Hak atas foto NOVA WAHYUDI/Antara
Image caption Praktisi kelas menengah juga terancam kehilangan pekerjaan di tengah perlambatan ekonomi.

Paket stimulus yang diluncurkan pemerintah bertugas menghadapi ancaman kelesuan ekonomi akibat penyebaran wabah virus corona dinilai ‘melupakan kelas ekonomi menengah & tidak berimbang karena hanya pokok kepada golongan menengah ke lembah dan korporasi’.

Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan dua paket stimulus ekonomi yang bernilai Rp405, 1 triliun bagi masyarakat yang terdampak pandemi virus corona. Di antaranya adalah kartu sembako dan keringanan pembayaran listrik.

Namun Bhima Yudhistira Adhinegara, peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan bahwa di dalam pandemi virus corona seperti saat ini, tidak hanya kelas ekonomi miskin saja yang keuangannya terdampak.

Menurut Bank Dunia pandemi virus corona hendak menambah jumlah penduduk miskin dalam kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia, hingga 11 juta orang.

Sementara dalam Jakarta, misalnya, ada puluhan ribu pekerja dan buruh yang mengeluh sudah dirumahkan per Jumat (3/4).

Khawatir PHK dan tidak mendapat THR

Hak atas foto Dhemas Reviyanto/Antara
Image caption Bank Indonesia mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia paling sedikit 2, 3 persen pada tarikh ini yang akan ditopang oleh berbagai stimulus, baik fiskal maupun moneter yang diberikan oleh pemerintah dan bank sentral.

Dini Afiandi dari Tuban, Jawa Timur, warga status menengah memiliki kekhawatiran ekonomi.

Meski Dini tidak dirumahkan, karyawan di perusahaan angkutan truk tersebut mengatakan khawatir dengan kedudukan keuangannya karena pemasukan perusahaan tempatnya bekerja telah berkurang sejak tiga bulan lalu.

Perusahaan tempat Dini bekerja mengandalkan kilang semen sebagai klien utamanya, tetapi pabrik tersebut mengurangi produksinya sehingga banyak sopir truk yang kini dirumahkan dan tidak mendapat gaji, kata Dini.

Dalam tengah penurunan ekonomi akibat pagebluk virus corona, perempuan berusia 21 tahun itu masih pergi ke kantor dan bekerja, meski pemimpin membayar gaji dari kantong pribadinya.

“Kalau sepi langsung kan…. rumah saya juga sedang nyicil, masih angsuran, kerjaan juga kayak gini, biasanya saya mampu membantu cicilan rumah tapi saat ini kan sulit, ” kata Pra.

Dini mengetahui kalau ada kemungkinan ia tidak memiliki Tunjangan Hari Raya (THR) tahun ini, mengingat pesanan untuk truk berkurang dan gaji saat ini mengandalkan kebaikan atasannya.

“Kalau THR sepertinya belum terang, cuma saya juga tidak berharap-berharap banget, kan ini sepi. Yang penting saya masih kerja tersebut saja sudah Alhamdulillah, ” katanya.

“Lebaran tahun tersebut ya sepertinya tidak seheboh zaman, pengeluaran juga tidak harus kulak baju, tidak harus mudik pula. Turut prihatin dengan kondisi sekarang. ”

Di rumahnya, di mana ia tinggal bergabung kedua orangtua dan empat saudaranya, ia juga berjualan es tekak, tabung gas, dan galon air mineral.

Ia berlangganan listrik sebesar 1300VA setiap bulannya, kategori listrik yang tidak mendapat bantuan pemerintah.

“Kalau [berjualan] es kotor kan listriknya harus besar, pake freezer gitu, kalau yang 1300VA tidak dikasih diskon kan kasihan yang berjualan seperti kita, ” ujarnya.

Dini meminta pemerintah memperhatikan kekhawatiran pekerja laksana dirinya yang saat ini pemasukannya terancam.

“Kalau beta sebagai kelas menengah sih khawatirnya karena pekerjaan itu ya, terus sepi. [Pemerintah] tidak memperhatikan, itu dikira mampu begitu? Padahal seperti kita begini, kan menyicil rumah, ada kekhawatiran PHK kalau kelas menengah, ” tambahnya.

Menurut Raden Soes Hindharno, juru bicara Kemenaker, era ini pihaknya tengah membahas apakah pandemi virus corona ini bisa dikategorikan sebagai force majeure , sehingga perusahaan yang tidak sanggup membayar THR karyawannya tidak melanggar aturan ketenagakerjaan yang sudah ada.

