Saturday, September 26, 2020
Home Blog

Covid-19: Kisah para penggali kubur buat jenazah virus corona: ‘Kalau kita kena dan mati, siapa dengan kuburkan? ‘

0

Keterangan tulisan,

Para petugas penggali makam bagi jenazah Covid-19 bergerak hingga larut malam.

Selain tenaga medis, ada sejumlah orang yang berlelah-lelah sepanjang waktu pada masa pandemi virus corona. Mereka adalah para petugas pemakaman jenazah Covid-19.

Sehari-hari mereka bertugas menyiapkan lubang makam bagi korban Covid-19 dengan aturan kesehatan yang ketat. Dalam sehari mereka bisa menggali puluhan lubang, tergantung dari jumlah kematian keadaan itu.

“Kita menyiapkan lubang paling sedikit 20 lubang, tapi kita sudah sampai 40 lubang gara-gara yang meninggal banyak. Itu rekor yang pernah kita lakukan, ” sirih Junaedi, seorang penggali makam dalam Kompleks Permakaman Covid-19 Pondok Ranggon, sebagaimana dilaporkan kantor berita Antara.

Keterangan gambar,

Jenazah yang telah dibawa ke permakaman telah melewati adat yang ketat termasuk terbungkus plastik secara rapih.

Dia tak menampik bahwa dirinya selalu merasa takut terpapar serta membawa virus corona ke dunia keluarga.

Junaedi mengaku ketakutan terbesar dirinya bukan dari jenazah yang terpapar virus, namun dari para lihai waris, kerabat, dan teman yang mengantarkan jenazah.

Menurutnya, jenazah yang telah dibawa ke permakaman telah melewati protokol yang ketat termasuk terbungkus plastik secara rapih. Apabila ada kerusakan para petugas berhak menumpukan jenazah untuk dimakamkan. Akan tetapi, para pengantar jenazah belum tentu aman dari virus tersebut.

Keterangan gambar,

Seorang penggali kubur mengaku ketakutan terbesar dirinya bukan dari jenazah yang terpapar virus, namun dibanding para ahli waris, kerabat, dan teman yang mengantarkan jenazah.

Hal yang sama selalu disampaikan oleh Ketua grup B petugas gali makam untuk jenazah Covid-19, Andi.

Karenanya, mereka telah merancang sejumlah peralatan untuk melindungi muncul.

Selain baju hazmat, mereka membekali muncul dengan pembersih tangan, sarung lengah, dan plastik steril.

Keterangan gambar,

Sempurna bertugas, para penggali kubur disemprot cairan disinfektan.

Saat tiba di rumah, sebelum berkumpul dengan keluarga, mereka mandi. Adapun seluruh perlengkapan menggali kubur direndam cairan disinfektan.

Pemerintah juga menganjurkan perhatian khusus bagi mereka. Secara besarnya risiko pekerjaan tersebut, pemerintah telah menyiapkan dana insentif sebesar Rp1 juta per orang yang dibayarkan per bulan.

“Selain insentif gerangan, sebenarnya pengennya nih Covid-19 buru-buru lengkap. Dan tolong yang pada nganter jenazah jaga jarak, pada pake kedok, dan ikutin protokol kesehatan. Tanpa suka marah-marah sama kita. Kalau kita nanti kena dan beku, terus siapa yang nguburin ? ” tanya pria bertubuh besar tersebut sambil tertawa.

Keterangan gambar,

Seorang penggali kubur menyediakan diri untuk makan di sela-sela tugas.

Sebagaimana dilaporkan situs resmi Pemprov DKI Jakarta melalui https://corona.jakarta.go.id, jumlah permakaman jenazah dengan prosedur penanganan Covid-19 meningkat sejak awal Juli 2020.

Terbatas sebanyak 20-an jenazah dimakamkan secara protap penanganan Covid-19 pada asal Juli 2020. Namun, jumlah tersebut meningkat hingga 60-an jenazah di dalam pertengahan September 2020.

Pada 16 dan 18 September, misalnya, terdapat 67 dan 65 jenazah yang dikuburkan dengan protap Covid-19.

Angka itu meluncur hingga mencapai 41 jenazah pada 24 September.

Secara keseluruhan, menurut masukan Kementerian Kesehatan hingga 25 September 2020, terdapat 1. 661 individu yang meninggal dunia akibat Covid-19 di DKI Jakarta. Adapun jumlah nasional tercatat sebanyak 10. 218 orang.

Keterangan tulisan,

Sempat timbul kewaswasan bahwa kompleks permakaman bakal kehabisan tempat untuk menguburkan jenazah Covid-19.

Hal ini sempat menimbulkan kekhawatiran bahwa kompleks permakaman bakal kehabisan tempat untuk menguburkan jenazah Covid-19.

Namun, Suku Jawatan Pertamanan dan Hutan Kota Tata laksana Jakarta Timur sebagaimana dilaporkan kedudukan resmi Pemerintah Kota Jakarta Timur pada 9 September lalu, mengimbau warga untuk tidak risau mau kekurangan lahan pemakaman. Sebab, daripada 69 hektare lahan yang tersedia, masih tersisa lahan 7. 000 meter persegi, sehingga dianggap sampai untuk pemakaman 1. 200 jenazah korban Covid-19.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga pernah menyampaikan bahwa selain Pondok Ranggon, ada TPU Tegal Alur sebagai lokasi pemakaman khusus jenazah Covid-19. Disebutkannya, masih ada sisa dua hektare lahan di Tegal Parit yang bisa menampung sekitar 3. 000 makam.

Jika nanti kedua TPU tersebut penuh, Anies menyatakan pihaknya telah menyiapkan tempat pemakaman asing sejak Maret 2020 untuk menampung jenazah korban Covid-19.

“Lokasi semua telah disiapkan, jadi kita lihat jalan sesuai dengan kebutuhan. Insyaallah tak akan ada kekurangan, ” ungkap dia kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, 7 September 2020.

Meski demikian, Anies tidak menggambarkan secara rinci di mana tempat lain yang dia maksud.

Covid-19: Jumlah kematian akibat Covid-19 ‘sangat mungkin’ mencapai dua juta karakter sebelum vaksin digunakan, kata WHO

0

Keterangan gambar,

Para penggali kubur di Jakarta memakai APD penuh untuk menguburkan jenazah yang meninggal akibat Covid-19.

Jumlah kematian akibat Covid-19 di seluruh dunia “sangat mungkin” mencapai dua juta orang sebelum vaksin digunakan secara efektif dan meluas, sebut Organisasi Kesehatan Negeri (WHO).

Mike Ryan, kepala kedaruratan WHO, mengatakan jumlah tersebut mampu menembus angka yang lebih agung tanpa aksi internasional yang terkoordinasi.

Berdasarkan angka yang dihimpun Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat, jumlah kematian akibat Covid-19 per Sabtu (26/09) mencapai 985. 748 orang.

Adapun jumlah kematian kelanjutan Covid-19 di Indonesia hingga Jumat (25/09) telah mencapai 10. 218 orang.

Jumlah ini tercapai sembilan kamar setelah wabah bermula di Wuhan, China.

Mike Ryan juga mendesak masyarakat Eropa merenungkan apakah mereka telah menempuh langkah-langkah yang lulus untuk menghindari karantina wilayah ataupun lockdown.

Dia mempertanyakah apakah semua opsi telah diterapkan, seperti melakukan tes dan melacak kontak, karantina, isolasi, penjarakan sosial, memakai masker, serta mencuci tangan.

Sebelumnya, pemerintah ibu kota Spanyol, Madrid, menerapkan pembatasan teliti di delapan distrik yang berpengaruh pada satu juta penduduk.

Di Prancis, para pekerja bar dan restoran di Kota Marseille memprotes penutupan tempat kerja mereka yang mulai berlangsung pada Sabtu (26/09).

Kemudian pada Inggris, pembatasan sosial yang saksama diumumkan di beberapa daerah seiring dengan pertambahan angka kasus membangun Covid-19.

Order lumbung pangan di lahan gambut dituding ancam kebakaran lahan, KLHK sebut justru dapat meminimalisir bahaya

0

Keterangan gambar,

Petani membajak ladang dengan traktor bantuan dari Pemerintah Pusat di kawasan lumbung pangan nasional “Food Estate” di Tempat Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Organsasi lingkungan, Walhi, mengecap proyek food estate atau kembung pangan di Kalimantan Tengah seluas 165. 000 hektar mengancam lahan gambut sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran lahan.

Tapi pemerintah mengklaim ancaman kebakaran justru bisa diminimalisir lantaran lahan tersebut tak lagi ditelantarkan dan nantinya akan dikelola dengan teknologi pertanian yang tanpa memanas-manasi.

Sementara itu warga Desa Bentuk Hebat, di Kabupaten Kapuas, meminta pemerintah membenahi saluran air terlebih awal untuk membereskan banjir tahunan dengan menenggelamkan pemukiman dan lahan itu.

