Hak atas foto Reuters
Image caption (Foto ilustrasi) Setelah sekolah diliburkan dan warga dianjurkan diam di rumah jawab menghambat penularan virus corona, guru honorer tersendat penghasilannya.

Sebelum pandemi corona, kehidupan ekonomi Andi Priyanto sedang berkecukupan. Selain dari pekerjaannya jadi guru honorer, kebutuhan hidup Andi dan keluarga ditopang dari penghasilannya sebagai pedagang makanan dengan omset penjualan Rp 300 ribu had Rp500 ribu per hari.

Namun, pandemi Covid-19 datang dan menghantam keuangan Andi. Sekolah diliburkan dan masyarakat dianjurkan diam di rumah guna menghambat penularan virus corona. Kedudukan itu berpengaruh besar pada omset penjualannya.

“(Jualan saya) benar-benar nggak laku. Biasanya omset sehari Rp300 ribu sampai Rp500 seperseribu. Sekarang buat dapatin Rp50 ribu aja susah banget , ” ungkap Andi kepada kuli Yuli Saputra yang melaporkan buat BBC News Indonesia.

Andi, yang menjelma guru honorer di SD Kampung 04 Batujajar Kabupaten Bandung Barat, terpaksa menjual barang-barang di rumahnya untuk makan sehari-hari.

“Saya menjual barang-barang yang ada di rumah. Saya menjual TV tabung, handphone punya istri. Kami juga berutang ke teman, ” kata bapak satu anak ini.

Andi tidak mampu mengandalkan honornya sebagai guru buat menghidupi keluarga. Karena selain hanya Rp1 juta per bulan, pembayarannya pun sering terlambat tergantung pencairan dana BOS (bantuan operasional sekolah).

Tersendatnya pendapatan pula dirasakan Roswita, seorang guru honorer di sebuah sekolah swasta di Manokwari, Provinsi Papua Barat.

“Kami menerima gaji, tapi unjangan-tunjangan lain dihentikan dulu. Pembayaran gaji pun lambat, tidak benar pada waktunya. Biasanya kita terima tanggal 3 atau 4 pangkal bulan. Namun bulan Maret serta April, kita menerimanya pada agenda belasan.

“Kalau bagian yayasan kewalahan dan tidak memiliki dana lagi, otomatis kami diberhentikan, ” papar Roswita kepada Safwan Ashari, wartawan di Manokwari dengan melaporkan untuk BBC News Nusantara.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyikapi kondisi para pengasuh honorer ini dengan menerbitkan Susunan Menteri nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gajah Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

Permendikbud itu menghilangkan makna maksimal 50% untuk pembayaran pengasuh honorer. Syarat guru honorer selalu dibuat lentur dengan tidak sedang dibatasi hanya guru yang memiliki NUPTK (nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan).

Gajah Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengatakan melalui konferensi video: “Karena ada berbagai macam kondisi yang sudah berubah dengan Covid-19. Serta juga ada berbagai macam perihal ekonomi yang sudah lebih mendesak bagi banyak sekali teman-teman kita, seperti guru atau guru honorer, maka kita melakukan revisi Permen kita, ” ujarnya.

Hak atas menjepret Reuters
Image caption (Foto ilustrasi) Permendikbud terbaru menghilangkan batasan maksimal 50 % buat pembayaran guru honorer. Syarat instruktur honorer juga dibuat lentur dengan tidak lagi dibatasi hanya guru yang memiliki NUPTK (nomor istimewa pendidik dan tenaga kependidikan).

Menyeimbangkan penggunaan dana MAJIKAN

Meski penggunaan dana BOS berdasarkan perhimpunan antara sekolah, dewan guru, dan komite sekolah, pengelolaannya berada pada tangan kepala sekolah sebagai penanggung jawab dana BOS di setiap sekolah.

Yani Mulyani, selaku kepala sekolah SD Daerah 04 Batujajar tempat Andi mengajar, mengaku tidak menutup mata akan kondisi yang dialami Andi.

Namun, ia menyatakan pengganggu membayar honor yang lebih luhur dari biasanya di saat pandemi ini, meski ada kelenturan kebijakan dalam hal pembayaran upah bagi guru non-ASN.