“Harusnya satu minggu sebelum lebaran perusahaan memberikan gaji ke-13 kepada praktisi, yang jumlahnya satu bulan gaji, kalau tidak diberikan, perusahaan akan diberikan denda. Tapi di era force majeure ini kita memang serba ribet, ini kan kondisi yang darurat atau tidak biasanya, ” ujar Raden.

“Tapi Kemenaker sebagai mediator di tempat hubungan industrial, tetap meminta kepada pengusaha, tapi dengan kesepakatan, [agar pekerja] di hari sundal tentunya tetap mendapatkan hak THR. ”

‘Bagaimana cara bertahan hidup’

Hak atas foto Akbar Nugroho Gumay/Antara
Image caption Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tarikh 2020 akan turun menjadi dua, 3% dan dalam skenario terburuk bahkan bisa mencapai -0, 4% karena pandemi Covid-19.

Salah satu masyarakat kelas menengah lainnya, Fransiska Romana. Warga Sintang, Kalimantan Barat itu mengaku kebingungan di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu masa ini lantaran ia dirumahkan sejak Selasa (31/3) dari pekerjaannya jadi staf pengawas pemilu kecamatan.

Fransiska baru bekerja sejak Februari dan rencananya akan dipekerjakan selama sepuluh bulan untuk menolong pemilihan umum kepala daerah.

Namun masa depan pekerjaannya kini tidak jelas setelah Bayaran Pemilihan Umum memutuskan menunda empat tahapan pilkada serentak 2020 di 24 Maret lalu.

“Karena ada keputusan untuk [tahapan pilkada] itu diundur jadi kinerja kami juga diundur sampai kasus [wabah virus] corona ini berakhir. Sehingga dikeluarkanlah keputusan kami itu di- off kan, itu belum ditentukan sampai kapan, ” perkataan Fransiska kepada BBC Indonesia (2/4).

“Kami juga berat apakah kami dapat kompensasi ataupun gaji atau tidak, ini belum diinformasikan, cuma saya dengar jika Maret dapat [gaji dari bekerja di bulan Februari], akan tetapi untuk [April] seharusnya gak dapat karena di- off kan, karena dampak corona. ”

Ia adalah satu dari sekian banyak pekerja pemilihan umum besar daerah di Indonesia yang untuk sementara dinonaktifkan karena penundaan tahapan pilkada.

Untuk masa ini, Fransiska berencana pulang negeri dan bekerja sebagai penyadap karet di kebun karet milik keluarganya yang telah terbengkalai sejak keluarganya pindah ke kota.

Meski demikian, ia tidak berniat pendapatannya meningkat dari menyadap longgar. Perempuan berusia 23 tahun itu adalah tulang punggung di rumahnya, karena ia juga harus membayar untuk kebutuhan orang tuanya yang sudah tua dan tidak sedang bekerja.

“Sekarang sedang bingung sebenarnya, saya masih berpendapat juga bagaimana cara bertahan hidup, ini masih buntu sekarang, sebab mau pulang kampung buat nyerap karet kan, tapi [harga] karet disini turunnya tajam karena banyak pabrik yang menutup juga [per] agenda 31 Maret.

Oleh sebab itu bingung mau mencari pekerjaan barang apa, karena posisi sekarang cari kerjaan susah, orang pasti tidak aktif lowongan pekerjaan di tengah pandemi seperti sekarang, ” katanya.

Meski dapat digolongkan jadi kelas menengah karena memiliki vila dan kebun sendiri, Fransiska mengiakan gajinya sebagai staf pengawas pemilu daerah kurang dari upah kecil regional, sehingga ia mengatakan negeri layak memberikan bantuan bagi asosiasi yang berada di situasi yang sama seperti dirinya.

“[Kami] layak [dapat bantuan], karena kerjaan saya masih ikatan kontrak, [hanya] 10 bulan dan karena sekarang tidak ada kejelasan, Dibilang status menengah mungkin karena tinggal di rumah sendiri, kebutuhan tidak sungguh-sungguh berat, tapi bagi saya wajar-wajar saja kelas menengah mendapat tumpuan.

Kalau di situasi seperti ini mau kelas menengah, kelas bawah juga membutuhkan sandaran, ” ujar Fransiska.