Direktur Walhi Kalimantan Pusat, Dimas Hartono, menyebut proyek food estate atau lumbung pangan di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas berpotensi merusak lahan gambut yang padahal direhabilitasi.

Pasalnya lahan gambut yang saat ini digunakan untuk lumbung pangan merupakan lahan eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang terlantar akibat order serupa di masa pemerintahan Soeharto tahun 1995.

Sejak itu, menurut Dimas Hartono, lahan eks PLG yang terlantar tersebut menyebabkan kebakaran alas dan lahan hingga sekarang.

“Jika lahan gambut itu dirusak lagi berpengaruh pada lokasi-lokasi yang gambutnya rupawan dan menambah rentetan kebakaran, ” ujar Direktur Walhi Kalimantan Pusat, Dimas Hartono kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Kamis (24/09).

Sejauh pengamatannya, semenjak proyek food estate ini pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo di Juni silam, pemerintah tidak sudah melakukan sosialisasi atau berdiskusi secara pegiat lingkungan.

Selain itu pemerintah tengah dan daerah tidak pernah mengambil kajian lingkungan atas proyek tersebut.

Dimas mengatakan kalau lahan eks PLG betul digunakan untuk menanam padi dan tanaman holtikultura, harus menghiraukan betul kondisi gambut.

Ia menambahkan tidak semua lahan gambut bisa ditanami.

“Memang gambut di bawah satu meter bisa dibudidaya tapi lihat zaman apakah di bawah gambut tersebut mengandung pasir dan pirit (senyawa sulfur). Kalau iya, tidak mampu dikelola, ” imbuhnya.

Masukan gambar,

Petani menjemur gabah usai dipanen di areal persawahan lumbung pangan nasional “Food Estate’ di Desa Sanggang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Dimas menyarankan pemerintah biar memaksimalkan lahan pertanian warga ketimbang membuka lahan gambut baru.

Ia menyatakan kebanyakan lahan yang dikelola masyarakat terkendala status izin yang beruang di kawasan hutan.

“Kenapa tidak dimaksimalkan lahan warga? Diidentifikasi jenis pangan apa saja yang ditanam kelompok? Beruapa jumlah produksi? Luasannya berapa. ”

KLHK: ‘jika dimanfaatkan kebakaran bisa diminimalisir’

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong, melegalkan lahan yang digunakan untuk order lumbung pangan saat ini adalah eks Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang dulu juga dicanangkan buat proyek serupa pada era pemimpin Soeharto.

Luasnya mencapai 1, 4 juta hektar dan berada di Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, dan Tanah air Palangkaraya.

Akan tetapi, berdasarkan kajian KLHK dan Bappenas serta Pemprov Kalimantan Tengah, dari luasan 1, 4 juta itu setidaknya 700. 000 hektar masuk dalam zona yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya flora pangan dan holtikultura.

Alue Dohong mengucapkan kontur lahannya sebagian besar tanah mineral dan gambut tipis ataupun ketebalannya kurang dari 100 sentimeter.

“Sisanya memang untuk konservasi, itu daerah-daerah gambut dalam, ” tutur Pengantara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Alue Dohong kepada BBC.

Hanya saja karena sejak 1995 tidak dimanfaatkan, katanya, kerap terjadi kebakaran.

Keterangan gambar,

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memberikan paparan saat kunjungan kerja dalam areal persawahan lumbung pangan nasional ‘Food Estate’ di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.

Dia juga mengatakan pemerintah berniat menolok kembali lahan eks PLG tersebut untuk digunakan sebagai lumbung bertabur seluas 165 ribu hektar. Harapannya bisa meminimalisir kebakaran lahan dan hutan.

“Dulu terlantar makanya terbakar. Jika dimanfaatkan bisa meminimalisir kebakaran. Oleh karena itu pemerintah tahu dan punya petunjuk yang kuat bahwa kegiatan food estate di Kalimantan Tengah kita lakukan juga proses rehabilitasi gambut pada. ”

Pada tahap awal proyek food estate yang dimulai pada Oktober mendatang, pemerintah menyiapkan 30. 000 hektar di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Seluruh area itu, katanya, akan ditanami padi.

“Tahun ini 30. 000 hektar yang sebagian ialah sudah eksisten sawah ada pula yang irigasinya bagus. Tapi ada juga yang perlu rehabilitasi tali air sedikit. ”

Untuk pengolahan lahan pertanian, pemerintah akan menggunakan teknologi segar yang tidak membakar. Selain itu memakai pupuk organik. Dengan begitu, petani tak perlu membakar lahan gambut.

Selain di Kalimantan Tengah, pemerintah akan memperluas lokasi proyek kembung pangan hingga ke Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Daksina.

Pemimpin Jokowi berkata, proyek tersebut ialah bagian dari penyediaan cadangan pangan nasional dan antisipasi krisis pangan akibat pandemi Covid-19. Selain selalu mengurangi ketergantungan pada impor.

Tak hanya padi, pemerintah juga bakal mengembangkan tanaman singkong, jagung, dan peternakan. Karena itu, Jokowi meminta Departemen Agraria agar membereskan persoalan lahan.

“Masalah kepemilikan lahan kemudian ini mendatangkan masalah tapi saya yakin mampu segera dituntaskan, ” ujar Kepala Jokowi dalam video konferensi pada Istana, Rabu (23/09).

Fakta gambar,

Sejumlah angota komunitas adat yang tergabung di dalam Aliansi Dayak Bersatu berunjuk menikmati di Jalan George Obos, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin (31/8/2020). Di dalam aksinya mereka menolak program 20 ribu kepala keluarga transmigrasi anyar yang akan ditempatkan di Kalimantan Tengah.

Apa kata warga?

Kepala Desa Bentuk Jaya di Kabupaten Kapuas, Barsuni, mengatakan warganya tidak keberatan dengan rencana food estate di wilayahnya.

Sebab warga menghargai, adanya proyek tersebut bisa membangun membenahi saluran irigasi yang menghapuskan lahan pertanian mereka jika abu.

Pasalnya bencana banjir kerap terjadi saban tahun dan membuat penghidupan awak setempat berkurang.

“Yang diutamakan irigasi dulu supaya tidak ada kebanjiran, ” ujar Barsuni kepada BBC.

“Karena menderita, makin tahun bercocok tanam semakin menurun. ”

Di desa ini, setidaknya 1000 hektar lahan gambut akan ditanami padi dan akan berangkat dikerjakan pada Oktober mendatang.

Warga dengan sebagian besar petani, kata Barsuni, akan dipekerjakan untuk mengolah tanah sawah.

Misteri tewasnya Pendeta Yeremias Zanambani serta konflik tak berkesudahan di Papua

0

  • Muhammad Irham
  • BBC News Indonesia

Informasi gambar,

(Foto ilustrasi)

Seorang pendeta bernama Yeremias Zanambani tewas ditembak senjata api dan ditikam sebilah sangkur di Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Sabtu (19/09). Hingga kini tak tersedia satu pihak pun menyatakan bertanggung jawab atas kematian Pendeta Yeremias.

Peneliti tentang Papua dari Institusi Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengecap, misteri kematian pendeta ini menjelma bagian dari narasi konflik tidak berkesudahan antara TNI dengan gerombolan bersenjata di Papua.

Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyatakan informasi mair Pendeta Yeremias kemungkinan akan memiliki sorotan dari dewan gereja negeri. PGI mencatat ini sebagai perihal yang berulang.

Sementara Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, Socratez S Yoman, menuding adanya oknum TNI di balik kematian pendeta Yeremias Zanambani.

Di sisi lain, TNI menyangkal anggotanya terlibat dalam pembunuhan pendeta Yeremias Zanambani. Saat ini TNI sedang melakukan investigasi untuk mengungkap pelaku pembunuhan.

Keterangan gambar,

Sejumlah personel Brimob dikerahkan untuk mengabulkan pengejaran terhadap pelaku penembakan para pekerja proyek pembangunan jembatan Mabuk Papua di Kabupaten Nduga.

Apa yang sejauh ini diketahui?

Pendeta Timotius Miagoni sedang dalam kondisi berduka. Sahabat karibnya, Pendeta Yeremias Zanambani, tewas hati di kandang babi dengan luka tembak dan tikam, pada Sabtu (19/09).

“Iya betul. Dia sendiri dalam kandang. Ditembak di situ, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

“Kami sekolah sama-sama. Kami tugas di sini juga secara pendeta ini. Seorang perintis, tempat punya jabatan tinggi, ” tambahnya.

Timotius mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi termasuk istri korban. Menurutnya, tak ada saksi mata secara langsung, masa Yeremias dibunuh.

Kata dia, kejadian itu berawal saat Yeremias pulang ke rumahnya, pada Jumat (18/09). Keesokan harinya, pukul 15. 00 WIT, ia bersama istrinya pergi meluluskan makan babi di kandang yang jaraknya 50 meter dari rumah.

