Hak atas memotret SAFWAN ASHARI
Image caption Massa juga membakar organ roda empat di salah-satu ruas di Kota Manokwari, Papua Barat, Senin (19/09)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan pemblokiran intenet yang terjadi pada Agustus-September 2019 di Papua dan Papua Barat, setelah wilayah itu dikoyak keributan, menyalahi aturan.

Hakim PTUN menyatakan negeri Indonesia diwajibkan untuk memuat suruhan maaf atas kebijakan tersebut secara terbuka di tiga media kawula, enam stasiun televisi nasional, tiga stasiun radio selama sepekan.

Presiden Indonesia dan Gajah Komunikasi dan Informatika merupakan tergugat dalam perkara ini.

“Mengabulkan gugatan para penggugat, ” kata Hakim Ketua PTUN Jakarta, Nelvy Christin zaman membacakan putusan, Rabu (03/06).

Sejauh ini belum tersedia tanggapan pemerintah Indonesia atas vonis PTUN ini, namun selama persidangan sebelumnya mereka menyatakan kebijakan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang tersedia.

Dalam amar putusannya, PTUN juga menyatakan pemerintah telah melanggar hukum telah memutus kanal internet di Papua dan Papua Barat.

“Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 membalas biaya perkara sebesar Rp457. 000, ” kata Nelvy.

Pelambatan dan pemutusan internet pada beberapa wilayah di Papua terjadi tak lama setelah insiden rasisme di asrama mahasiswa Papua, pertengahan Agustus 2019.

Kejadian itu diikuti beberapa kerusuhan, kurun lain di Manokwari dan Sorong.

Sepanjang periode tersebut, Kominfo mengklaim memblokir 713. 166 tautan internet yang berisi informasi bohong soal insiden rasisme dalam Surabaya.

‘Pemerintah tetap meminta maaf’

Hakim PTUN menyatakan, pemerintah Indonesia diwajibkan untuk memuat permintaan maaf atas kebijakan tersebut secara terbuka di tiga media massa, enam tumpuan televisi nasional, tiga stasiun radio selama sepekan.

“Ini wajib dilakukan maksimal sebulan sesudah putusan, ” demikian amar putusan.

Selain itu, “menghukum para tergugat meminta maaf dengan terbuka kepada masyarakat Indonesia khususnya Papua dan Papua Barat, ” kata Hakim.

Hak atas foto ANTARA MENJEPRET
Image caption Sejumlah unjuk rasa dan keributan terjadi di beberapa kota dalam Papua, Agustus-September 2019.

Dikatakan apabila pemerintah melakukan upaya banding, menurut ketua, putusan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

“Menyatakan putusan akan gugatan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya lembaga, ” demikian putusan PTUN.

Bagaimana gugatan ini berasal?

Pada 22 Januari 2020 lalu, PTUN mulai menunaikan sidang perdana gugatan pelambatan serta pemutusan jaringan internet Papua sebab pemerintah pada Agustus-September 2019.

Dalam sidang perdana, penggugat yang merupakan koalisi masyarakat biasa meminta hakim menyatakan keputusan pemerintah itu sebagai perbuatan melawan lembaga.

Di sisi lain, meski tak menghadiri sidang, pemerintah saat itu menyatakan bahwa kecendekiaan itu sesuai peraturan perundang-undangan dengan ada.

Para motor menyatakan pelambatan dan pemutusan internet di Papua dituding melanggar kira-kira ketentuan hukum, di antaranya UU 40/1999 tentang Pers dan UNDANG-UNDANG 12/2005 yang mengatur kebebasan memeriksa, menerima, serta memberi informasi.

Hak atas foto ANTARA FOTO
Image caption Sejumlah mahasiswa pokok Papua melakukan unjuk rasa dalam Jalan Kusumanegara, DI Yogyakarta, Selasa (20/8/2019).

Ade Wahyudin, kuasa hukum penggugat, menuduh kebijakan itu mengganggu kerja jurnalistik pewarta dan media pengikut di Papua saat itu.

Ade mengatakan klaim Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) untuk mencegah penyebaran berita bohong (hoaks), seiring kerusuhan yang Agustus morat-marit terjadi di beberapa kota pada Papua, justru menyebabkan kesimpangsiuran bahan.

“Media yang ingin melakukan verifikasi justru tidak mampu bekerja. Artinya informasi yang dalam luar Papua tetap beredar, sedangkan jurnalis di Papua tidak bisa mengklarifikasi yang beredar di Jakarta, ” kata Ade via telepon usai sidang.

Ade menilai hakim perlu menyatakan kesimpulan pemerintah itu ‘melawan hukum’ supaya tak kembali diterapkan di zaman mendatang.

Ia kacau, tanpa putusan itu pemerintah hendak memiliki preseden membatasi akses internet warga negara.

“Dalam beberapa pernyataan Kominfo akan meneruskan blokir dan shut down ini. Kalau tidak pernyataan melanggar hukum, jika ada konflik, pemutusan internet mau sering dilakukan, ” ujar Ade.

“Kami ingin meyakinkan tindakan itu tidak berdasarkan peraturan sehingga pemerintah tidak bisa sewenang-wenang memutus internet, ” kata tempat.

Apa alasan negeri pusat di balik kebijakan pembatasan internet?

Namun serupa pernyataan resmi sebelumnya, Kementerian Fakta dan Komunikasi (Kominfo) awal tarikh ini menyatakan tidak ada yang keliru dengan pembatasan dan penetapan internet selama beberapa waktu pada Papua.

Juru Cakap Kominfo, Ferdinandus Setu, saat itu menyebut itulah yang akan dinyatakan pihaknya kepada hakim dalam sidang berikutnya.

“Itu di rangka menjaga ketertiban masyarakat karena ada kerusuhan di beberapa tempat dan penyebaran hoax yang cukup masif. Itu sesuai amanat UU informasi dan transaksi elektronik, ” ucapnya saat dihubungi, awal 2020.

“Kalau terjadi teristimewa situasi seperti di Papua, suka tidak mau itu akan dikerjakan lagi, ” kata Ferdinandus.

Pelambatan dan pemutusan internet di beberapa wilayah di Papua terjadi tak lama setelah kejadian rasisme di asrama mahasiswa Papua, pertengahan Agustus 2019.

Peristiwa itu diikuti beberapa keributan, antara lain di Manokwari serta Sorong.

Sepanjang era itu, Kominfo mengklaim memblokir 713. 166 tautan internet yang menyimpan berita bohong soal insiden rasisme di Surabaya.

Walaupun begitu, koalisi masyarakat sipil yang terdiri, antara lain, dari Aliansi Jurnalis Independen, KontraS, YLBHI, & Elsam, menyebut kebijakan itu bersemuka dengan prinsip demokrasi.

“Negara yang mempraktikan pemutusan internet tingkat demokrasinya lebih parah sebab Indonesia, ” kata Ade Wahyudi.

“Apakah kita mau berkiblat ke sana? Klaim penetapan internet memutus hoaks tidak mampu semudah itu dilakukan, ” perkataan Ade.

Selain di Indonesia, pemutusan internet selama 2019 juga diterapkan pemerintah China dalam Provinsi Xinjiang dan pemerintah India di Kashmir.

Kurang negara Afrika juga pernah melayani hal serupa, antara lain Zimbabwe, Republik Demokratik Kongo, Chad, serta Ethiopia.