Hak atas memotret NOVRIAN ARBI/Antara
Image caption Sejumlah ruas jalan aturan di Kota Bandung ditutup tengah dalam rangka pembatasan sosial dan pengurangan titik kumpul warga jawab pencegahan penyebaran Covid-19.

Presiden Joko Widodo memilih opsi pembatasan sosial berskala besar ketimbang ‘lockdown’ dalam merespons wabah Covid-19. Bagaimana prediksi jumlah kasus di Jakarta jika pemisahan sosial dilakukan? Berikut laporan Aghnia Adzkia bersama tim BBC East Asia Visual Journalism.

Beberapa pembeli pusat mengerubungi Yanto, seorang penjual sayur keliling yang setiap hari mengusulkan dagangannya di sekitar Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Jumat(3/4) pagi.

“Saya beli bahan dagangan di Pasar Bendungan Hilir. Jika pasar masih buka, saya langgeng berjualan di (Setiabudi) gang I, II, dan III, ” perkataan Yanto sambil memotong ayam order pembeli di gerobaknya.

Yanto merupakan bagian dari masyarakat Indonesia dari kelompok kelas menengah bawah yang wajib berkeliling saban hari untuk mengasuh keluarganya. Istrinya tidak bekerja, siap dia lah satu-satunya tulang tumpuan keluarga.

Baginya, dia masih akan tetap berjualan, sekalipun Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan PP Pembatasan Sosial Berskala Gede.

Dalam beleid itu, pembatasan sosial atau yang kerap disebut social distancing meliputi penutupan sementara sekolah atau tempat kerja, pemisahan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas ijmal.

Pembatasan sosial yang dimaksud Jokowi, berbeda dengan karantina wilayah yang menurut School of Blatvanik, Universitas Oxford, adalah pembatasan kegiatan bepergian atau kerumunan pada suatu daerah.

Had 5 April 2020, Kementerian Kesehatan mencatat 2. 273 pasien corona dengan 164 pasien sembuh serta 198 meninggal dunia. Kasus terkonsentrasi di Jakarta.

Jumlah kasus diprediksi akan terus meninggi. Tim BBC East Asia Visual Journalism mengajak Anda untuk menebak prediksi kasus di Jakarta melalaikan grafik di bawah ini.

Ada dua skenario. Mula-mula, jika pembatasan sosial dilakukan semacam sekarang dan tiga dari 10 penduduk Jakarta berdiam di vila.

Skenario kedua, jika karantina wilayah dilakukan secara masif di mana lima dari 10 penduduk Jakarta tak keluar rumah dan menjaga jarak.

“The impact of transmission control measures during the first 50 days of the COVID-19 epidemic in China” menyebutkan kasus di China berhasil ditekan dengan karantina wilayah Wuhan. Karantina ini kemudian diikuti oleh kota-kota lainnya di provinsi bertentangan.

Karantina di Wuhan menekan laju penyebaran selama tiga hari. Kota lain yang menerapkan karantina wilayah mampu mengurangi total kasus hingga sepertiga total urusan, lebih banyak dibandingkan wilayah asing yang menerapkan kebijakan serupa pada kemudian hari.

Studi lain dari Pusat Permodelan Matematika untuk Penyakit Menular dari London School of Hygiene & Tropical Medicine di Inggris menyebutkan kebijaksanaan pembatasan fisik ( physical distancing ) dan pelarangan bepergian di Wuhan mampu menekan masa epidemi dan jumlah urusan.

Dalam proyeksi mereka hingga tutup tahun ke depan, kalau karantina wilayah dilakukan hingga pangkal April maka dapat mengurangi setidaknya 92% dari total kasus sekarang pada Juni 2020 dan mengurangi hingga 24% pada akhir tahun nanti.

Bagaimana negeri lain di Asia Tenggara dan Asia Timur merespons pandemi itu?

Image caption Status karantina dan pelarangan terbang di berbagai negara.

Semenjak mencuatnya kasus klaster Jamaah Tabligh, Malaysia melakukan karantina ekstrem di seluruh negara per 18 Maret 2020. Thailand juga memberlakukan karantina lokal di sejumlah wilayah.

Per 3 April 2020, Perdana Menteri Thailand memberlakukan jam malam, setiap pukul 22. 00-04. 00 warga dilarang keluar rumah, kecuali aparat medis dan pekerja keamanan.

Korea Selatan tidak menerapkan kebijakan karantina, tetapi menambahkan wahana kesehatan dan melakukan tes Covid-19 masif. Per 31 Maret 2020, setidaknya 823 tes dilakukan per 100. 000 populasi atau ratusan kali lipat dari tes yang dilakukan Indonesia.