Keterangan gambar,

Peringatan hari pribumi internasional dalam Papua

“Lalu, begitu tunggu-tunggu dua ekor babinya belum datang, yang lainnya itu (sudah) kasih makan. Dua belum datang. Maka isterinya itu ke rumah, sedang dia masak buat anak-anak, ” kata Timotius.

Sampai pukul 18. 00 WIT Yeremias belum juga kembali ke rumah. Istrinya pun menyusul ke kandang sekalor.

“Jam 6 tidak datang. [Istrinya] kembali lagi ke negeri. Pendeta ini sudah dibunuh, ” kata Timotius.

Timotius mengatakan Yeremias tak langsung meninggal. Ia sempat bertahan hingga pukul 12 malam dalam kandang babi tersebut.

Keterangan tulisan,

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, memperlihatkan proyek jalan Trans Papua.

“Minggu pagi, pemuda-pemuda datang. Langsung tempat (dibawa) sampai di rumahnya. Tepat hari Minggu itu, mereka tak ibadah. Mereka kuburkan [Pendeta Yeremias] di pinggir lapangan. Awut-awutan mereka lari, ” kata Timotius.

Dia melanjutkan, keterangan ini sudah disampaikan kepada pemerintah daerah setempat, tercatat TNI dan Polri.

Kematian Yeremias menjelma misteri, namun diyakini ada sejumlah saksi yang mendengar keterangan langsung dari pendeta itu sebelum akhirnya meninggal. Kematian ini kemudian menerbitkan spekulasi.

Keterangan tulisan,

Anggota OPM menyembul di hutan provinsi Papua dalam 25 Juli 2009. Mereka menegah tuduhan berada di balik gempuran dekat tambang emas Freeport.

Saling tuduh

Socratez S Yoman yang menyebut dirinya Pemimpin Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (BPP-PGBWP) menyangka TNI berada di balik maut Yeremias.

“Kapan mereka berhenti? Kau bunuh rakyat kecil, kau bilang KKB (kelompok kriminal bersenjata), mereka sudah dari dulu. Mereka bikin keyakinan atau stigma-stigma, ” katanya pada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

Di dalam keterangan dari Socratez Yoman, tertulis “Pendeta Yeremias tewas ditembak Gerombolan TNI dalam operasi militer di saat Pendeta Yeremia ke kampung babi miliknya untuk memberi makanan. ”

Peristiwa disebutkan terjadi Sabtu, 19 September 2020.

Kelompok yang mengecap diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) serupa menuduh TNI yang membunuh zahid Yeremias.

“Penembakan itu bukan jauh daripada saksi mata justru di pendahuluan puluhan warga masyarakat setempat, ” kata juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, seorang pejabat TNI mengatakan kepada media, tuduhan yang dilayangkan tersebut sebagai ‘fitnah keji’ dan mengucapkan ini sebagai upaya kelompok bersenjata di Papua menarik perhatian di dalam momen sidang umum PBB.

TNI menduga kelompok yang mereka juluki Gabungan Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) ini sebagai pembunuh pendeta Yeremias. Kepolisian Papua juga menyatakan ini sebagai kejadian yang direncanakan KKSB buat menarik perhatian menjelang sidang ijmal PBB.

TNI bersama Polri telah menurunkan tim investigasi, dan berjanji langsung memberi perkembangan informasi.

“Ini proses sedang tetap berjalan, kemudian juga masa ada perkembangan akan disampaikan. Kemudian pihak kepolisian juga melaksanakan penyelidikan, jadi sama-sama kita melaksanakan pendalaman nanti apa yang disampaikan, bakal disampaikan kemudian, ” kata Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Arm Reza Nur Patria kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

Desakan pembentukan tim swasembada

Saling tuduh soal pembunuhan Pendeta Yeremias Zanambani mendorong Persatuan Gereja-Gereja dalam Indonesia (PGI) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, yang ditembuskan ke Kapolri dan Panglima TNI.

PGI menginginkan investigasi yang independen. Bukan hanya melibatkan TNI-Polri, investigasi tersebut dihendaki melibatkan juga kelompok kebiasaan, gereja, dan Komnas HAM.

“Kami merekomendasikan untuk membuat tim investigasi yang didalamnya terdiri dari pelbagai karakter, lembaga untuk menyelidiki kasus penembakan itu, ” kata juru kata PGI, Philip Situmorang, kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

Philip memasukkan, sejauh ini PGI belum melaporkan kejadian ini ke Dewan Gereja Dunia. Tapi kata dia, kasus ini kemungkinan sudah mendapat sorotan dari Dewan Gereja Dunia meniti informasi yang sudah menyebar merata. “Karena bisa saja informasi ini bukan saja melalui PGI tetapi juga dari pihak-pihak lain, ” katanya.

Philip menyebut “ini kasus dengan berulang, yang tidak ada penyelesaian sama sekali dari pemerintah”.

Sebelumnya, Pemimpin Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (BPP-PGBWP) mengecap Yeremias adalah pendeta ketiga dengan tewas di Papua, setelah terkaan pembunuhan Pendeta Geyimin Nirigi (2018) dan Pendeta Elisa Tabuni (2004).

Keterangan gambar,

Ratusan tentara dan polisi dikerahkan ke Papua dan berbagai kalangan mencemaskan terjadinya lagi gelombang kebengisan.

Sejauh tersebut pihak Istana belum merespon tulisan dari PGI. Sejumlah pejabat dalam Kantor Staf Presiden yang dihubungi BBC News Indonesia belum membalas permintaan wawancara.

Pegiat HAM Papua, Theo Hasegem, menilai sulit mempercayai penyelidikan yang hanya dilakukan pihak TNI-Polri, sementara ada tuduhan oknum TNI terlibat di dalam pembunuhan Pendeta Yeremias Zanambani.

Kelanjutan investigasi sepihak, kata Theo, akan membawa krisis keyakinan masyarakat terhadap aparat penegak adat.

“Jadi TNI dan pihak aparat penegak hukum, itu mengeluarkan statement yang sama. Kalau awalnya mengeluarkan statemen yang sama, itu masyarakat Papua tidak bisa percaya kepada TNI dan polri. Kan polri belum melakukan identifikasi dan olah TKP, langsung memvonis bahwa pelaku tersebut adalah KKB-OPM, ” kata Theo kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

Theo mendorong negeri membentuk tim gabungan dari TNI-Polri, gereja, LSM dan Komnas HAM.

“Jadi tim ini tidak berpihak di dalam TNI, tidak juga berpihak pada OPM. Tim ini kalau memang diinvestigasi betul. Bahwa tim itu memang harus ketemu kedua raka pihak OPM dan juga TNI, ” katanya.

Peran pendeta di negeri Papua

Peneliti isu Papua dari Institusi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Rosita Dewi, mengatakan peran pendeta sangat pokok bagi masyarakat Papua.

Sejak zaman penjajahan Belanda, menurutnya, gereja telah menganjurkan pelayanan dasar bagi masyarakat Papua. “Mereka sebagai penyedia, pelayanan pendidikan kesehatan, mereka terlibat di situ, ” katanya.

Kedekatan pendeta dengan bangsa bukan sekadar ikatan keagamaan, akan tetapi sudah masuk dalam adat dan sosial.

“Ketika terjadi konflik lahan, di kampung, peran pendeta masih kala terlibat di situ. bagaimana mereka bisa membantu, misalnya menyelesaikan pertukaran adat, walaupun tetap tidak mampu, serta merta, memerankan sebagai arsitek adat, ” kata Rosita.

Keterangan video,

Rasisme, pengalaman & harapan mahasiswa Papua

Kedekatan ini yang kemudian membentuk ikatan emosional, ketika sebagian pendeta menangkap masalah dan kegelisahan masyarakat. Taat Rosita, saat pendeta kritis buat memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua, justru dianggap sebagai pro-kemerdekaan Papua.

“Nah itu juga sebenarnya, banyak yang membaca sebagai bentuk pendeta itu berpolitik, ” kata Rosita.

Keberadaan pendeta serta gereja-gereja sangat strategis sebagai putusan konflik yang kerap terjadi di Bumi Cendrawasih.

“Mereka bisa menjadi perantara untuk konflik di papu, bagaimana itu bisa mereka bisa menyampaikan pengertian kepada masyarakat tentang, misalnya, program pemerintah pusat mengenai pembangunan. Gereja ini bisa jadi kepanjangan tangan pemerintah pusat, daerah selalu, ” tambah Rosita.

Keterangan gambar,

Penjaga membubarkan unjuk rasa Papua pada Bali

Permusuhan tak berujung?

Namun persoalannya, narasi yang saat ini dibangun di Papua terbatas pada dua pilihan: pro-kemerdekaan Papua dan pro-NKRI. Hal ini yang membuat, konflik hanya bisa diselesaikan dengan moncong senjata.

“Semakin bukat nggak akan ada ujungnya, ketika misalnya lagi-lagi pendeta atau gereja di dalam persepsinya pemerintah atau alat mereka dekat dengan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan, kemudian mereka di- judge sebagai separatis. Membentuk belum tentu, ” katanya.