Menurut Kepala Biro Hubungan Klub Kementerian Ketenagakerjaan, Raden Soes Hindharno, telah ada aturan yang menyusun bahwa perubahan besaran upah atau pembayaran upah akibat pandemi Covid-19 dilakukan sesuai dengan kesepakatan jarang pengusaha dengan pekerja atau pekerja.

“Kalau perusahaan suruh gaji penuh, perusahaan pun bakal teriak-teriak atau bahkan bisa pailit. Kalau pekerja tidak mendapat income juga sama, padahal butuh makan keluarganya. Jadi ada kesepakatan [antara pengusaha dan pekerja] seperti masuk setiap 3 hari sekali, atau [pekerja] dirumahkan tapi digaji 50%, ” kata Raden.

Banyak kelas menengah berpotensi turun ke kelas miskin

Presiden Joko Widodo telah mencanangkan dua paket stimulus ekonomi yang bernilai Rp405, 1 triliun, di antaranya adalah penambahan nilai manfaat kartu sembako dari Rp150. 000 menjadi Rp200. 000 per bulan dan pembebasan tarif listrik bagi pelanggan listrik 450VA dan potongan (harga) 50% bagi pelanggan listrik 900VA bersubsidi.

Bhima Yudhistira Adhinegara, peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengatakan bahwa dalam pandemi virus corona seperti sekarang, tidak hanya kelas ekonomi miskin sekadar yang keuangannya terdampak.

Namun juga kelas menengah, serta kelas rentan miskin, atau itu yang sedang menuju ke kategori kelas menengah dari kelas ekonomi bawah.

Kelompok yang berada di tengah ini rentan kembali ke kelas miskin bila ada bencana alam atau urusan penyakit kesehatan dengan skala yang luas seperti pandemi Covid-19 sekarang.

Menurut Bank Dunia, pandemi virus corona akan menaikkan jumlah penduduk miskin di tempat Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia, hingga 11 juta orang.

Sementara itu, Sistem Buruh Dunia memperkirakan pandemi ijmal ini mengakibatkan hilangnya 5 sampai 25 juta lapangan pekerjaan, dan pendapatan warga dunia akan berkurang sampai 3, 4 triliun dolar AS.

Di Jakarta, dinas tenaga kerja dan transmigrasi membuka link pelaporan data praktisi /buruh yang sudah di-PHK serta dirumahkan tanpa menerima upah ( unpaid leave) karena wabah Covid-19.

Per 3 April terdata petunjuk 21. 797 pekerja yang dirumahkan dan 3. 611 pekerja yang di-PHK.

Data tersebut akan dilaporkan ke pemerintah induk.

“Kalau kita tahu stimulus yang diberikan itu memang terasa kurang sekali dan tidak sensitif terhadap yang rentan miskin, ” kata Bhima.

“Kalau saya bandingkan itu [stimulus] Rp405 triliun ini tidak ada apa-apanya dibanding Malaysia yang [jumlah stimulus ekonominya] hampir Rp1. 000 triliun, bahkan Malaysia lebih sensitif menangani isu kelas menengah ini dengan menggratiskan internet yang setara Rp2, 2 triliun.

Kita tidak ada address itu, ini kelihatannya pemerintah invalid sensitif dan hanya fokus ke level bawah, lalu langsung loncat ke korporasi. [Pemerintah] menurunkan tarif PPH badan siap 17% secara bertahap, jadi langsung jomplang, tengahnya kosong. ”

Untuk itu, Bhima menyarankan agar pemerintah memberikan transfer kekayaan langsung kepada kelas menengah dengan terdampak kelesuan ekonomi akibat virus corona.

Menurut perhitungannya, dengan membayarkan 80% dari UMR pekerja hotel dan restoran di Bali dan Lombok, misalnya, pengeluaran pemerintah tidak mencapai Rp1 triliun.

“Karena yang dibutuhkan ini adalah bagaimana caranya mereka tidak jatuh ke jurang kekurangan karena hilangnya pendapatan dalam 1-2 bulan terakhir pasca Covid-19.

[Transfer uang langsung] bisa dilakukan pemerintah daerah dan negeri pusat. Dibandingkan dengan program-program yang sebenarnya telah menyasar orang bapet, tapi dananya ditambah, sementara yang rentan miskin ini jumlahnya cukup banyak, dan ini yg harus dipikirkan pemerintah, ” ujar Bhima.