Perlu juga dicatat, fasilitas kesehatan dalam negara tersebut termasuk unggul dipadankan China, Singapura, atau Indonesia. Total dokter di Korea empat kali lipat dibandingkan Indonesia, menurut bahan WHO per 2017.

Jumlah kasur di rumah sakit di Korea yakni 11 per 1. 000 penduduk atau hampir 10 kali lipat dari yang dipunya Indonesia.

Singapura juga tak menerapkan sistem karantina wilayah, melainkan menguatkan sistem penelusuran kontak pasien dan melibatkan detektif sehingga mampu menekan angka.

Di Indonesia, karantina daerah tidak menjadi opsi kebijakan nasional, tetapi sejumlah kota telah menerapkannya, seperti Tegal, meski kemudian penuh menuai protes dari warganya.

Selain karantina wilayah, penerbangan internasional pun dibatasi di sebesar negara. Singapura, Malaysia, dan Nusantara termasuk negara yang lebih zaman melarang kedatangan penerbangan langsung sejak China di awal masa pandemi.

Korea Selatan masih membuka jalur tersebut, hingga pekan terakhir Maret, mulai menutup belang masuk penerbangan internasional. Hal semacam dilakukan Thailand dan Malaysia.

Terkait respons pemerintah pada seluruh dunia, WHO menyarankan perlunya tindakan tegas dari tiap negeri untuk melawan pandemi dengan menerapkan kebijakan yang berpihak dan menangani masyarakat, apapun skenario yang dipilih.

Menanggapi kebijakan dengan diambil Thailand untuk menerapkan karantina wilayah, misalnya, Direktur Regional WHO untuk Asia Tenggara, Poonam Khetrapal Singh, berharap pengaruhnya terhadap nilai penyebaran virus akan segera terlihat.

Selain itu, WHO juga menyarankan perlunya perhatian pemerintah untuk meningkatkan fasilitas kesehatan setiap negara.

“Kelangkaan jalan medis untuk melindungi para tenaga kesehatan memang menjadi permasalahan global. Apabila kita tidak bisa melindungi mereka dan tidak bisa sampai kebutuhan untuk tes Covid-19, oleh karena itu kita akan kesulitan melawan pandemi ini, ” ujar Singh pada pernyataan pers.

Permintaan ‘lockdown’

Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyebutkan pemerintah tak mengambil kebijakan karantina provinsi, atau lockdown , karena dinilai berpotensi menimbulkan keributan sosial jika tidak ada perencanaan yang terstruktur.

Bukannya, pembatasan sosial berskala besar mencuaikan Peraturan Pemerintah dinilai sudah lulus. Terlebih, ada maklumat Polri dengan bakal memberikan ancaman pidana untuk warga yang berkerumun atau mengabulkan kegiatan.

Image caption Kategori pembatasan

Terkait mudik, Kepala Joko Widodo juga tidak secara resmi melarang warga untuk kembali ke kampung halaman, melainkan mengimbau agar membatasi pergerakan ( physical distancing ).

Hak berasaskan foto Prasetia Fauzani/Antara
Image caption Pemerintah daerah meresmikan berbagai kebijakan pembatasan.

Pemerintah berencana mengganti libur hari raya ke keadaan yang lain dan memberikan kemudahan mudik untuk hari pengganti itu.

Berbeda dengan pemerintah pusat, sejumlah pemerintah daerah serupa Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Tengah, Membalas Pranowo, melarang warganya untuk pegangan.

Terkait pergerakan kawula ini, ilmuwan Tim SimcovID risau karena memprediksi pembatasan sosial tak cukup menekan angka penyebaran virus ini.

“Dari permodelan, kebijakan karantina wilayah adalah yang paling baik karena puncak urusan akan terjadi lebih cepat & kasus lebih sedikit, ” perkataan Ketua Tim SimcovID sekaligus Ketua Pusat Permodelan Matematika dan Tiruan ITB, Nuning Nuriani, saat dihubungi Kamis (2/4).

Menurut Nuning, dengan karantina wilayah oleh sebab itu asumsinya akan ada pembatasan fisik maupun sosial di masyarakat. Jika ditemukan satu kasus baru maka akan mudah dilacak ( contact tracing ) & dilakukan uji sampel dahak serta lendir untuk menentukan kasus anyar.

Hal yang sama diungkapkan Ikatan Alumni Matematika UI, Barry Sianturi. Barry ketika dihubungi mendahulukan, “karantina wilayah skala besar perlu dilakukan sesegera mungkin. ”

Grafik dan elemen interaktif dibuat oleh Tim BBC Visual Journalism East Asia: Aghnia Adzkia, Arvin Supriyadi, Davies Surya dan Leben Asa