Narasi serta pendekatan yang saat ini dipertahankan pemerintah menurut Rosita, dilakukan mengerahkan pasukan sebanyak-banyaknya ke Papua.

“Mau menyelesaikan konflik, maka ruang dialog harus dibuka. Dialog dengan semua stakeholder . Pemerintah secara Papua. Papua dengan Papua. Zona ini juga dialog yang kudu dilakukan sebenarnya, apa sih sesungguhnya? Agendanya apa? ” kata Rosita.

Di dalam akhirnya, konflik antara kelompok bersenjata dan TNI-Polri membuat masyarakat menjelma korban. “Situasi ini juga mau memperkuat distrust masyarakat ke negeri Indonesia, jika hal-hal seperti ini terulang kembali, ” kata Rosita.

Covid-19: Presiden Jokowi pidato perdana di sidang majelis umum PBB, diharapkan menjadi ‘penyambung lidah’ negara-negara papa untuk keadilan vaksin

0

Untuk pertama kalinya sejak menjabat jadi presiden pada 2014, Presiden Joko Widodo berpidato dalam Sidang Mahkamah Umum Perserikatan Bangsa (PBB). Lektur Presiden Jokowi dari podium konvensi majelis umum PBB ke-75 tersebut berlangsung secara virtual, pada Rabu, (23/09).

Pakar hubungan internasional menilai ini merupakan momentum Presiden Joko Widodo menyerukan keadilan distribusi vaksin Covid-19, saat negara-negara miskin sedang dilanda kekhawatiran tak mendapat bagian vaksin tersebut.

Sementara, negara maju serupa Inggris bersama WHO dan lembaga internasional lainnya sedang menggodok program akses berkeadilan terhadap vaksin.

Apa yang akan disampaikan Pemimpin Jokowi?

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan, Indonesia akan menyampaikan perintah penting, antara lain mengenai “memajukan kerja sama internasional dan simpati global bagi penanganan pandemi, cantik di sektor kesehatan maupun efek sosial-ekonomi dari pandemi tersebut”.

“Mendorong pengembangan kinerja, serta peran PBB lalu menyerukan pentingnya seluruh negara langsung memperkuat PBB dan multilateralisme, ” sebut Menlu Retno dalam fakta kepada media.

Retno menambahkan, pertemuan universal yang dihelat 22-29 September 2020 akan menghasilkan deklarasi peringatan 75 tahun PBB.

Keterangan gambar,

Pemimpin kemudian menyarankan setiap daerah memajukan pembatasan sosial berskala mikro atau lokal.

Mengapa Presiden Jokowi baru muncul pada sidang PBB?

Sejak terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia di dalam 2014 lalu, Jokowi selalu memercayakan sidang majelis umum PBB pada Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Melalui bukti kepada media, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat momentum sidang ijmal PBB 2019 mengatakan agenda Presiden Jokowi sangat padat. Dia mengutarakan, pekerjaan presiden cukup menyita periode, “jadi menugaskan Wapres, ” katanya.

Keterangan gambar,

Tenaga medis beraktivitas pada halaman tower lima Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, di Jakarta, Jumat (11/09).

Apa yang menjadi kekhawatiran negara-negara di sedang pandemi?

Pengamat Hubungan Internasional, Prof Dewi Fortuna Anwar, mengatakan kekhawatiran seluruh negara di tengah pandemi ialah mengamankan dosis vaksin untuk keinginan dalam negeri.

“Mengingat keperluan yang sejenis besar, dan barang kali kurun supply dan demand itu belum bisa terimbangi dengan baik, ada kekhawatiran negara-negara miskin tidak kebagian, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (22/09).

Keterangan gambar,

Banyak botol kaca dibutuhkan, serta lemari es untuk menyimpannya.

Seberapa penting keberadaan Presiden Jokowi dalam taktik vaksin Covid-19?

Menurut Prof Dewi, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan distribusi vaksin yang jujur. Secara historis, Indonesia dianggap sebagai negara ‘ middle-power ‘ yang bisa merangkul negara-negara dengan ekonomi rendah di Asia dan Afrika untuk menyerukan kesamarataan vaksin.

“Ini Indonesia memiliki tanggung tanggungan moral, dari dulu Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai penyambung lidah negara-negara berkembang, ” katanya.

Sementara itu, pengamat hubungan global dari Universitas Paramadina, Dinna Prapto Raharja, mengatakan jangkauan keadilan vaksin juga perlu dilakukan dengan kegiatan sama pemerintahan negara dengan kongsi.

“Di sini artinya, kita, perlu tersedia beberapa aspek tambahan, bahwa jadwal tersebut bisa didengar oleh pengusaha itu sendiri, karena pemilik lisensi itu di perusahaan, ” katanya.

Dengan jalan apa negara-negara maju merencanakan keadilan vaksin?

Zaman ini dunia sedang berlomba buat menemukan vaksin Covid-19.

China menyebut telah membuat vaksin dengan efektif. Mereka menentukan, pengguna introduksi produksi vaksin itu adalah awak angkatan bersenjata China.

Namun, tidak utama pun dari dua vaksin sebetulnya masuk daftar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang vaksin yang telah melampui tiga uji coba klinis. Tahap itu merupakan uji jika luas terhadap manusia.

Sementara itu, pembuat obat asal Inggris, AstraZeneca, pemegang lisensi untuk vaksin yang dikembangkan Oxford University, menggenjot kapasitas buatan.

Mereka juga sepakat memasok 100 juta dosis vaksin untuk Inggris dan sekitar dua miliar dosis buat orang di seluruh dunia.

Saat kunjungannya ke Amerika Serikat, Menteri Asing Negeri Inggris, Dominic Raab, mengatakan, “Inggris akan menjadi tuan vila acara vaksin virtual bersama dengan PBB, WHO, dan Afrika Selatan, ” katanya melalui siaran pers.

Kesibukan ini sebagai kelanjutan dari kesuksesan KTT Vaksin Global yang diselenggarakan oleh Inggris pada bulan Juni.

“Saat kami secara kolektif berhasil menggabungkan US$8, 8 miliar, acara itu akan menyatukan negara-negara dan para mitra internasional untuk berkomitmen dalam memastikan akses global yang adil terhadap vaksin, perawatan, dan pemeriksaan COVID-19 baru, ” kata Dominic Raab.

Setidaknya 80 negeri kaya, termasuk Inggris telah menggagas rencana vaksin global yang itu beri nama Covax. Tujuan rencana itu adalah mengumpulkan Rp29 triliun sebelum tahun 2021.

“Kami percaya cara terbaik untuk mengatasi corona ialah dengan bekerjasama dengan organisasi-organisasi universal, ” kata juru bicara Kepala Bidang Komunikasi Kedutaan Inggris, John Nickell.

Uang itu diklaim akan digunakan untuk membeli dan mendistribusikan obat-obatan secara adil.

Dengan mengumpulkan sumber daya di Covax, anggota koalisi meminta mampu menjamin 92 negara berekonomi rendah di Afrika, Asia, serta Amerika Selatan, untuk mendapatkan kanal terhadap vaksin virus corona.

Covid-19: Jumlah tes masih rendah, jumlah kasus positif diperkirakan lebih tinggi dan pemerintah disarankan tambah ulangan PCR gratis

0

Bukti gambar,

Pakar epidemiologi mengatakan dengan rendahnya tes prospek kasus positif lebih tinggi.

Pemerintah disarankan agar melaksanakan pemeriksaan Covid-19 percuma secara lebih luas, mengingat total tes di Indonesia masih sangat sedikit dibandingkan dengan angka penduduk.

Pakar epidemiologi Laura Navika Yamani dari Universitas Airlangga, Surabaya mengucapkan, minimnya jumlah tes berarti tersedia kemungkinan bahwa angka kasus sesungguhnya lebih banyak dari yang tercatat.

Dalam tengah kurangnya jumlah tes yang dilakukan pemerintah – dibatasi kepada mereka yang dalam penelusuran relasi – sejumlah warga berinisiatif melangsungkan tes di rumah sakit secara biaya sendiri.

Hal itu mendorong negeri menyusun standardisasi tes PCR, dengan sedang dalam pembahasan di Departemen Kesehatan.

Jumlah kasus di Indonesia sendiri terus meningkat, dengan kenaikan par hari Senin (21/09), mencapai 4. 176 – rekor tertinggi selama pandemi – secara jumlah total sejauh ini menyentuh 248. 852.

Jumlah tes paling nista

Keterangan gambar,

Jumlah tes di Indonesia termasuk yang paling rendah dibandingkan jumlah warga.

Enam bulan sejak pandemi resmi dimulai, jumlah tes di Indonesia masih terbilang rendah.

Menurut catatan portal data statistik Statista, angka tes Indonesia 10. 660 per satu juta orang — paling rendah di antara 30 negara dengan jumlah kejadian Covid-19 terbanyak, ditambah China.

