah jenazah itu positif atau negatif Covid-19.

Hak berasaskan foto M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO
Image caption Seorang dokter menunjukkan alat tes swab virus Corona berupa Polymerase Chain Reaction diagnostic kit (PCR) di Laboratorium Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Jakarta, (06/04).

“Ini menimbulkan ketidakpastian di masyarakat, di rumpun, dan mereka memutuskan mengambil [jenazah] karena mereka meyakini almarhum meninggal bukan karena corona, ” kata dia.

Alasan lain, lanjut Bagas, berkaitan dengan “kebiasaan yang berhubungan secara budaya dan agama”. Apalagi, masyarakat di berbagai daerah memiliki peraturan agama dan budaya dalam memandang orang yang meninggal.

“Ketika dalam situasi seperti tersebut, kebiasaan-kebiasaan itu sudah tidak mungkin dilakukan. Mungkin ada beberapa suku yang tidak nyaman kalau kudu meninggalkan kebiasaan yang sudah pelik mereka lakukan. Apalagi yang meninggal adalah orang terdekat, ” terang Bagas.

Selain tersebut, Bagas memandang masih banyak klub yang menyangkal bahaya virus corona, sehingga menolak percaya anggota keluarganya meninggal karena virus mematikan itu.

Akibat maraknya kejadian pengambilan paksa jenazah terkait Covid-19, Kapolri Jenderal Idham Azis membuahkan surat telegram kepada jajarannya yang ditandatangani Kabaharkam Polri.

Surat telegram kapolri ini menyimpan lima poin termasuk mendorong pihak rumah sakit untuk melakukan tes swab pada pasien yang dirujuk sekaligus segera memastikan kejelasan kehormatan Covid-19 pasien kepada keluarga.

Lewat surat telegram, kapolri juga mendorong sosialisasi masif kepada masyarakat terkait protokol pemakaman jenazah serta menjaga tempat isolasi anak obat dan rumah sakit rujukan Covid-19.

Kapolri juga membenarkan pasien dimakamkan secara syariat petunjuk masing-masing jika terbukti negatif Covid-19, namun proses pemakamannya tetap kudu memperhatikan protokol kesehatan.