Pasalnya, pencairan dana BOS yang diterima sekolahnya tidak sesuai dengan total siswa karena pemerintah masih mengacu pada Dapodik siswa per 31 September 2019.

“Di SD kami kekurangan (dana BOS). (Jumlah) siswanya tidak sesuai secara Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Kalau di Dapodik (jumlah siswanya) 165 siswa, kalau yang dibayarkan cuma untuk 137 siswa, ” ungkap Yani.

Jatah biaya BOS memang berdasarkan jumlah siswa per sekolahnya. Mengacu ke Permendikbud Nomer 8 tahun 2020, pemberian BOS untuk tingkat SD sebesar Rp900 ribu per siswa.

Yani juga mengaku problematis dalam mengelola dana BOS pada masa pandemi corona ini. Di satu sisi, dia ingin menunaikan lebih besar honor bagi 4 orang guru honorer di sekolahnya, tapi di sisi lain, kurang kegiatan dan program sekolah harus tetap dijalankan.

Makin, ada program-program tambahan di kala pandemi ini, seperti disinfeksi gedung sekolah, pemberian masker bagi anak, kuota internet bagi siswa dan guru untuk mendukung pembelajaran daring, dan uang transportasi bagi pengasuh yang mendatangi siswa jika kesulitan belajar daring. Sementara besaran persediaan BOS tidak mengalami perubahan serta tetap disesuaikan dengan jumlah anak.

“Dua triwulan ini, kekurangannya delapan hingga Rp10 juta dari sana (kementerian). Yah pelik (mau ngasih honor lebih), programnya banyak. (Tapi), dulu (honormya) membangun hanya 15 persen, sekarang justru hampir 30 persen. Boleh (30 persen), tapi jangan melebihi 50 persen untuk honor itu, ” kata Yani.

Hak atas foto Anadolu Agency
Image caption (Foto ilustrasi) Akibat wabah virus corona, ada sejumlah wali siswa yang perekonomiannya terdampak sehingga terpaksa menunggak iuran sekolah.

Menunggak iuran madrasah , memprioritaskan sajian

Pada masa pandemi corona, kesulitan tidak hanya dialami guru honorer. Orang tua siswa pun ada yang perekonomiannya terdampak wabah virus corona sehingga terpaksa menunggak iuran sekolah.

Hal itu dilakukan Ranti, ibu dua anak yang menjadi pesuruh di sebuah rumah indekos dengan gaji Rp750 ribu per bulan.

Dia menunggak iuran sekolah anaknya setelah selama perut bulan warung angkringannya tutup sebab pembatasan sosial. Suaminya yang adalah kuli bangunan menganggur karena hambar permintaan renovasi rumah.

“Waktu kita jualan, ada tambahan pemasukan. Kalau sekarang cuma mengandalkan gaji ngga k seberapa, sebagai tukang bersih-bersih. Anak beta sekolah di SMA swasta. Keadaan gini daripada buat bayar SPP, lumayan buat makan dulu, ” ujar perempuan berusia 43 tahun tersebut kepada wartawan di Semarang, Nonie Arnee.

Menurutnya, dia bukan satu-satunya orang tua anak yang telat membayar iuran madrasah sebesar Rp353 ribu per bulan.

“Satu kelas ada 36 anak. Yang bayar mutakhir 17 anak. Setiap hari wali kelas selalu minta tolong SPP segera dibayarkan. Kondisi kayak gini. Ada atau ng ga k ada harus diada-adain . Sebetulnya gamak pusing juga, ” katanya.

Hak akan foto ANTARA FOTO/Budi Candra Setya
Image caption (Foto ilustrasi) Wabah virus corona berdampak pada gaji sejumlah guru sekolah swasta.

Keberadaan murid-murid yang orang tuanya belum membayar iuran sekolah diamini Nur Aziz, Kepala Sekolah SMP Tri Mulya, Semarang.

Dia mengatakan, banyak orang usang siswa tidak sanggup membayar iuran sekolah sebesar Rp150 ribu bagi bulan.