Hal itu juga diakui pemerintah. Bulan morat-marit, juru bicara Satuan Tugas Pengerjaan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan jumlah tes Covid-19 di Indonesia anyar mencapai 35, 6% dari penumpu yang ditetapkan Badan Kesehatan Negeri (WHO) yaitu 1: 1000 penduduk per minggu.

“Kemudian Indonesia dengan penduduk 260 juta jiwa, kami mau memastikan mampu mencapai jumlah tes Covid-19 267. 700 setiap pasar, ” ujar Wiku. Ia menambahkan bahwa pemerintah juga berusaha buat konsisten memenuhi target pemeriksaan 30. 000 spesimen per hari.

Sementara positivity rate – persentase hasil nyata dibandingkan jumlah pemeriksaan spesimen kacau nasional sebesar 14, 3% kacau jauh dari standar aman WHO yaitu 5%.

Laura Navika Yamani, pakar epidemiologi dari Unair, mengatakan kalau pemerintah perlu meningkatkan kapasitas ulangan seiring meningkatnya kembali pergerakan bangsa di masa pandemi.

“Yang terjadi saat ini, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diambil sebagai upaya untuk pengendalian kasus karena masyarakat harus mengutamakan sektor ekonomi, jadi harus terus bergerak. Artinya kapasitas pemeriksaan harus terus ditingkatkan, ” kata Laura.

Lakukan tes mandiri

Keterangan gambar,

Pemeriksaan usap di Universitas Syah Kuala, Banda Aceh.

Dengan minimnya ulangan yang dilakukan pemerintah, beberapa awak berinisiatif melaksanakan tes PCR secara mandiri ke rumah sakit.

Salah satunya Binar, 25 tahun, yang mengaku mengeluarkan biaya sebesar Rp1, 9 juta untuk tes swab di sebuah rumah sakit di Ciputat, Tangerang Selatan. Ia memutuskan untuk mengambil tes PCR sendiri karena ada beberapa orang di kantornya yang dinyatakan positif Covid-19.

“Dari kausa PSBB, saya sudah mulai kerja di kantor. Saya merasa terlalu lama diam di luar & belum ada gejala sama sekadar, ” ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Binar memilih untuk membayar sebesar itu karena paketnya menjanjikan buatan tes keluar dalam sehari. Dia mengatakan, ada paket yang lebih murah tapi hasilnya keluar lebih lama dan ia tidak tetap dengan kualitasnya.

“Sekarang [paket tes PCR di rumah sakit] yang keluar harganya ada yang sampai Rp750. 000, tapi apakah tingkat akurasinya sama dengan harganya yang lebih mahal? ”

Selama ini, rumah sakit-rumah sakit rujukan negeri menyediakan layanan tes usap secara gratis. Sementara beberapa rumah kecil swasta menawarkan tes tersebut dengan tarif Rp1, 7 juta mematok Rp4 juta, tergantung seberapa segera hasilnya keluar.

Menanggapi fenomena ini, pemerintah mengatakan bahwa mereka tengah mengatur aturan terkait standardisasi pemeriksaan Covid-19 dengan tes PCR. Aturan tersebut terutama terkait standardisasi harga serta mutu tes.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK Agus Suprapto mengucapkan, aturan ini dimaksudkan mempermudah asosiasi memperoleh tes swab secara mandiri dengan mudah, murah, dan lekas.

“Kan ini untuk kepentingan bersama, maka bangsa Indonesia harus berjuang bersama-sama bagaimana semua orang bisa meraup tes swab untuk dirinya sendiri atau untuk grupnya, ” prawacana Agus kepada BBC News Nusantara.

Sebelumnya dilaporkan bahwa aturan tersebut hendak keluar pada hari Senin (21/09), namun Agus mengatakan kepada BBC bahwa ia masih dibahas dalam Kementerian Kesehatan.

Beberapa rumah sakit telah dituding melakukan “komersialisasi” tes PCR, dengan mematok harga mahal. Tetapi Asosiasi Rumah Sakit membantah dakwaan ini, mengatakan bahwa harga garib itu dikarenakan pihak rumah lara harus membeli sendiri alat dan perlengkapan tes serta membayar tenaga kesehatan yang terlibat.

Laura Navika Yamani mengatakan tes mandiri bisa membantu penanganan Covid-19 di daerah sebab datanya akan disampaikan juga kepada dinas kesehatan setempat, untuk keperluan contact tracing.

Bagaimanapun, menurutnya pemeriksaan Covid-19 yang gratis perlu menjangkau ke komunitas secara luas. Di kurang daerah, misalnya Jakarta, pemeriksaan Covid-19 gratis dengan tes PCR hanya diberikan pada orang-orang hasil contact tracing. Bahkan, kurang dari separuh tes PCR Covid-19 di Jakarta dilaksanakan secara gratis.

Menurut Laura, negeri juga perlu menyediakan pemeriksaan gratis pada mereka yang tidak terkait dengan contract tracing. “Karena itu kan kepentingannya adalah menemukan kasus sebanyak-banyaknya di komunitas, ” ujarnya.

Praja Surabaya telah mencoba langkah tersebut, dengan menggratiskan tes swab dalam Laboratorium Kesehatan Daerah, meski awak harus memenuhi sejumlah syarat buat bisa mendapatkan fasilitas ini.

Perppu Pilkada 2020 digodok, Perludem ingatkan ‘tidak bisa buru-buru, jangan sampai mendelegitimasi pemilu’

0

Keterangan gambar,

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memberikan surat suara kepada pemilih saat dilaksanakan Simulasi Pemungutan Pandangan dengan Protokol Kesehatan Pencegahan serta Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Berbarengan 2020.

LSM pemantau pemilu, Perludem, menodong pelaksaan Pilkada Serentak 2020 ditunda hingga pertengahan tahun depan untuk menyiapkan infrastruktur teknis kampanye, pemungutan, hingga penghitungan suara di pusat situasi pandemi Covid-19.

Tapi Persen Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah mengklaim waktu yang tersisa semasa dua bulan cukup untuk menyelesaikan segala persoalan teknis di lapangan yang nantinya termuat dalam susunan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Sementara kelompok politik menyebut aturan mengenai aksi daring bakal menyulitkan pasangan bahan yang berduel di daerah terisolasi lantaran minim akses internet dan mahalnya kuota.

Perkumpulan Buat Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak pemerintah dan Komisi Pemilihan Ijmal (KPU) menunda pelaksanaan Pilkada Berbarengan 2020 setidaknya hingga pertengahan tahun 2021.

“Setidaknya waktu lebih panjang buat mempersiapkan aturan. Jadi akan bertambah siap, ” ujar Direktur Manajer Perludem, Khoirunnisa Agustyati kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (20/09).

Beberapa hal yang menjadi perhatian Perludem, perkataan Khoirunnisa, yakni proses penghitungan atau rekapitulasi suara yang diusulkan KPU menggunakan sistem elektronik.

Menurutnya e-rekapitulasi masih jauh dari sempurna. Itu terang dari beberapa kali simulasi terjadi kesalahan.

“Memang rekapitulasi elektronik idealnya untuk menghilangkan masalah jual-beli suara, akan tetapi kalau mau begitu tidak bisa buru-buru. Harus diperhatikan daerah-daerah lain apakah perangkat teknologinya sudah bisa? ” tukasnya.

“Ketika dilakukan simulasi, sedang banyak kesalahan-kesalahan misalnya ketika di- scan secara foto, berbeda dengan apa yang di kertas formulir C1 Plano di TPS, ” sambungnya.

Keterangan gambar,

Petugas memotret lembar C-KWK saat uji coba Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pemilihan serentak di SOR Volly Indoor Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (09/09/2020).

Dia juga menilai, penggunaan e-rekapitulasi bukan sekadar kendala teknologi tapi serupa kesiapan petugas di lapangan.

Sehingga, menurutnya, KPU harus melatih anggota Grup Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terlebih dahulu agar tidak terjadi kealpaan.

Selain itu masyarakat dan partai politik harus diyakinkan bahwa teknologi e-rekapitulasi tak rawan diretas.

“Jangan sampai pihak yang tidak puas mendelegitimasi pemilunya. ”

Hal lain yang patut diperhatikan KPU, lanjutnya, adalah proses pengumpulan suara agar tidak menimbulkan kelompok banyak orang.

Perludem mengusulkan pemungutan bahana dilakukan dengan beberapa opsi yaitu memperpanjang waktu pemungutan hingga memukul 16. 00 waktu setempat, pemilih mengirimkan surat suara lewat pejabat pos, atau mendahulukan kelompok sensitif yakni lansia dan orang yang memiliki penyakit bawaan untuk memastikan dahulu.

Merujuk pada persoalan itu memurukkan Pilkada Serentak hingga pertengahan tahun depan, kata Khoirunnisa, sangat dimungkinkan dan jika terjadi kekosongan bagian kepala daerah, pemerintah pusat mampu menunjuk sekretaris daerah sebagai penguasa sementara.

