Hak atas foto Getty Images
Image caption Protes menentang RUU Keamanan Nasional pada hari Minggu (24/05).

Pemerintah China mengejutkan masyarakat Hong Kong masa mengumumkan sedang membahas rancangan undang-undang keamanan nasional untuk diterapkan di kota tersebut.

Pejabat keamanan Hong Kong John Lee mengatakan RUU kontroversial itu diperlukan untuk menangani “meningkatnya terorisme” karena apa yang ia sebut wilayah itu telah mati “bayangan kekerasan”.

Sesudah berbulan-bulan tenang, akhir pekan semrawut Hong Kong kembali terguncang penolakan setelah pemerintah Beijing mengusulkan RUU keamanan yang secara radikal hendak mengubah status unik Hong Kong.

Penuh kalangan cemas beleid itu hendak menjadi akhir bagi beragam privilese yang dirasakan warga Hong Kong.

Apa saja yang sudah kita ketahui tentang peraturan itu? Dan hal apa yang paling dianggap mencemaskan?

Hak atas foto Getty Images
Image caption Gedung pencakar langit mengatasi lanskap Hong Kong.

Apa isi preskripsi hukum itu?

Yang pertama harus diketahui, rancangan peraturan ini belum disahkan atau berlaku.

Pemerintah China baru memasukkan usul pembentukannya untuk mendapat persetujuan parlemen.

Pekan ini badan legislatif China dijadwalkan akan menggelar jajak pendapat untuk menerima atau menolak usulan itu. Walau hampir seluruh kalangan yakin mereka pasti akan menyetujuinya.

Jika parlemen setuju, barulah draf utuh RUU Keamanan Nasional itu disusun.

Hak atas foto SOPA Images
Image caption Pemrotes di Hong Kong memegang bendera hitam dengan simbol darah dalam memperingati meninggalnya seorang pemrotes 11 bulan lalu.

Jadi hingga saat ini sangat sedikit detail yang sudah diketahui. Namun, RUU itu setidaknya akan mengatur perbuatan melawan hukum yang berupa:

  • upaya memisahkan diri atau merdeka dari China
  • subversi atau merongrong otoritas negeri pusat
  • terorisme atau penggunaan kekerasan atau intimidasi kepada masyarakat
  • aktivitas entitas asing yang mengintervensi Hong Kong

Salah kepala yang dicemaskan adalah dasar hukum yang memungkinkan China membentuk suatu badan yang berkedudukan di Hong Kong, yang berwenang mengendalikan kesejahteraan kota itu.

Artinya, China akan mengendalikan lembaga ketenteraman tersendiri di Hong Kong, di luar badan penegak hukum yang dimiliki pemerintahan setempat.

Hak atas menjepret ANTHONY WALLACE/AFP

Apa alasan China membuat undang-undang keamanan ini?

Apa alasan China membentuk undang-undang kebahagiaan ini?

Hong Kong dikembalikan ke China oleh negeri Inggris tahun 1997 melalui sebuah perjanjian bilateral unik. Beleid dengan dikenal sebagai UU Dasar itu memuat prinsip ‘satu negara, dua sistem hukum’.

Buatan hukum itu dibuat untuk melindung hak asasi penduduk Hong Kong, dari kebebasan berkumpul dan berbicara, badan peradilan independen, hingga sah dasar lainnya.

Beragam hak tersebut tidak dinikmati masyarakat China di luar Hong Kong.

Di bawah perjanjian antara Inggris dan China, sama dengan tertera dalam Pasal 23 UU Dasar itu, pemerintah Hong Kong berhak membentuk undang-undang keamanan mereka sendiri.

Tahun 2003 pemerintah Hong Kong pernah berhajat membuat ketentuan itu. Namun karena substansinya ditolak banyak pihak, program itu dibatalkan.

Tahun 2019, unjuk rasa terhadap keyakinan yang memungkinkan ekstradisi penduduk Hong Kong ke China berakhir ribut. Penolakan itu meluas menjadi putaran anti-China dan gerakan pro-demokrasi.

Hak akan foto ISAAC LAWRENCE/AFP

Mengapa warga Hong Kong cemas?

Karena draf RUU Keamanan itu belum ditata, sulit untuk membicarakan sesuatu dengan konkret. Namun pada dasarnya bangsa Hong Kong cemas kehilangan hak dan kebebasan yang selama tersebut mereka jalankan.

Pakar isu China, Willy Lam, memperhitungkan undang-undang itu akan menjatuhkan aniaya untuk orang-orang Hong Kong dengan mengkritik otoritas di Beijing. Situasi itu sudah dirasakan masyarakat pada China daratan.

Peraturan ini diyakini akan berdampak pada hak berpendapat dan berunjuk menemui. Di China, dua hal itu dianggap sebagai subversi.

Sejumlah aktivis pro-demokrasi Hong Kong, seperti Joshua Wong, selama tersebut melobi pemerintah negara lain untuk menyokong gerakan mereka. Yang dilakukan Wong, jika undang-undang itu sah, akan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Banyak pula yang khawatir sistem peradilan Hong Kong akan dibuat mirip secara yang berlaku di China.

“Hampir semua kasus mengenai keamanan nasional digelar secara mati. Tidak pernah jelas apa dakwaan dan buktinya., ” Johannes Chan, profesor ilmu hukum di University of Hong Kong.

“Terminologi keamanan nasional sangat kelam dan bisa mencakup berbagai hal, ” tuturnya.

Umum Hong Kong juga khawatir bahwa ancaman terhadap hak asasi itu akan berdampak pada status itu sebagai satu diantara pusat bisnis & ekonomi dunia.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Stasiun kereta api bawah desa Hong Kong bertransformasi menjadi ‘tembok Lennon’, dipenuhi oleh pamflet & stiker yang ditempel oleh pedemo.

Bisakah China meloloskan rencana mereka?

Perjanjian penyerahan Hong Kong dari Inggris ke China menyatakan, hukum yang berlaku di China tidak bisa diterapkan di Hong Kong, kecuali yang sudah terlampir dalam Annex III.

Ketentuan yang masuk dalam tambahan itu sejauh ini tidak membuat kontroversi dan berkisar urusan kecendekiaan luar negeri.

RUU Keamanan Nasional ini pun mampu diterapkan melalui sebuah dekrit. Artinya, pemerintah China dapat mengabaikan kelakuan dan prosedur di parlemen Hong Kong.

Pimpinan Manajer Hong Kong, Carrie Lam, sebelumnya sudah berkata dia akan positif pemerintah China.

Para pengkritik China menyebut ketentuan patokan itu akan menabrak prinsip ‘dua sistem, satu negara’ yang betul penting dalam pemerintahan Hong Kong.

Profesor Johannes Chan berkata, memasukkan hukuman pidana apapun ke dalam Annex III harus melalui persetujuan parlemen Hong Kong.

Alasannya, kata dia, China dan Hong Kong memiliki sistem hukum yang sangat berbeda.

“Nilai-nilai dalam sistem hukum pidana di dua yuridiksi ini sangat berbeda sehingga ketentuan apapun hanya bisa diberlakukan oleh Hong Kong, bukan oleh negeri China, ” tuturnya.

Rencana pembentukan UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong pun, menurut Chan, bertentangan dengan pasal 23 dalam UU Dasar.

Menurut Chan, Hong Kong sepantasnya membuat UU Keamanan Nasional versi mereka sendiri.

Berarti, pemerintah Hong Kong masih harus membentuk beleid itu, yang kemunginan besar akan membuat situasi bertambah pelik.

Reportase oleh wartawan BBC, Grace Tsoi