“Virus corona ini jelas sekali berdampak di dalam sekolah kecil. Yang di kami itu siswanya itu terus benar kondisi sosial ekonominya itu menengah ke bawah. Bulan April tersebut di catatan saya hanya 3 siswa yang membayar SPP, ” ungkapnya.

Kondisi itu, menurutnya, sangat berdampak kepada upah guru.

“Padahal guru itu tumpuannya utamanya ya SPP untuk sekolah swasta, ” cetusnya.

Untuk meringankan tanggung sekolah, Nur Aziz mengaku amat berharap pencairan dana BOS.

“Untuk bulan Mei itu kita belum tahu bagaimana untuk mempersiapkan, mensikapi terutama untuk upah. Saya berharap Mei turun balik (dana BOS) sehingga dana ini bisa dimaksimalkan untuk menolong operasional terutama honor guru.

“Saya sangat berharap ada kucuran (dana) segar untuk meringankan jadi untuk satu bulan-dua bulan berpengaruh, bisa nutup. Soalnya kita sudah istilahnya nggak punya apa-apa. Siap ketika SPP nggak masuk. Sungguh sudah, nggak bisa apa-apa, ” papar Nur Aziz.

‘Bernapas sesaat’

Hal senada diutarakan Yudhi Hendrayadi, Kepala Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Kota Bandung.

Permendikbud yang mengatur penggunaan dana SUPERIOR pada masa pandemi Covid-19, menurutnya, membuat para kepala sekolah preman bernapas sesaat dalam mengatasi perkara honorarium.

Akan tetapi, dia menilai kebijakan itu dianggap tidak akan berpengaruh banyak untuk sekolah swasta dengan jumlah murid yang minim. Seperti diketahui, besaran dana BOS tergantung dari total murid di setiap sekolah.

“Sekolah kecil sepertinya hendak sangat bermasalah mengingat secara kuantiti, jumlah siswanya sedikit yang berimplikasi pada penerimaan dana BOS, sehingga paling bisa hanya untuk membalas gaji guru satu bulan sekadar, ” ujar Yudhi.

Menurut Yudhi, perlu formula yang tepat dan populis untuk mampu menanggulangi permasalahan honorarium guru, khususnya sekolah-sekolah yang kecil. Dia berharap ada bantuan dari sektor asing dan khusus bagi guru honorer.

Benar atas foto Antara/SAIFUL BAHRI
Image caption Peraturan Mendikbud yang mengatur penggunaan dana PEMBESAR dianggap tidak akan berpengaruh banyak bagi sekolah swasta dengan jumlah murid yang minim.

Pendapat berbeda disebutkan Apar Rustam Ependi, Ketua Serikat Guru Indonesia (SEGI) Kabupaten Garut. Secara umum, kata dia, besar perhitungan perolehan dana BOS buat satuan pendidikan mestinya ditinjau ulang. Hal itu mengacu pada suasana setiap sekolah yang beragam.

Apar mencontohkan sekolah secara kendala geografis sehingga memiliki jumlah siswa yang sedikit dan berimbas pada kecilnya perolehan dana SUPERIOR, sementara pengeluarannya besar.

Kondisinya akan sangat berbeda dengan sekolah perkotaan dengan jumlah siswa banyak yang otomatis perolehan biaya BOS relatif besar, tapi total honorernya sedikit.

Permendikbud nomor 19 tahun 2020 itu, menurut Apar, relatif cocok untuk sekolah di perkotaan.

“Tapi untuk di daerah tentu saja tidak jadi solusi sebab perolehan dana BOS-nya relatif kecil, ” kata Apar.

Satu diantara contoh kasus, lanjut Apar, ada satuan pendidikan menengah secara jumlah siswa sekitar 60 karakter. Selama satu tahun mendapat persediaan BOS Rp1, 1 juta bohlam siswa sehingga jumlahnya Rp66 juta dalam satu tahun.

“Kalau 50 persennya, berarti Rp 33 juta. Jika dibagi 12 bulan untuk bayar semua tutor honorer hanya kisaran Rp dua, 8 juta per bulan. Jika gurunya ada 10 orang, bermanfaat hanya dapat Rp 280 ribu per orang per bulan. Jauh dari UMK, apalagi UMP, ” kata Apar.