“Kalau dilantik Juli 2021 misalnya, kepala daerah terpilih masih bisa ikut membahas anggaran daerah. Karena biasanya pembahasan APBD Agustus. Nah kepala daerah ini bisa langsung mewujudkan program-programnya, ” jelasnya.

“Dan nggak perlu khawatir ada kekosongan jabatan. Di kaum daerah sempat menerapkan pejabat tatkala. ”

Keterangan gambar,

Pemilih memasukan surat perkataan kedalam kotak suara saat dijalankan Simulasi Pemungutan Suara dengan Adat Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020.

KPU dan negeri siapkan Perppu

Hingga saat ini pemerintah pusat menegaskan akan tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan berkata, “langkah-langkah sudah diambil dan pada waktunya akan diumumkan”.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan Aziz, mengatakan pihaknya bersama pemerintah tengah sedang menggodok Peraturan Pemerintah Substitusi Undang-Undang (Perppu) untuk mengatur pengamalan pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19 agar selaras dengan protokol kesehatan.

Ia mengklaim waktu dua bulan cukup untuk menyiapkan segala keperluan teknis di lapangan plus sosialisasi ke masyarakat.

“Secara teknis kita jadi, ” ujar Komisioner KPU, Viryan Aziz kepada BBC News Indonesia.

Pada perppu tersebut ada beberapa situasi yang diusulkan KPU. Pertama, menimpa metode pemungutan suara. Di mana pemilih bisa datang langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan protokol kesehatan yang ketat atau petugas KPPS mendatangi tiap sendi untuk mengambil surat suara.

“Untuk zaman pemungutan yang sebelumnya selesai memukul 13. 00 waktu setempat nanti diperpanjang pukul 15. 00 periode setempat agar menjamin proses distribusi pemilih secara proporsional dan menekan potensi kerumunan, ” imbuhnya.

Kedua, penerapan e-rekapitulasi dalam penghitungan surat perkataan selain menggunakan cara manual.

Kata Viryan, penggunaan e-rekapitulasi bergantung pada suasana suatu daerah. Khusus untuk kota-kota besar kemungkinan akan menggunakan e-rekapitulasi.

“Dalam hal seperti daerah tertinggal, e-rekapitulasi tidak mungkin, ” tukasnya.

“Selain tersebut dengan e-rekapitulasi, kerumunan massa mampu diminimalisir. ”

Keterangan tulisan,

Ketua KPU Arief Budiman (kedua kiri) berbincang dengan sejumlah Komisioner KPU seusai mengirimkan arahan kepada ratusan petugas KPPS, PPK, PPS saat pembukaan uji coba Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Viryan meminta infrastruktur untuk pelaksanaan e-rekapitulasi telah mumpuni. Selain itu, tata jalan penggunaannya juga dianggap sederhana sebab memakai aplikasi khusus dengan fitur kamera.

“Jadi pakai handphone saja. Pakainya pelik saja kayak foto kamera. Jadi kita buat sesederhana mungkin. Begitu formulir C1 difoto akan langsung masuk datanya, ” papar Viryan.

“Kalau ada selisih dalam rapat pleno, langsung diproses untuk konfirmasi. ”

Ketiga, mengenai sanksi bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan tubuh. Sejauh ini usulan yang tumbuh adalah sanksi administratif yakni diskualifikasi. Akan tetap KPU menyerahkan wujud sanksi tersebut kepada pemerintah.

Terakhir ialah aturan kampanye daring bagi calon kepala daerah.

Menurutnya, segala jenis manuver seperti rapat umum, konser irama, ataupun kegiatan olahraga dan kebudayaan harus dilaksanakan secara daring.

Tujuannya tak lain demi menghindari kerumunan pengikut seperti yang terjadi saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah, dalam mana 60 paslon dinyatakan meyakinkan Covid-19.

“Paslon bisa dengan siaran tepat di YouTube atau Facebook. Jika paslon kreatif, semestinya bukan cuma orang sekitar yang bisa dimobilisasi tapi lebih banyak lagi. ”

“Dan kalau daring kan ada rekaman, jadi bisa ditonton ulang. Kalau gitu, lebih banyak yang bisa mengakses. ”

Keterangan tulisan,

Pasangan bakal calon wali kota dan wakil pemangku kota Surabaya, Eri Cahyadi (tengah) dan Armuji (kedua kiri) berlaku menuju kantor KPU Surabaya untuk pendaftaran calon kepala daerah dalam Surabaya, Jawa Timur.

Viryan juga mengatakan kemajuan kasus harian positif Covid-19 tak menjadi halangan untuk tetap menggelar pilkada.

Sebab beberapa daerah yang melaksanakan pemilihan tidak ditemukan kasus Covid-19. Karena itu ia berharap perppu tersebut bisa segera dibahas serta dirampungkan.

“Mayoritas kontributor kasus positif Covid-19 secara nasional itu di DKI Jakarta dan Jakarta tidak ada pilkada. Di beberapa daerah ada pernyataan, ‘di tempat kami tidak ada masalah’. Jadi di kolong beragam kondisinya, ” pungkasnya.

Apa logat partai politik?

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Imelda Sari, berharap pemerintah tengah dan KPU menghitung benar konsekuensi yang muncul jika pilkada sewaktu tetap dilangsungkan.

Kendati demikian, ia memperhitungkan aturan kampanye daring oleh pasangan calon kepala daerah menjadi penyakit utama.

Sebab kampanye seperti itu memberatkan pasangan calon kepala daerah dengan berlaga di daerah terpencil pasal minim akses internet dan mahalnya kuota.

“Untuk kampanye daring butuh listrik, butuh pulsa untuk kuota. Kalau difasilitasi KPU gerangan oke. Tapi masalahnya bagaimana semua wilayah bisa kuota yang sama? ” perkataan Imelda Sari kepada BBC.

“Kalau tersedia warga yang tidak punya handphone , kuota internet bagaimana mau mendengarkan? Belum teristimewa listrik atau sinyal susah, dengan jalan apa? ” sambungnya.

Keterangan gambar,

Pasangan bakal bahan wali kota dan wakil pemangku kota Magelang Aji Setyawan (kiri) dan Windarti Agustina (kanan) bersiap untuk mendaftar ke kantor KPU Kota Magelang, Jawa Tengah.

Kalaupun aturan manuver daring diberlakukan, ia berharap KPU menggandeng penyedia layanan telekomunikasi buat menggratiskan internet ketika paslon berkampanye.

Secara begitu, katanya, kampanye akan bertambah efektif.

Sebab dari pengamatannya, khusus buat pemilih yang tinggal di perkampungan warga setempat masih menginginkan ragam kampanye tatap muka.

“Mungkin di perkotaan besar perhatian ke internet tinggi. Tapi kalau masyarakat bawah beberapa besar lebih suka melihat tepat paslon. ”

“Sebab yang lebih penting adalah touching people . ”

Untuk diketahui, penetapan pasangan calon kepala daerah akan dilangsungkan pada 23 September mendatang.

Kemudian pengundian dan pengumuman nomor urut dikerjakan pada 24 September 2020. Sedangkan masa kampanye diselenggarakan pada 26 September – 5 Desember 2020.

Thailand: Demonstrasi akhir pekan yang menuntut perdana menteri mundur dan ditargetkan jadi ‘demonstrasi terbesar’

0

Keterangan gambar,

Unjuk rasa terjadi di Bangkok sejak bulan Juli

Para pengunjuk rasa mulai berkumpul di pokok kota Thailand, Bangkok, yang diharapkan penyelenggaranya akan menjadi demonstrasi anti-pemerintah terbesar.

Demonstrasi hampir setiap hari terjadi di Bangkok selama berminggu-minggu dengan menyerukan pengunduran diri perdana menteri.

Beberapa orang juga mendesak pembaruan monarki, walau desakan ini bearti mendekatkan diri dengan risiko sebab undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang ketat di Thailand.

Puluhan seperseribu orang diperkirakan akan hadir di dalam protes yang dipimpin mahasiswa pada hari Sabtu (19/09).

Para demonstran merencanakan pendudukan simbolis di sebuah taman, di sebelah istana megah dengan digunakan untuk upacara kerajaan

Protes sebelumnya, pada pertengahan Agustus, diikuti sekitar 10. 000 orang pengunjuk rasa, menurut polisi Thailand.

Namun, penyelenggara demonstrasi kali ini memperkirakan jumlah peserta yang lebih banyak pada akhir pekan. Hingga informasi ini diturunkan polisi mengatakan 5. 000 orang telah berkumpul, menurut kantor berita Reuters.

Gerakan ini menuntut Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha kacau yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 dan memenangkan pemilihan yang disengketakan tahun lalu semrawut mundur.

Keterangan gambar,

Penyelenggara demonstrasi menargetkan demonstrasi di dalam hasri Sabtu (19/09) menjadi presentasi terbesar

Pekik untuk reformasi kerajaan sesungguhnya benar sensitif di Thailand, kritik kepada monarki Thailand dapat dihukum dengan hukuman penjara yang lama.

Koresponden BBC di Bangkok Jonathan Head mengucapkan serangkaian skandal politik dan efek pandemi virus corona telah menimbulkan meningkatnya ketidakpuasan di negara tersebut.

Mengapa terjadi aksi unjuk mengalami ?

Thailand memiliki cerita panjang kerusuhan politik dan protes, tetapi gelombang baru dimulai pada Februari setelah pengadilan memerintahkan partai oposisi pro-demokrasi yang masih bujang untuk dibubarkan.

Partai Maju Masa Aliran (FFP) telah terbukti sangat naik daun di kalangan muda, pemilih jalan dan memperoleh bagian kursi parlemen terbesar ketiga dalam pemilihan Maret 2019. Sedangkan kepemimpinan militer yang sedang menjabat menjadi pemenangnya.

Protes dihidupkan kembali pada bulan Juni masa aktivis pro-demokrasi terkemuka Wanchalearm Satsaksit hilang di Kamboja, tempat dia berada di pengasingan sejak kudeta militer 2014.

Keberadaannya langgeng tidak diketahui dan pengunjuk mengalami menuduh negara bagian Thailand menyusun penculikannya – tuduhan ini sudah dibantah oleh polisi dan negeri.

Semenjak Juli ada protes jalanan dengan dipimpin mahasiswa secara rutin.

Masukan gambar,

Pengunjuk menemui menuntut mundurnya Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha

Para pengunjuk rasa menuntut agar negeri yang dipimpin oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan panglima laskar darat yang merebut kekuasaan di dalam kudeta, dibubarkan; menuntut konstitusi ditulis ulang; serta meminta pihak berkuasa berhenti melecehkan para kritikus.

Barang apa yang membedakan demonstrasi kali itu ?

Tuntutan para pengunjuk rasa mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ketika demonstrasi pada bulan lalu menyerukan 10 poin reformasi monarki.

Keterangan gambar,

Panusaya Sithijirawattanakul membacakan manifesto 10 pokok reformasi di atas panggung di dalam demonstrasi pada bulan Agustus

Tindakan tersebut menyampaikan gelombang kejut ke seluruh negara, negara yang mengajarkan warganya semenjak lahir untuk menghormati dan mencintai monarki serta takut akan dampak membicarakannya.

Mahasiswi usia 21 tahun yang membacakan manifesto, Panusaya Sithijirawattanakul, mengucapkan niat mereka “bukan untuk mengacaukan monarki tetapi untuk memodernisasi, menyesuaikannya dengan masyarakat kita”.

Tapi ia serta rekan-rekan aktivisnya telah dituduh “chung chart” – istilah Thai yang berarti “kebencian terhadap bangsa” – dan mereka mengatakan bahwa mereka sangat takut akan konsekuensi melayani “hal yang benar” dengan berbicara.

Apa hukum yang melindungi kerajaan?

Masing-masing dari 19 konstitusi Thailand di zaman modern telah menyatakan, “Raja akan dinobatkan dalam gaya pemujaan yang dihormati” dan bahwa “tidak ada orang yang hendak mengekspos Raja akan tuduhan ataupun tindakan apa pun”.

Ketentuan ini dibantu oleh pasal 112 dalam adat pidana yang dikenal sebagai asas lese-majeste, yang mewajibkan siapa pula yang mengkritik keluarga kerajaan untuk menjalani persidangan rahasia dan azab penjara yang lama.

Definisi dari barang apa yang merupakan penghinaan terhadap monarki tidak jelas dan kelompok benar asasi manusia mengatakan undang-undang tersebut sering digunakan sebagai alat politik untuk mengekang kebebasan berbicara juga mengekang seruan oposisi untuk perombakan dan perubahan.

Seorang pria pada tarikh 2015 menghadapi hukuman 15 tarikh penjara karena memposting gambar anjing favorit raja saat itu pada media sosial dengan cara dengan tampak mengejek raja.

Cara lain buat melanggar hukum termasuk “menyukai” acuan kritis apa pun di jalan sosial, mempertanyakan apa pun dari sejarah Thailand yang dapat ditafsirkan negatif bagi raja, atau melahirkan buku atau permainan dengan huruf yang menyerupai anggota keluarga kerajaan.

Undang-undang tersebut semakin sering diberlakukan pada tahun-tahun setelah kudeta tahun 2014, meskipun telah melambat sejak Kepala Vajiralongkorn mengumumkan bahwa dia tidak lagi menginginkannya digunakan secara besar.

Tetapi pengamat mengatakan pemerintah telah menggunakan jalur hukum lain, termasuk peraturan hasutan, untuk menarget perbedaan prinsip.

Penanganan pandemi covid-19 dan Luhut Panjaitan: ‘Saya manajer yang baik, ya dibantu para epidemiolog yang berkualitas’

0

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan dirinya adalah “manajer yang baik” yang didukung sejumlah ahli epidemiologi atau ahli penyakit menular.

Hal itu disebutkan Luhut dalam jumpa pers daring, Jumat (18/09) malam, menanggapi kritikan sejumlah pihak, termasuk dari seorang ahli penyakit menular, yang mempertanyakan kapasitas dia dalam menanggulangi pandemi covid-19.

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan sudah ditugaskan oleh Presidsen Joko Widodo untuk menekan penyebaran Covid-19 pada sembilan provinsi di Indonesia dengan tingkat penularan tertinggi.

“Saya bukan epidemiolog, memang betul, tapi saya dibantu banyak orang pintar, anak-anak pintar [berlatar] epidemiolog, ” kata Luhut.

Dia kemudian menyebut sebagian anggota tim ahli penyakit menular yang membantunya adalah “lulusan Universitas Indonesia dan Universitas Harvard (AS)”.

“Jadi orang-orang yang sangat berkualitas yg membantu saya, ” ujarnya.

“Saya sebatas manajer, ” tambahnya. “Saya dapat mengklaim diri saya sebagai manajer yang baik. ”

Di dalam jumpa pers, Luhut menjelaskan langkah yang sudah, sedang dan maka akan diambil untuk menangani pandemi di sembilan provinsi.

Luhut antara lain mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi masing-masing buat, antara lain, untuk mendisiplinkan masyarakat agar taat protokol kesehatan.

Dia juga mengatakan bahwa pemerintah provinsi diminta untuk mendirikan pusat karantina untuk orang-orang yang terpapar covid-19.

Dikatakan pula bahwa pemerintah akan ‘memperbaiki’ servis di rumah sakit, termasuk manajemen ICU dan sumber daya manusia di rumah sakit.

Dia juga jadi meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemprov, institusi TNI, kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya untuk menangani pandemi.

Apa tugas serta target Luhut Pandjaitan?

Pada pertengahan September lalu, Presiden Joko Widodo sudah meminta Luhut Pandjaitan dan Datuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19, yg juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, untuk menangani masalah pandemi covid-19 di sembilan provinsi dengan tingkat penularan tertinggi.

Adapun sembilan provinsi prioritas yg dimaksud yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, ada sejumlah target yang ditetapkan Presiden Jokowi dengan penunjukan Luhut dan Doni, yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan, serta penurunan angka kematian.

“Diminta oleh presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu dua minggu ke depan, ” kata Wiku, Selasa (15/09).

Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan, Luhut Pandjaitan ditunjuk untuk menangani pandemi Covid-19, karena selama ini dia dianggap mampu mengeksekusi tugas-tugas yang diberikan presiden dengan baik.

“Pak Luhut selama ini memang dipercaya Presiden karena mampu mengeksekusi apa-apa yang diperintahkan. Jadi berbekal kepercayaan itu, en este momento Pak Luhut ditugaskan Presiden untuk menurunkan atau menekan angka positif di 9 provinsi, ” ujar Donny kepada wartawan, Rabu (16/09).

Demi mencapai target yang ditekankan presiden, menurut Wiku, ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan Doni serta Luhut.

Pertama , menyamakan information antara pusat dan daerah dalam rangka untuk pengambilan keputusan cepat.

Kedua , melakukan operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan dengan menggunakan peraturan pidana untuk pelanggar.

Ketiga , peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan kesembuhan.

Keempat , penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di tiap provinsi.

Apakah pilkada akan jalan terus?

Dalam jumpa pers, Luhut dan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, ditanya apakah pemerintah akan tetap menggelar pilkada di tengah pandemi.

Luhut mengatakan pemerintah sudah membicarakan soal usulan agar pilkada “ditunda”, dan menurutnya, langkah menggelar pilkada “sudah diambil”, meski nantinya akan diatur detilnya.

“Nanti dalam waktunya, kita akan umumkan. Tanggal 23 September ini, critical time, karena pengumuman calon pasangan [pilkada], ” kata Luhut.

Dia menegaskan, pemerintah tidak mau momen tersebut menjadi klaster baru covid-19.

“Apakah nanti kampanye di dalam ruangan saja dengan jumlah terbatas, dan seterusnya. Saya pikir, itu akan segera kita umumkan sebelum tanggal twenty three September, ” ujarnya.

Apa tanggapan pemerintah atas dua komisioner KPU yang positif covid-19?

Menyinggung tentang informasi yg menyebut dua orang komisioner KPU yang positif covid-19, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan tersebut.

Doni kemudian mengklarifkasi bahwa dua orang komisioner KPU itu telah melakukan isolasi mandiri setelah dinyatakan terpapar covid-19 meski “tanpa gejala”.

“Kalau nanti ada perkembangan, panas tubuh meningkat, penciuman tidak dirasakan lagi, tentu akan dirawat di RS covid yang sudah ditunjuk Kemenkes, ” ungkapnya.

Tentang praktek melanggar protokol kesehatan selama perhelatan awal pilkada, Doni mengatakan “masih dalam batas pengendalian” setelah dilakukan pemberian sanksi dll.

Ketua KPU Arief Budiman sendiri – yang juga positif setelah menjalani tes swab mengatakan tengah menjalani karantina mandiri sejak Jumat (18/09).

Melalui keterangan tertulis Arief menyatakan dirinya tidak mengalami gejala seperti batuk, panas, pilek ataupun sesak nafas, dan bahwa seluruh orang yang berada di rumah dinas KPU termasuk Arief sendiri melakukan tes ulang.

Arief juga mengatakan KPU menerapkan kebijakan work from home, bekerja dari rumah mulai Jumat ini sampai pada tanggal twenty two September.

Konflik Timur Tengah: Normalisasi hubungan Israel-negara-negara Teluk menjadi pintu masuk bagi Indonesia

0

  • Rohmatin Bonasir
  • BBC News Indonesia

Harapan baru muncul sesudah tiga sosok serempak meneken dokumen di atas meja panjang dengan pancaran sinar matahari sore yang cerah di teras Gedung Putih.

Mereka adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Menteri Luar Negeri Bahrain Dr. Abdullatif bin Rashid Al-Zayani.

Sang tuan rumah dan perantara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut peristiwa pada Selasa (15/09) itu sebagai “fajar Timur Tengah yang baru”.

Langkah bersejarah UEA dan Bahrain sebagai negara Arab ketiga dan keempat yang menjalin hubungan dengan Israel tersebut patut disambut dan disikapi secara cerdas oleh Indonesia, kata seorang pengamat.

Setidaknya dalam konteks Indonesia sebagai salah satu negara sahabat Palestina, kata Dr . Ryantori, direktur eksekutif Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) dan dosen Hubungan Internasional di Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta.

“Selama normalisasi tersebut tidak bersinggungan langsung dengan isu Palestina, Indonesia harus melihat hal tersebut sebagai opportunity , ” ia menjelaskan.

Kesempatan yang ia maksud dan yang paling di depan mata adalah bahwa langkah Bahrain serta Uni Emirat Arab dapat membukakan pintu bagi Indonesia dalam menempatkan dirinya sebagai apa yang disebutnya “jembatan emas” antara dua pihak yang berkonflik.

“Ini mengingat hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab umumnya sangat baik. Jika mereka sudah mulai menormalisasi hubungannya dengan Israel, Indonesia akan semakin mudah ‘berinteraksi’ dengan Israel, minimal bisa melakukan pendekatan yang lebih dalam menyangkut isu Palestina. ”

Keterangan gambar,

Warga Palestina menentang normalisasi hubungan Israel dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab.

Pemerintah Indonesia melalui jubir Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah mengisbatkan normalisasi hubungan Israel dengan Bahrain dan Uni Emirat Arab tidak akan mengubah posisi Indonesia mengenai Palestina.

Ia tidak secara spesifik menjelaskan apakah Indonesia kemudian akan memikirkan menempuh langkah serupa.

“Bagi Indonesia penyelesaian isu Palestina perlu menghormati resolusi DK PBB terkait, serta parameter yang disepakati secara internasional tercatat two states solution .

“Kita harus pastikan bahwa segenap inisiatif untuk perdamaian tidak menghalangi keputusan yang telah dibuat menggunakan Arab P eace I nitiative , dan resolusi Organinsasi Kerjasama Agama islam yang terkait, ” kata Teuku Faizasyah dalam keterangan pers dalam Jakarta, Kamis (17/09).

Oleh karena itulah, masih menurutnya, Indonesia memandang kini tiba waktunya untuk menghidupkan kembali proses mulitilateral tersebut, walaupun di sisi lain langkah mereka dapat dipahami.

“Kami memahami atensi UAE dan Bahrain untuk menyediakan ruang bagi pihak terkait untuk bernegosiasi, mengubah pendekatan untuk penyelesaian isu Palestina melalui kesepakatan ini.

“Namun efektifitas kesepakatan tersebut sangat bergantung pada komitmen Israel untuk menghormatinnya, ” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah.

Harapan baru tapi tak akan mengubah posisi Indonesia

Wacana membuka hubungan diplomatik dengan Israel pernah digulirkan oleh Presiden Gus Dur, walaupun sontak mendapat penolakan banyak pihak ketika itu, terutama dari kelompok-kelompok Islam.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada tahun 2018 secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk menjalin hubungan dengan Indonesia.

Keterangan gambar,

PM Netanyahu telah mencetuskan keinginan Israel untuk menjalin hubungan luar biasa dengan Indonesia.

Namun Indonesia sebelumnya bersikukuh tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan negara itu sampai kemerdekaan Palestina benar-benar terwujud.

Tanpa hubungan secara resmi sekalipun, Indonesia dan Israel selama ini sudah menjalin kerjasama dagang skala kecil dan pariwisata. Visa kunjungan diterbitkan oleh perwakilan masing-masing negara di negara ketiga.

Politikus senior PDI Perjuangan, DR Effendi Simbolon, yang duduk di Komisi 1 DPR berpendapat tambahan dua negara Arab yang menjalin hubungan dengan Israel memang memberikan harapan baru bagi terciptanya perdamaian di Timur Tengah dan membawa angin segar bagi Indonesia.

Meskipun demikian hal itu belum akan mengubah garis kebijakan Indonesia, paling tidak dalam waktu dekat.

“Saya kira kita tetap menghormati bagaimanapun perjuangan rakyat Palestina untuk merdeka di tanahnya. Perjuangan harus tercapai.

“Nah jika sudah tercapai, baru kemudian mungkin kita akan bisa membuat wacana, pemikiran. Mungkin ya, ” kata Effendi.

Keraguannya antara lain dilandasi ikatan kesetiaan masyarakat Indonesia dengan Palestina.

“Latar belakang sejarah yang panjang dan tatanan bangsa terdiri dari suku dan agama yang sangat menjunjung tinggi perjuangan rakyat Palestina, itu membuat sulit untuk kita lagi membuka ruang berpikir yang lebih moderat. ”

Sekalipun apa yang terjadi di Gedung Putih pada Selasa lalu, imbuhnya, juga tak terbayangkan sebelumnya.

“Jadi, ada tangan-tangan Tuhan juga menurut saya, yang mau mengembalikan perdamaian, dari bahasa-bahasa sebab empat pembicara itu, ” ujar politikus senior PDI Perjuangan tersebut.

Perdamaian di Timur Tengah ?

Menlu Bahrain Abdullatif bin Rashid Al-Zayani menguraikan kesepakatan secara Israel sebagai momen bersejarah dengan penuh harapan dan peluang.

“Pernyataan perbaikan antara Kerajaan Bahrain dan Negara Israel adalah langkah bersejarah menuju perdamaian nyata dan abadi, kesejahteraan dan kemakmuran di seluruh wilayah, dan bagi semua yang tumbuh di sana, tanpa memandang keyakinan, sekte, etnik, atau ideologi. ”

Palestina, sebaliknya, mencibir kesepakatan damai tersebut & menyerukan kepada negara-negara lain untuk tidak mengikuti jejak Bahrain beserta Uni Emirat Arab.

Ditandaskan oleh Palestina perjanjian itu tidak akan menciptakan perdamaian di kawasan selama GANDAR dan Israel tidak mengakui benar Palestina mendirikan negara dengan batas-batas sesuai dengan batas tahun 1967 dan dengan ibu kota Yerusalem Timur.

Belum jelas apakah negara-negara lain di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, akan melunakkan posisi mereka menyusul langkah Bahrain dan UEA.

Yang jelas menurut Direktur Eksekutif Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Dr. Ryantori normalisasi ikatan antarnegara bisa saja terjadi ” jika dikaitkan dengan konsep national interest . Ditambah lagi, kajian hubungan internasional kontemporer seringkali menunjukkan bahwa konflik serta kerjasama tidak harus melulu ditempatkan secara diametral. inch

Sebelum Bahrain serta Uni Emirat Arab, di dunia Arab Israel hanya memiliki ikatan dengan Mesir dan Yordania.

Secara total, dari 193 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, terdapat 30 negara yang tidak mengakui Israel. Mereka utamanya adalah negara-negara di Timur Tengah dan negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia, Malaysia dan Pakistan yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI).