Monday, October 26, 2020
Home Blog

Tempat Membeli Tiket Lotere Pengeluaran SGP

0

Saat Anda pergi untuk membeli tiket permainan lotere Pengeluaran SGP, sepertinya ada banyak pilihan yang tersedia untuk Anda. Anda dapat memilih dari merek lotre besar seperti Mega Millions, Lotto Max, Powerball, dan Lotto World dan banyak lagi. Ada juga merek lotere nasional dan internasional seperti Groupe Alpha-Lotto, Koozie Lotto dan The Powerball. Lalu ada yang melayani kelompok usia tertentu. Anda akan menemukan anak-anak, remaja dan orang dewasa bermain lotere, dan setiap kategori memiliki tampilan dan nuansa yang unik.

Anda juga akan melihat banyak individu dari segala usia dan semua lapisan masyarakat memainkan permainan unik mereka sendiri. Di AS, total penjualan lotere telah meningkat menjadi hampir $ 10 miliar setahun. Ini terutama karena popularitas tiket yang dibeli di pagi hari dan pada akhir pekan sebelum sekolah keluar.

Meskipun fakta bahwa beberapa orang bermain lotre hanya untuk memenangkannya, Anda harus memahami bahwa ada banyak alasan lain mengapa orang tersebut dapat memilih merek lotere tertentu. Beberapa orang membeli tiket mereka secara online, dan yang lain mungkin memilih untuk bermain lotere sebagai investasi. Bagi mereka yang memiliki uang untuk dimainkan, ada sejumlah merek lotere berbeda untuk dipilih. Misalnya, ada satu merek yang mencakup hampir 90% dari semua pemain, dan itu adalah merek lotere Taruhan.

Anda juga harus memahami bahwa memenangkan permainan lotere itu tidak mudah. Jika ingin menang besar, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan dan siap mengabdikan diri untuk bermain. Lotre bukanlah permainan yang bisa Anda menangkan dalam satu malam. Jika Anda ingin menjadi pemenang, Anda perlu mengusahakannya selama beberapa tahun. Sejumlah orang telah memenangkan banyak uang dengan merek lotere khusus ini, tetapi penting juga untuk disadari bahwa beberapa pemenang ini masih kehilangan uang di sepanjang jalan.

Banyak orang menghasilkan banyak uang dari bermain lotere, tetapi banyak dari mereka tidak meluangkan waktu untuk mempelajari merek lotere yang mereka mainkan. Sementara sebagian besar pemain lotere menikmati keberuntungan, banyak yang tidak mengetahui berbagai merek lotere di luar sana. Meskipun Anda belum pernah memainkan game ini sebelumnya, Anda masih dapat mempelajarinya melalui forum online, blog, dan ruang obrolan. Internet adalah tempat yang tepat untuk mendapatkan saran, tip, dan strategi tentang cara meningkatkan peluang Anda untuk memenangkan lotre.

Setelah Anda mempelajari tentang merek lotere tertentu, Anda selalu dapat menelitinya lebih lanjut untuk memastikan Anda memilih yang terbaik untuk Anda. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang merek tertentu, mintalah informasi atau saran dari mereka yang telah memenangkannya sebelumnya. Intinya adalah Anda hanya sesukses usaha dan kerja keras Anda sendiri.

Omnibus Law: Penghapusan pasal di UU Cipta Kerja ‘menyalahi aturan’, menurut pakar tata negara

0

Keterangan gambar,

Seorang pengunjuk rasa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) memakai masker bertuliskan Tolak Omnibus Law saat berunjuk rasa menuju Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (20/10/2020).

Dua spesialis hukum tata negara menyebut pemerintah Indonesia “telah bertindak salah dengan menghapus pasal” dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diketok palu dalam Rapat Paripurna DPR 5 Oktober.

Tapi tenaga ahli dari Kantor Staf Presiden mengklaim apa yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara “telah dikonsultasikan dengan sejumlah pakar hukum dan DPR lantaran tidak mengubah substansi undang-undang”.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Omnibus Law berencana melanjutkan aksi demonstrasi pada 28 Oktober kelak yang menuntut presiden dan DPR membatalkan UU Cipta Kerja.

Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, menegaskan pemerintah tidak selayaknya mengubah apa pun yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebab sesudah UU itu diketok palu oleh DPR dalam Rapat Paripurna dan diserahkan ke presiden untuk diundangkan, maka pemerintah bisa memperbaiki dalam konteks jika ada ” clerical error “.

Menghapus bab seperti yang dilakukan Kementerian Tata usaha Negara, kata Jimly, dapat dikatakan mengubah substansi undang-undang yang sudah sah.

“Kalau sudah diketok palu, telah selesai. Biasanya di berbagai negeri ada toleransi tapi clerical error , misalnya bercak koma. Kalau substansi ada kata yang dibuang, ditambah, apalagi bab walaupun salah, biarkan saja. Membentuk sudah diketok palu, ” ujar Jimly Asshiddiqie kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (25/10).

Tanda gambar,

Demonstran yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) membentangkan poster zaman berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (20/10/2020).

Senada dengan Jimly, Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan pemerintah “telah secara terbuka dan terang-terangan menyalahi” Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang prosedur pembentukan undang-undang.

Feri mencurigai, pemerintah tidak hanya menghapus bab 46 tentang Minyak dan Gas Bumi, tapi ada kemungkinan penambahan pasal-pasal. Ini karena jumlah kaca yang berubah menjadi 1. 187 dari sebelumnya 812.

“Makanya agak jarang ada pasal dihilangkan, jumlah pula berubah jadi 1. 187 halaman. Jarak yang tidak masuk akal. Diakui hanya satu pasal yang dikurangi tapi malah jumlah halaman bertambah, ” kata Feri Amsari kepada BBC News Indonesia lewat sambungan telepon.

“Jadi apa yang dilakukan pemerintah ini memalukan. Sudah betul terbuka prosedurnya bermasalah masih menetap [dengan UU Ciptaker] ini… sudah begitu publik diminta menerima jalan itu, ” katanya.

Baik Jimly Asshiddiqie dan Feri Amsari menilai, UNDANG-UNDANG Cipta Kerja merupakan peraturan dengan “paling buruk” di Indonsia sebab proses pembuatannya minim pelibatan jemaah, tergesa-gesa, dan ditolak banyak kalangan.

“Saya jamin ketua dan wakil kepala DPR juga tidak tahu pasal per pasal, ” kata Jimly.

‘Penghapusan pasal 46 sudah dikonsultasikan secara pakar hukum’

UU Cipta Kerja kembali menuai kritik setelah diketahui kalau terdapat perubahan halaman dalam rencana yang telah diserahkan Sekretariat Negara DPR ke pemerintah.

Staf Khusus Kepala bidang Hukum, Dini Purwono, menyebut draf final UU Cipta Kegiatan menjadi 1. 187 halaman karena ada proses cleansing yakni perbaikan pola, salah ketik, dan terakhir diketahui adanya penghapusan pasal.

Pasal 46 yang terdiri dari empat ayat tersebut berkaitan dengan tugas Badan Organisator Hilir (BPH) Migas. Pasal itu dihapus karena dinilai sudah ada dalam undang-undang existing sehingga tidak mengganti substansi.

Keterangan gambar,

Ratusan buruh dari bervariasi serikat pekerja di Bogor berunjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Plaza Rumah Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/10/2020).

Gaya ahli dari Kantor Staf Kepala, Donny Gahral Adian, mengklaim kesibukan itu “sudah dikonsultasikan dengan sebanyak pakar hukum yang memberi lampu hijau” kepada pemerintah menghilangkan perkara tersebut.

Penghapusan pasal itu pun, katanya, juga “telah dikonsultasikan dengan DPR”.

“Jadi alasannya cukup kuat, Tapi kalau mau beradu argumentasi di judicial review saja, bisa kita buka semua, ” ujar Donny Gahral kepada BBC.

Ia juga menjamin “tidak tersedia pasal-pasal selundupan” kendati bertambahnya total halaman.

Pemerintah, kata Donny, siap diadukan ke polisi atau digugat dengan administrasi ke Pengadilan Tata Cara Negara (PTUN) jika mencurigai adanya pasal selundupan.

“Silakan kalau punya dalih dan dasar yang kuat, kita kan terbuka. Tidak pernah menyekat apa yang dilakukan masyarakat biasa. Tapi semua dilakukan dalam koridor hukum, ” sambungnya.

Hingga Minggu (25/10), ujar Donny, Presiden Joko Widodo belum menandatangani draf final UNDANG-UNDANG tersebut. Ia menyebut, penandatanganan itu akan dilakukan dalam waktu depan.

‘Lanjutkan demonstrasi desak DPR dan pemerintah batalkan Omnibus Law’

Perwakilan dari Perserikatan Masyarakat Sipil Tolak Omnibus Law, Asfinawati, mengatakan pihaknya akan langgeng mendesak pemerintah dan DPR mementahkan UU Cipta Kerja dengan melangsungkan aksi demonstrasi pada Rabu (28/10).

Keterangan gambar,

Sejumlah mahasiswa membawa poster era demonstrasi menentang Omnibus Law Peraturan (UU) Cipta Kerja di Praja Magelang, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2020).

Langkah pertunjukan diambil, karena jika mengadukan kegiatan DPR dan pemerintah yang mengutak-atik isi UU ke polisi arah dalih Pasal 264 KUHP mengenai pemalsuan kemungkinan besar kasusnya dihentikan.

Tidak karena kurang bukti tapi, kata Asfinawati, lantaran institusi polisi dianggapnya “menjadi alat kekuasaan” dalam bertemu penolakan Omnibus Law.

“Yang ideal dasar ke polisi karena indikasi penyelundupan sama seperti pasal tembakau, akan tetapi kita sudah tahu lah hasilnya. Demonstrasi saja kami ditembakkan udara air mata padahal berlangsung tenang, ” ujarnya.

Strategi lain, menurutnya, berharap pada dua fraksi penolak UNDANG-UNDANG Cipta Kerja yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera mengajukan Rancangan Undang-Undang yang membatalkan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja.

“Tapi itu kalau dua fraksi yang menolak serius, ” katanya.

Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah berharap presiden mengabulkan permintaan pihaknya untuk menangguhkan pemberlakuan UU Membuat Kerja hingga tahun depan.

“Karena tersedia banyak kontroversi dan bebarapa kejadian perlu disempurnakan, ” ujar Carik Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.

Tawaran itu sudah disampaikan saat bertemu langsung Presiden Joko Widodo di dalam Rabu (21/10) lalu di Istana Jakarta.

Presiden, katanya, tidak menutup pintu usulan tersebut.

Keterangan gambar,

Seorang demonstran yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Sejahtera Indonesia (KSBSI) berunjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Kota Cilegon, Banten, Selasa (20/10/2020).

“Kami menyampaikan itu atas kearifan & kenegarawanan presiden dan presiden bisa melihat lah secara realistis barang apa yang sekarang terjadi. ”

Sejauh itu pula PP Muhammadiyah belum mengambil langkah tegas untuk mengajukan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Sebab pihaknya masih mengkaji lebih dalam substansi draf itu.

Pakar Lembaga Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, membicarakan penangguhan UU Cipta Kerja betul mungkin ditempuh Presiden Jokowi demi sosialisasi yang menyeluruh, meredakan kondisi, dan menyesuaikan perangkat hukum terakhir itu dengan pelaksanaan teknisnya.

“Itu bisa, diadakan saja rapat khusus dengan DPR untuk menyepakati tanggal penundaan. Usulan saya setahun atau mematok 5 Oktober 2021, ” sirih Jimly.

Trump umumkan Sudan jadi negara Liga Arab kelima yang jalin hubungan dengan Israel – bagaimana dapat?

0

Keterangan gambar,

Sudan bakal menjadi negara Arabic kelima yang mengakui Israel secara resmi.

Sudan siap menormalisasi hubungan oleh Israel, beberapa pekan setelah Uni Emirat Arab dan Bahrain secara resmi melakukan hal tersebut.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan kesanggupan Sudan setelah dia mencoret Sudan pada daftar negara-negara pendukung terorisme sekaligus mencabut blokade redovisning dan investasi dari negara awak Liga Arab tersebut.

Trump mengklaim wujud “setidaknya lima lagi” negara Arab yang ingin menyepakati perdamaian oleh Israel.

Pekan lalu Bahrain menjadi negara Arab keempat di Timur Tengah – setelah UEA, Mesir, serta Yordania – yang mengakui His home country of israel sejak didirikan pada 1948.

Keputusan Sudan mendapat sambutan Kementerian Luar Negeri UEA, yang menyebut hal tersebut adalah “sebuah langkah penting buat meningkatkan keamanan dan kesejahteraan pada kawasan”.

Sudan dan Israel menyatakan di dalam pernyataan gabungan dengan AS bahwa sejumlah delegasi akan bertemu di dalam “pekan-pekan mendatang”.

“Para pemimpin menyepakati normalisasi hubungan antara Sudan dan Israel dan untuk mengakhiri keadaan bermusuhan antara negara-negara mereka, ” sebutnya.

Hingga bulan lalu hanya ada dua negara Arab—Mesir lalu Yordania—yang secara resmi mengakui His home country of israel. Kedua negara yang berbatasan langsung dengan Israel tersebut menandatangani perjanjian damai masing-masing pada 1979 serta 1994 melalui mediasi AS.

Mauritania, awak Liga Arab di Afrika, mengakui Israel pada 1999, namun memutusnya 10 tahun kemudian.

Meningkatnya jumlah negara Arab yang secara resmi menormalkan hubungan dengan Israel dikecam Palestina, yang memandangnya sebagai bentuk pengkhianatan.

Dalam masa lalu, negara-negara Arab sebatas bersedia melakukan perundingan damai dengan Israel asalkan Israel menarik diri dari kawasan-kawasan yang diduduki saat Perang 1967 serta Palestina bisa mendirikan negara yang beribukota pada Yerusalem Timur.

Presiden Otorita Palestina, Mahmoud Abbas, mengatakan dirinya menolak perjanjian baru dan mengatakan tidak wujud seorang pun yang berhak berbicara atas nama rakyat Palestina.

Hamas, yang mengendalikan kawasan Gaza, mengatakan tindakan menjalin hubungan dengan Israel ialah “dosa politik”.

Bagaimana langkah tersebut diumumkan?

Sesaat setelah Presiden Trump secara resmi mencoret Sudan dari daftar negara-negara pendukung terorisme, para wartawan pada Washington DC dibawa ke Ruang Oval Gedung Putih, saat Trump sedang berbicara melalui telepon oleh pemimpin Israel dan Sudan.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan perjanjian itu merupakan “terobosan dramatis untuk perdamaian” serta permulaan “era yg baru”.

PM Sudan, Abdalla Hamdok, berterima kasih kepada Trump karena mencoret negaranya dari daftar negara-negara pendukung terorisme. Dia mengatakan pemerintah Sudan sedang berupaya “menuju hubungan internasional terbaik yang melayani rakyat”.

Stasiun televisi negara Sudan menyatakan “kondisi agresi” akan berakhir.

Selagi berbicara dengan kedua pemimpin negara, Trump berkata: “Anda pikir ‘Sleepy Joe’ bisa menyajikan kesepakatan ini? Menurut saya sepertinya tidak. ”

“Sleepy Joe” alias ‘Joe pengantuk” adalah julukan ejekan terhadap calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden.

Netanyahu kemudian balik berkomentar: “Begini, tuan Presiden, satu hal yang bisa saya katakan kepada Anda, kami menghargai bantuan tuk perdamaian dari siapapun di Amerika. ”

Rangkaian peristiwa ini dipandang sebagai kemenangan Trump di bidang kebijakan luar negeri menjelang pemilihan presiden pada 3 November mendatang. Koresponden BBC mengatakan waktu pengumuman langkah ini bukanlah kebetulan.

Kebijakan Trump yang pro-Israel dipandang para penasihatnya jadi daya tarik bagi para pemilih dari kalangan Kristen evangelis, elemen kunci basis pemilihnya.

Keterangan gambar,

Trump kesepakatan hubungan Sudan-Israel selagi berkomunikasi dengan pemimpin kedua negara melalui telepon.

Trump mengklaim ada “setidaknya lima lagi” negara Arabic, termasuk Arab Saudi, yang mempertimbangkan untuk menjalin hubungan dengan Israel.

Staf Trump, Judd Deere, mengatakan kesepakatan dengan Sudan adalah “langkah tidak kecil lanjutan menuju pembangunan perdamaian di Timur Tengah dengan negara lain bergabung dalam Kesepakatan Abraham”, istilah untuk kesepakatan dengan UEA serta Bahrain.

Sementara itu, Israel menyatakan bukan bakal menentang jika AS menjual perangkat militer berteknologi tinggi ke UEA. AS setuju mempertimbangkan untuk menjual pesawat tempur F-35 ke UEA setelah negara itu menormalkan hubungan dengan Israel.

Israel sebelumnya mengatakan perlu mempertahankan keunggulan militer arah negara-negara lain di Timur Tengah. Akan tetapi, awal pekan terkait Israel mengatakan AS setuju meningkatkan kemampuan militernya.

Bagaimana bisa seperti terkait?

Sudan telah menjadi musuh Israel sejak Israel berdiri pada 1948.

Bahkan, Sudan menjadi tempat deklarasi anti-normalisasi oleh Israel pada 1967, ketika Liga Arab bertemu di Ibu Kota Sudan, Khartoum. Ikrar mereka saat itu: “tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada pengakuan Israel, tidak ada negosiasi dengan Israel”.

Dalam 1948 dan 1967, Sudan berperang melawan Israel. Bahkan, Sudan jadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok gerilyawan Palestina dan diduga mengirim persenjataan Iran ke milisi Palestina di Gaza beberapa tahun lalu—yang kemudian dibalas Israel menggunakan serangan udara.

Dinamika politik lantas berubah seiring dengan digulingkannya pemimpin yang telah berkuasa lama, Omar al-Bashir, tahun selanjutnya. Penggantinya pun dicopot oleh dewan transisi sipil-militer.

Keterangan gambar,

Omar al-Bashir digulingkan dari kursi presiden Sudan pada 2019. Dia adalah figur yang sangat anti-Israel.

Para jenderal Sudan, yang sejatinya memegang kekuasaan di negara itu, mendukung hubungan dengan Israel sebagai tutorial agar deretan sanksi AS terhadap Sudan dicabut sekaligus membuka bantuan ekonomi.

Akan tetapi, reaksi kesepakatan Sudan-Israel beragam.

Beberapa kalangan merasa para petinggi Sudan menyetujui proposal Trump karena diancam dan terdesak untuk mencabut Sudan dari daftar negara-negara pendukung terorisme yang disusun AS, demikian dilaporkan koresponden senior BBC di Afrika, Anne Soy.

Pekan ini, Donald Trump mengatakan Sudan akan dicabut dari daftar negara-negara pendukung terorisme begitu AS menerima kompensasi sebesar US$335 juta atas serangan-serangan terhadap berbagai kedutaan besar AS di Afrika.

Serangan di Kenya dan Tanzania dalam 1998 dilancarkan Al-Qaeda ketika pemimpin organisasi itu, Osama bin Laden bermukim di Sudan.

Sejak itu Sudan menempatkan uang tersebut dalam rekening khusus untuk para korban serangan-serangan tersebut.

Armenia – Azerbaijan: Upaya diplomasi AS untuk mengakhiri perang memperebutkan Nagorno-Karabakh di tengah korban ‘hampir 5. 000 orang’

0

Keterangan gambar,

Seorang warga membersihkan puing-puing di ibu kota Nagorno-Karabakh, Stepanakert.

Amerika Serikat melakukan upaya diplomatik tingkat tinggi pertama untuk mengakhiri perkelahian antara Armenia dan Azerbaijan, di pertemuan di Washington Jumat (23/10).

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo akan mengadakan pertemuan terisolasi dengan menteri luar negeri Azerbaijan dan Armenia guna mengakhiri perang yang berlangsung selama hampir 4 minggu memperebutkan Nagorno-Karabakh.

Langkah ini dilakukan di tengah perkiraan jumlah korban yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin, yang disebutnya mencapai hampir 5. 000 orang.

Upaya gencatan senjata sejauh ini gagal. Azerbaijan mengklaim terus melakukan serangan untuk menguasai kembali wilayah yang dikuasai etnis Armenia. Azerbaijan mengatakan mereka mengabuk kawasan di selatan yang berbatasan dengan Iran.

Keterangan gambar,

Warga di Shusha, Nagorno Karabakh yang terkungkung perang.

Armenia dan Azerbaijan saling tuduh menyerang daerah kawasan di tengah konflik.

Azerbaijan mengatakan pasar lalu misil Armenia menewaskan 13 warga sipil di Ganja, kota tak jauh dari garis pendahuluan.

Tatkala Armenia menuduh Azerbaijan membom daerah perumahan di ibu kota Nagorno Karabakh, Stepanakert.

Jumlah yang disebut Putin terkait korban dalam hampir 4 minggu ini, jauh lebih agung dari angka kematian yang dilaporkan kedua belah pihak.

Putin mengatakan bahwa dia berbicara kepada kedua raka pihak beberapa kali sehari, dan tidak akan memihak dalam perselisihan.

Dia mengatakan bahwa Moskow tidak setuju dengan Turki semrawut yang mendukung Azerbaijan – pada konflik tersebut.

Keterangan gambar,

Menlu Armenia Zohrab Mnatsakanyan bertemu dengan Mike Pompeo Jumat (23/10).

Kepala Rusia juga meminta Amerika Serikat untuk membantu mengupayakan perdamaian pada wilayah tersebut.

Armenia menuduh Azerbaijan mengabaikan gencatan senjata kemanusiaan di Nagorno-Karabakh, dan begitu pula sebaliknya.

Pertempuran berkobar bulan lalu di wilayah itu, yang secara internasional diakui sebagai bagian dari Azerbaijan tetapi dikendalikan etnis Armenia.

Ini adalah konflik terburuk sejak perang selama enam tarikh di wilayah tersebut yang berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1994.

Apa yang dikatakan Putin?

Petunjuk gambar,

Pasukan Armenia dalam konflik Nagorno-Karabakh

Rusia berada dalam asosiasi militer dengan Armenia dan mempunyai pangkalan militer di negara itu. Namun, Rusia juga memiliki ikatan dekat dengan Azerbaijan.

“Ada banyak target dari kedua sisi, lebih sebab 2. 000 dari masing-masing pihak, ” kata Putin pada pertemuan yang disiarkan stasiun televisi, & menambahkan bahwa jumlahnya “mendekati 5. 000”.

Ini jauh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya, dengan jumlah mair resmi yang dilaporkan masih dalam bawah 1. 000.

Otoritas Nagorno-Karabakh mengucapkan 874 personel militernya dan 37 warga sipil telah kehilangan menutup sejak 27 September.

Azerbaijan mengatakan 61 warga sipil Azeri tewas, namun belum mengumumkan jumlah korban militernya.

Keterangan video,

A ceasefire agreement has failed to beradu the killing in Nagorno-Karabakh

Putin menambahkan bahwa dia tetap berkomunikasi dengan Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, dan Presiden Azerbaijan, Ilham Aliyev, dan mengatakan tidak akan memihak.

“Saya berbicara dengan mereka di telepon beberapa kali sehari, ” katanya.

Putin mengatakan dia tak setuju dengan Turki atas konflik tersebut. Ia menambahkan bahwa Presiden Turki Tayyip Erdogan “mungkin tampak keras, tetapi merupakan politisi yang fleksibel dan mitra yang dapat diandalkan untuk Rusia”.

Turki telah berjanji untuk mengirim tentara dan menyampaikan dukungan militer untuk Azerbaijan jika diminta.

Keterangan gambar,

Konflik adalah perang yang menyesatkan parah sejak 1994

Putin juga meminta AS untuk “bekerja bersama” dengan Rusia untuk mengakhiri pertempuran.

Perundingan antara Armenia dan Azerbaijan diperkirakan akan berlangsung di Washington pada hari Jumat (23/10), ketika Gajah Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dijadwalkan bertemu dengan menteri asing negeri kedua negara.

AS, Rusia, & Prancis adalah pimpinan bersama grup mediasi OSCE Minsk, yang menganjurkan gencatan senjata.

Apa yang terbaru pada Nagorno-Karabakh?

Meskipun gencatan senjata yang ditengahi Rusia disepakati pada akhir pasar, pertempuran terus berlanjut dan ratusan orang tewas.

Azerbaijan melaporkan pertempuran di beberapa daerah pada hari Kamis, dan menuduh Armenia menembakkan 3 rudal balistik ke Azerbaijan. Armenia membantahnya.

Keterangan video,

Under fire in Nagorno-Karabakh

Armenia juga melaporkan pertempuran di kira-kira lokasi, sementara para pejabat mengatakan kota Martuni dan desa-desa terdekat telah dibom.

Perdana menteri Armenia mengucapkan tidak ada solusi diplomatik “pada tahap ini”.

Nagorno-Karabakh – fakta -fakta kunci

  • Wilayah pegunungan dengan luas 4. 400 km2
  • Dihuni oleh warga Kristen dari etnis Armenia dan warga Muslim dari Turki
  • Pada kurun Soviet, menjadi wilayah otonomi di dalam Republik Azerbaijan
  • Secara internasional diakui sebagai bagian sejak Azerbaijan, namun didominasi oleh etnis Armenia
  • Diperkirakan sekitar satu juta orang mengungsi akibat konflik yang terjadi pada 1988-1994, dan sekitar 30. 000 mati
  • Pasukan separatis merebut beberapa wilayah tambahan di sekitar kantong di Azerbaijan pada perang tahun 1990-an
  • Kebuntuan sebagian besar terjadi sejak penghentian senjata tahun 1994
  • Turki secara terbuka mendukung Azerbaijan
  • Rusia memiliki pangkalan militer di Armenia

Lawatan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo ke Jakarta, pengamat: ‘AS dekati Indonesia untuk tangkal pengaruh China di Asia’

0

Bahan gambar,

Mike Pompeo berencana mengunjungi empat negara, termasuk Indonesia.

Rencana lawatan Menteri Luar Daerah Amerika Serikat Mike Pompeo ke Indonesia pekan depan merupakan arah dari upaya mendapatkan dukungan pada menghadapi peningkatan pengaruh China dalam kawasan Asia, menurut pengamat ikatan Internasional.

Sukawarsini Djelantik, peneliti dalam Parahyangan Centre for International Studies (PACIS), berpendapat AS melihat Nusantara sebagai satu kekuatan besar pada ASEAN yang sangat penting untuk didekati, khususnya dalam menyikapi permusuhan di Laut China Selatan.

“Pasti belakang akan mencari dukungan, karena kedudukan Indonesia yang diperhitungkan sebagai kekuatan menengah, ” kata Sukawarsini.

Indonesia menjadi salah satu dibanding empat negara tujuan Pompeo pada perjalanan pada 25-30 Oktober, dan satu-satunya negara yang ia kunjungi di Asia Tenggara.

Negara lainnya yang akan dikunjungi ialah India, Sri Lanka, dan Maladewa.

Menteri Luar Kampung Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan kunjungan Menlu Pompeo mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk membangun kemitraan dengan AS.

Mencari dukungan di ‘Indo-Pasifik’?

Informasi mengenai rencana kunjungan Menlu Pompeo yang dipampang di situs daring Departemen Luar Negeri AS berkali-kali menyebut istilah ‘Indo-Pasifik’.

Misalnya, dalam penjelasan mengenai kunjungannya ke Indonesia, disebutkan “Menteri akan pergi ke Jakarta untuk menyampaikan pernyataan publik dan bersemuka dengan sejawatnya di Indonesia untuk meneguhkan visi kedua negara mau Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. ”

Istilah ‘Indo-Pasifik’ menggambarkan visi geopolitik baru Presiden AS Donald Trump untuk Asia, yang menekankan kebangkitan India di hadapan meningkatnya buntut China.

Amerika berusaha mendapatkan dukungan sejak negara-negara di kawasan tersebut awut-awutan yang mencakup Asia Tenggara, Asia Timur, dan India – buat memperkuat posisinya, menurut Sukawarsini Djelantik.

“Kelihatannya Amerika, kalau saya baca sebab beberapa aktivitasnya, memang mencoba buat mencari pengaruh khususnya dalam percekcokan di laut China selatan. Ini penting sekali untuk stabilitas negeri, ” ia menjelaskan.

AS, lanjut Sukawarsini, melihat China bertindak semakin bernafsu di Laut China Selatan kacau antara lain dengan membangun pulau-pulau buatan dan pangkalan militer – dan menganggapnya sebagai ancaman.

Bukti gambar,

Kapal perondaan China aktif mengawal kapal-kapal ikannya di Laut China Selatan, dan beberapa kali dituding masuk ke wilayah Indonesia.

Dalam konteks visi ini, Indonesia memegang peran penting sebagai kekuatan besar di ASEAN sekaligus menjelma satu-satunya negara besar di Asia Tenggara yang belum ‘dipegang’ GANDAR.

“Saya melihatnya begini: Filipina sudah ‘dipegang’ oleh Amerika, mitra terkuatnya di Asia Tenggara; Singapura, Malaysia serupa sudah ada pangkalan militer Amerika di sana, sudah ‘jinak’ lah. Lalu negara-negara lain yang pada Asia Tenggara daratan itu nggak penting lah dalam kontes Indo-Pasifik, ” ujar Sukawarsini.

“Indonesia agak pelik buat Amerika karena memegang [prinsip] politik bebas aktif. Karena posisinya seperti ini, oleh sebab itu perlu diplomasi khusus, ” imbuhnya.

GANDAR telah berkali-kali menyebut tindakan China di wilayah Laut China Daksina yang dipersengketakan “melanggar hukum”.

Seorang pejabat AS Juli lalu mengatakan kalau perusahaan-perusahaan negara China yang menunjang ‘intimidasi’ militer di Laut China Selatan “adalah East India Company [VOC] modern. ”

Udara pengintai GANDAR

Beberapa hari yang semrawut, kantor berita Reuters melaporkan kalau tahun ini pemerintah Indonesia menegasikan permintaan Amerika Serikat untuk menyetujui pesawat pengintai P-8 Poseidon buat mendarat dan mengisi bahan menjilat di negaranya.

Laporan itu mengutip empat pejabat senior yang tidak disebutkan namanya.

Pejabat AS, kata Reuters, melakukan penghampiran “tingkat tinggi” pada bulan Juli dan Agustus kepada menteri pertahanan dan menteri luar negeri Nusantara, sebelum Presiden Joko Widodo menolak permintaan tersebut.

Keterangan gambar,

Menteri Retno Marsudi mengucapkan kunjungan Menlu Pompeo mencerminkan kontrak kuat Indonesia untuk membangun kemitraan dengan AS.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah berkata rencana lawatan Menteri Pompeo tidak bisa dikaitkan dengan berita tersebut, yang menurutnya berasal dari sumber “tidak jelas”.

Faizasyah menjelaskan bahwa kedua Menlu RI Retno Marsudi sudah sering berinteraksi dengan Pompeo dalam banyak kesempatan. Kunjungan ini, ujarnya, lebih bersifat memperkuat hubungan bilateral yang sudah terbangun.

“Sementara substansi yang akan dibahas, itu kan masih dalam satu proses pematangan dalam beberapa keadaan ke depan, ” ungkapnya.

Dalam menyikapi rivalitas AS-China, Faizasyah mengatakan bahwa Indonesia adalah “negara yang bersekutu dengan banyak negara”.

“Kita bersahabat molek dengan China dan dengan Amerika. Jadi siapapun yang berhubungan baik dengan Indonesia tentunya kita merespons dengan hubungan yang baik, ” ujarnya.

Menteri Retno Marsudi mengatakan anjangsana Menlu Pompeo mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk membangun kemitraan dengan AS.

“Komitmen kuat peningkatan kemitraan itu tercermin dengan intensifnya saling mendatangi pejabat kedua negara, bahkan dalam masa pandemi. ”

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berkunjung ke Amerika Serikat 15-19 Oktober atas seruan Menteri Pertahanan AS Mark Esper untuk membicarakan kemungkinan pembelian pesawat tempur.

Kunjungan tersebut mendapat kecaman lantaran sejumlah karena apa yang itu sebut sebagai dugaan keterlibatan langsung Prabowo dalam pelanggaran hak dasar manusia di masa lalu.

Menkopolhukam rekomendasikan penambahan pasukan di Papua setelah pembunuhan pendeta, pihak gereja: ‘itu tidak ciptakan iklim perdamaian’

0

Keterangan gambar,

Sebanyak 500-an prajurit yang terlibat dalam Satuan Tugas (Satgas) Yonif Para Raider 432/Waspada Setia Hebat tiba di Kota Jayapura, enam September 2020. Yonif PR 432/WSJ ini menggantikan Satgas Yonif Raider 751/Vira Jaya Sakti dalam suruhan operasi Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) di wilayah Papua.

Menteri Koordinator Kebijakan, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, merekomendasikan penambahan aparat di daerah Papua setelah menyatakan laporan tim gabungan pencari fakta (TGPF) menunjukkan bahwa ada “dugaan keterlibatan oknum aparat” dalam pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani di Papua.

Menanggapi kejadian ini, Socratez Yoman, selaku Kepala Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, BPP-PGBWP, menolak penambahan pasukan sebab tindakan itu menurutnya justru tidak menciptakan kondisi damai.

Sementara, peneliti LIPI dan juga koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, mengatakan peningkatan keamanan dalam wilayah Papua harus dilaksakanan secara hati-hati, sebab masyarakat Papua mempunyai trauma terhadap kehadiran aparat ketenteraman, terutama TNI, akibat sejarah panjang kekerasan di wilayah tersebut.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, serta Keamanan, Mahfud MD, menyampaikan maklumat terkait kasus pembunuhan Pendeta Yeremian Zanambani oleh tim bentukan pemerintah pada Rabu (21/10), atau 21 hari sejak TGPF dibentuk.

“Ada telaahan melibatkan aparat dan kemungkinan bagian ketiga. Kemungkinan pihak ketiga tersebut tidak bisa dihindari karena membentuk waktu itu dugaan-dugaan yang menyembul di luar ada yang mencari aparat, kita selidiki. Ada yang menduga pihak ketiga. Kalau pihak ketiga itu kan teori persekutuan saja, KKB yang membunuh awut-awutan nanti dituduhkan ke aparat. Makanya ada saja kemungkinan itu.

“Tapi menentang nanti rangkaian fakta yang dilaporkan dalam buku [laporan TGPF] itu tadi seperti apa. Itu akan mengarahkan ke situ, ” jelas Mahfud MD kepada para-para wartawan.

Menanggapi temuan TGPF, pihak TNI menyatakan menghormati hasil tersebut.

“Seluruh pihak wajib menghormati hasil temuan TGPF yang telah bekerja dengan suntuk, ” kata Kapen Kogabwilhan III Kol Czi IGN Suriastawa di sebuah pernyataan tertulis, (21/10).

Ia menambahkan bahwa TNI menjunjung tinggi cara hukum sebagai tindak lanjut sejak proses ini.

“TNI tidak akan menutupi perilaku oknum aparat yang jelas-jelas melanggar hukum, aturan dan perintah-perintah dinas, karena ini merupakan kontrak pimpinan TNI untuk menjadikan TNI sebagai institusi yang taat lembaga, ” tambahnya.

Berdasarkan hasil temuan TGPF, Menkopohukam merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo, serta pihak TNI dan Polri, untuk meningkatkan keberadaan alat pertahanan organik di wilayah Papua. Mahfud mengatakan, ada daerah-daerah dengan tidak terpegang oleh aparat, sehingga butuh membangun kehadiran di titik-titik tersebut demi menjamin keamanan.

“Sejalan secara temuan-temuan ini, Menkopolhukam merekomendasikan pada pemerintah, kepada Presiden, kepada TNI, Polri, agar daerah-daerah yang masing kosong dari aparat pertahanan dan aparat keamanan yang sifatnya organik, supaya segera dilengkapi.

Jadi di kian masih banyak daerah-daerah yang tidak ada aparatnya, ada beberapa karena ada yang merangkap dua daerah, ada yang masih kosong dan sebagainya. Ini untuk lebih menjamin keamanan, supaya segera dilengkapi, ” tutur Mahfud.

Keterangan gambar,

(Foto ilustrasi)

‘Tidak menciptakan kondisi perdamaian’

Namun, Socratez Yoman, yang menyebut dirinya Presiden Badan Pelayan Tengah Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, atau BPP-PGBWP, mengkritik rekomendasi Kemenkopolhukan, dan mengatakan tindakan itu justru tidak akan menciptakan iklim perbaikan.

Papua, kata Socratez, tidak butuh penggandaan pasukan untuk pengamanan. Bahkan, menurutnya, keberadaan aparat malah memicu konflik. Semestinya pemerintah fokus pada pembangunan Papua, antara lain dalam dunia pendidikan, kesehatan dan perekonomian, tambahnya.

“Tidak perlu ada penambahan-penambahan pasukan di sini. Di sini masyarakat sedikit. Masa masyarakatnya sedikit, aparatnya penuh. Itu bagaimana? Itu tidak mendalam akal. Kami di sini tidak butuh keamanan banyak, ” ujar Socratez kepada BBC News Indonesia via telpon, (21/10).

“Kami di sini butuh pembangunan, butuh bagaimana pendidikan berjalan baik, bagaimana kesehatan diperbaiki, ekonomi diperbaiki. Jadi kami tak butuh lebih banyak aparat keamanan. Di sini butuh tenaga kesehatan, di sini butuh tenaga pendidikan. Bertambah baik itu aparat keamanan ditarik. Solusi yang manusiawi terhormat itu begitu, bukan tambah pasukan. Itu keliru kebijakannya. Keliru. Kebijakan dengan tidak bijaksana. Kebijakan yang tak menciptakan iklim perdamaian, ” tambahnya.

Penyelidik LIPI dan juga koordinator Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth, mengutarakan bahwa orang-orang Papua memiliki trauma terhadap kehadiran aparat keamanan, terutama TNI, di Papua karena kenangan kekerasan yang panjang, termasuk ciri separatis.

Namun, kata Adriana, masyarakat Papua bukan berarti anti-aparat pertahanan, akan tetapi yang mereka khawatirkan adalah sikap-sikap represif.

“Bagaimanapun kebijakan negara boleh menyelenggarakan, dalam tanda petik, “apapun”, untuk kepentingan strategis nasional, misalnya, buat mempertahankan wilayah, termasuk di Papua. Tapi, menurut saya, harus mengindahkan betul pengalaman traumatik masyarakat, ” kata Adriana via telpon, (21/10).

Dia menjelaskan bahwa penambahan aparat kudu dikomunikasikan dengan baik kepada klub, termasuk dengan menjelaskan tujuan kehadiran mereka, agar tidak timbul rasa saling curiga.

“Terutama, mereka yang bekerja di Papua, apalagi yang anyar, harus mengerti tentang etnografi Papua. Ini tidak bisa hanya sekedar datang. Jadi bekalnya bukan cuma soal HAM ini, tapi pula harus tahu etnografi Papua, supaya bisa berinteraksi baik. Tidak lalu tentara misalnya curiga kepada orang Papua yang selalu distigma separatis, atau sebaliknya, kemudian orang-orang kampung menjadi sangat ketakutan justru dengan kehadiran tentara, ” ujar Adriana.

Apa yang diketahui tentang kasus Pendeta Yeremia?

Pendeta Timotius Miagoni, kawan Pendeta Yeremia Zanambani, mengatakan bahwa Yeremia tewas mengenaskan di kandang sekalor dengan luka tembak dan luka tikam, pada Sabtu (19/09). Peristiwa itu terjadi di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.

“Iya betul. Dia tunggal di kandang. Ditembak di danau, ” katanya kepada BBC News Indonesia, Rabu (23/09).

Timotius mengatakan Yeremia tidak langsung meninggal. Ia tahu bertahan hingga pukul 12 suangi di kandang babi tersebut.

Socratez Yoman, Presiden BPP-PGBWP, menuduh TNI berharta di balik kematian Yeremia.

Kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) juga menuduh TNI yang membunuh pendeta Yeremia.

Sementara itu, seorang penguasa TNI mengatakan kepada media, dakwaan yang dilayangkan tersebut sebagai ‘fitnah keji’ dan mengatakan ini jadi upaya kelompok bersenjata di Papua menarik perhatian dalam momen sesi umum PBB.

Saling tuduh soal pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani mendorong Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, yang ditembuskan ke Kapolri dan Panglima TNI.

Selain peristiwa pembunuhan Pendeta Yeremia, Mahfud MD serupa memaparkan laporan TGPF mengenai kejadian pembunuhan dua personel TNI serta seorang warga sipil.

“Informasi dan fakta-fakta menunjukkan dugaan kuat keterlibatan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam peristiwa pembunuhan dua aparat bernama Serka Sahlan pada 3 September dan Pratu Dwi Akbar Utomo dalam 19 September, ” paparnya.

Keterlibatan KKB, sebutnya, juga tampak jelas dengan terbunuhnya warga sipil bernama Badawi pada 17 September 2020.

Mahfud MD menambahkan, laporan TGPF ini tidak untuk pembuktian hukum dan bukan sebagai hasil penyelidikan pro yustisia.

“Nanti kami salurkan dan akan jadi ranah aparat penegak hukum.

“Menyangkut tindakan pidana yang berupa kekerasan & atau pembunuhan, pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikannya pantas hukum yang berlaku tanpa tatapan bulu. Dan untuk itu negeri meminta Kompolnas untuk mengawal proses selanjutnya. Laporan dari TGPF bisa menjadi bahan dalam rangka pro-yustisia, ” kata Mahfud MD.

“Permintaan anak dan masyarakat adat untuk mengontrol TNI, itu nanti akan dipandang dari prosesnya. Kl pro-yustisia, belakang silakan pro-yustisia. Karena pro-yustisia itu kan nanti ada pertimbangan-pertimbangan, sapa yang perlu dimintai keterangan, sapa yang tidak, ” tambahnya.

Sejalan secara temuan-temuan ini, Menkopolhukam merekomendasikan pada pemerintah, kepada presiden, kepada TNI/Polri, agar daerah yang masih hampa dengan aparat yang sifatnya organik supaya segera dilengkapi untuk menjamin keamanan.

“Dengan demikian tugas TGPF dengan dibentuk dengan SK Menkopolhukam dinyatakan selesai, ” kata Mahfud MD.

Keterangan gambar,

Sejumlah personel Brimob dikerahkan buat melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan para pekerja proyek pembangunan jembatan Trans Papua di Kabupaten Nduga.

TGPF bentukan Menkopolhukam Mahfud MD bukan satu-satunya pihak yang melakoni pengumpulan data.

Komnas HAM melakoni penyelidikan secara terpisah dan tidak dalam posisi saling melengkapi dengan temuan TGPF.

Dalam keterangannya kepada para wartawan pekan cerai-berai, Komisioner Komnas HAM RI, Choirul Anam, mengatakan pihaknya akan lekas menganalisis berbagai informasi saksi & temuan di lapangan.

“Komnas HAM akan menyerahkan laporan kepada Presiden, sebab pengaduan kasus ini juga sampai kepada Presiden, ” kata Anam.

Menanggapi hal tersebut, Menkopolhukam, Mahfud MD, mempersilakan Komnas HAM untuk menjabarkan temuannya.

“Temuan Komnas HAM, silakan tersebut temuan Komnas HAM. Tapi masa ditanya apakah ada rangkaian perisitiwa? Laporan yang saya baca itu memang  ada rangkaian peristiwa. Sejak lama bahkan, bukan hanya September, tapi dari beberapa bulan sebelumnya ada peristiwa-peristiwa yang saya kira itu temuan yang tidak bisa dihindari. Semua akan menemukan itu. Akan tetapi biarlah nanti yang Komnas HAM fokusnya ke sana.

“Nanti dilihat, apa yang ditemukan aparat, apa yang ditemukan Komnas HAM, dan kita juga punya. Kalau peristiwanya persis dan sama-sama hati-hati, saya kira faktanya juga akan sama, ” papar Mahfud MD.

Menurut data Amnesty International Indonesia, sepanjang tahun 2018 hingga 2020, telah terjadi setidaknya 47 kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh otoritas negara yang menewaskan 96 korban jiwa.

Dari total tersebut, hanya empat kasus yang sampai ke pengadilan dengan besar di antaranya adalah pengadilan militer yang tertutup untuk publik.

UNDANG-UNDANG Cipta Kerja: Demo warnai setahun periode kedua Jokowi, bagaimana kadar demokrasi Indonesia?

0

  • Ayomi Amindoni
  • Wartawan BBC News Indonesia

Keterangan gambar,

Sejumlah mahasiswa membawa poster saat demonstrasi menentang Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kota Magelang, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2020).

Momen satu tahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo diwarnai dengan gelombang demonstrasi menolak Peraturan Cipta Kerja.

Pegiat HAM menyuarakan dalam satu tahun terakhir, berlaku “resesi demokrasi” dan pembungkaman kemandirian berpendapat. Namun pemerintah melalui Dewan Staf Presiden membantah tudingan tersebut.

Tengah pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio, menilai koalisi pupuk dalam periode kedua Presiden Jokowi disebut sebagai “pemerintahan terkuat dengan pernah ada”, namun itu malah menciptakan “demokrasi terbatas” dalam kemampuan satu tahun pemerintahan periode ke-2 Presiden Joko Widodo.

“Pasca reformasi ini adalah pemerintahan terkuat yang pernah ada. Oposisi tidak terlalu berperan banyak, bahkan kecil sekali jumlahnya di parlemen & pemerintah bisa bergerak seenaknya dan semaunya karena dengan dukungan parkemen yang maksimal maka tidak tersedia tantangan yang berarti, ” ujar Hendri kepada BBC News Nusantara, Selasa (20/10).

“[Oposisi] sejak civil society pun bisa sering dibantah atau sering ditutup dengan UU ITE, ” ujarnya, seraya menambahkan demokrrasi yang terbatas ini melaksanakan kebebasan berpendapat menjadi berkurang.

Tenaga Lihai Kantor Staf Presiden Donny Gahrial Adian menegaskan pembungkaman atau kepada “mereka yang berseberangan” tidak dikerjakan atas nama politik, melainkan “murni kasus hukum”.

Bahan gambar,

Petugas TNI memadamkan api saat aksi muncul rasa tolak UU Omnibus Law, di kawasan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (20/10/2020). Demonstrasi dengan dilakukan bersamaan dengan setahun tadbir Presiden Joko Widodo itu mengemukakan penolakan pengesahan Undang-undang Cipta Kegiatan sekaligus meminta Presiden mengeluarkan Perppu pencabutan UU.

Oligarki dan resesi demokrasi

Elemen mahasiswa dan buruh kembali turun ke jalan di sejumlah kota untuk berunjuk rasa menentang Peraturan Cipta Kerja pada Selasa (20/10), bersamaan dengan momen satu tarikh Presiden Joko Widodo menjabat di periode kedua pemerintahannya.

Seperti halnya dalam rangkaian demonstrasi sebelumnya, mereka menuntut agar Presiden Joko Widodo membatalkan UU Cipta Kerja yang dijuluki sebagai Omnibus Law itu, dan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Keterangan gambar,

Unjuk rasa yang diikuti ratusan massa di depan Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (20/10/2020) menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja serta mendesak Presiden mencabut UU tersebut secara menerbitkan Perppu karena dinilai merugikan rakyat khususnya para pekerja ataupun buruh.

Aliran penolakan UU Cipta Kerja dengan dianggap kontroversial muncul di berbagai daerah sejak 6 Oktober maka 16 Oktober lalu diikuti oleh massa dari elemen buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat

Yaysan Lembaga Sandaran Hukum Indonesia (YLBHI) menilai kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah pada satu tahun terakhir justru memperlemah penegakan hukum dan hak dasar manusia, pemberantasan korupsi, menghancurkan lingkungan, dan merampas ruang hidup bangsa

Salah satu contoh yang diangkat merupakan pegesahan sejumlah undang-undang kontroversial semacam revisi UU KPK, revisi UU Minerba, revisi UU MK & pengesahan UU Cipta Kerja.

“Dengan diketoknya UU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020, maka paket supaya oligarki semakin berkuasa di Indonesia sudah lengkap, ” kata Kepala YLBHI Asfinawati dalam keterangan terekam.

Keterangan tulisan,

UU Cipta Kerja disahkan 5 Oktober lalu dalam tengah penolakan publik terhadap regulasi kontroversial itu.

Sedangkan pihak-pihak yang bertentangan dengan narasi yang dibangun oleh pemerintah justru dikriminalisasi menggunakan UU ITE, pemblokiran akun media sosial, peretasan akun mereka yang kritis pada pemerintah, hingga pemadaman internet.

Kekerasan terhadap massa aksi juga terus berlaku.

Berdasarkan data kepolisian per 13 Oktober 2020 tercatat 5. 198 peserta aksi yang ditangkap polisi.

Keterangan gambar,

Seorang peserta aksi unjuk mengalami menolak UU Cipta Kerja menjalani luka saat diamankan petugas kepolisian di kawasan perkantoran Telanaipura, Jambi, Selasa (20/10/2020).

Sementara, Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti menyebut penerapan pasal karet di dalam UU ITE dan kekerasan sebab polisi membuat Indonesia tak hanya mengalami resesi ekonomi di tengah pandemi, namun juga resesi demokrasi,

“Penurunan kondisi demokrasi ini disebabkan oleh beberapa aspek, di antaranya penyempitan ruang masyarakat sipil, pola dengan berulang terkait budaya kekerasan & pelibatan aparat keamanan dan pengabaian penyelesaian kasus pelanggaran berat serta minimnya partisipasi public dalam pelaksanaan proses demokrasi, ” kata Fatia dalam peluncuran laporan catatan Kontras atas kinerja satu tahun Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, Senin (19/10).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengungkapkan kehadiran Peraturan ITE “meminimalisir arti demokrasi dalam satu tahun pemerintahan Jokowi sebab “diterjemahkan terlalu berlebihan”.

Keterangan gambar,

Pemimpin Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyaluran informasi yang ditujukan untuk mendatangkan rasa kebencian atau pemberitahuan bongak dengan menerbitkan keonaran dikalangan kaum terkait penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.

“Undang-undang ITE itu benar-benar mengatup musyawarah mufakat dan meminimalisir terjemahan demokrasi. Bila tidak suka gunakan UU ITE. Itu yang patuh saya menjegal demokrasi dalam masa Pak Jokowi, ” ujar Hendri.

Selain itu, keinginan pemerintah untuk mengindahkan suara rakyat, juga sangat minim, kata Hendri.

Misalnya, dalam UU Membentuk kerja yang dikeluhkan massa yang berdemo adalah beberapa butir bab dalam UU setebal 812 kaca.

“Namun pemerintah tidak berusaha untuk mendengarkan bahkan cenderung defensif dengan maklumat ‘Kalau Anda tidak suka silakan judicial review ke MK’, ” sahih Hendri.

Tapi, tudingan-tudingan tersebut dibantah oleh Tenaga Ahli Pejabat Staf Presiden Donny Gahral Adian, yang menegaskan pembungkaman atau pengurungan terhadap mereka yang berseberangan tidak dilakukan atas nama politik, melainkan murni kasus hukum.

“Saya garis bawahi pemerintah tidak pernah seperti rezim yang terdahulu melakukan pembungkaman terhadap suara-suara kritis dan memproses mereka yang kritis karena alasan politik, ” tegasnya.

“Semua murni dilakukan dalam atas koridor hukum dan supremasi hukum menjadi platform yang maka pegangan pemerintah, ” ujar Donny.

Keterangan tulisan,

Pemerintah menegaskan pengurungan terhadap mereka yang berseberangan tak dilakukan atas nama politik, mengecualikan murni kasus hukum.

‘Inovasi politik’ dan ‘tanpa beban’

Lebih jauh, Hendri Satrio dengan juga merupakan pendiri Kelompok Pembahasan dan Kajian Opini Publik Nusantara (KedaiKOPI) menilai pada periode kedua, Jokowi berupaya melakukan “inovasi politik” dengan mengutarakan dirinya “tanpa beban” di awal pemerintahan periode ke-2 tahun lalu.

Inovasi politik dan tadbir tanpa beban itu, ujar Hendri, diterjemahkan dengan “merekrut menteri-menteri dengan tak biasa dilakukan presiden sebelumnya”.

Misalnya, merekrut apa yang dia tutur sebagai “menteri milenial” dengan posisi usia muda dan menggaet politisi yang sebelumnya oposisi untuk mengambil kursi menteri.

Keterangan gambar,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim disebut sebagai “menteri milenial” yang digaet Jokowi.

“Itu adalah inovasi yang dikerjakan Jokowi di awal pemerintahannya buat memudahkan dia menyelesaikan janji-janji manuver pada pilpres waktu itu. Tetapi tidak smooth (lancar) jalannya, ” jelas Hendri.

Pernyataan “tanpa beban” di pembukaan pemerintahan, kata Hendri, juga terlihat dalam peraturan-peraturan kontroversial yang disahkan bersama DPR.

Oleh karena itu, tempat menyebut bahwa trias politika yang diagung-agungkan oleh teori politik demokrasi “tidak berjalan baik” di tahun pertama pemerintahan Jokowi.

Sebab, peran legislatif sangat minimal terhadap pengawasan eksekutif, demikian halnya dengan yudikatif yang semestinya mengawasi legislatif dan manajer.

Secara koalisi gemuk yang kini tersedia di pemerintahan, kata dia, aksi-aksi oposisi sangat terbatas.

Keterangan gambar,

Wajah politik Indonesia berubah masa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merapat ke pemerintah. Kira-kira kalangan menilai ‘koalisi gemuk’ dengan dibentuk Jokowi menjadi ‘sinyal negatif’ bagi demokrasi.

Mardani Ali Sera, ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera yang masa ini menjadi oposisi pemerintah Jokowi, mengatakan kondisi parlemen yang dikuasai oleh partai pendukung Jokowi, membina demokrasi tidak sehat.

“Kondisi sekarang langsung terang merupakan cermin demokrasi yang sakit, karena ada lompat batas setelah pilpres itu sebenarnya merusak suasana demokrasi dan antusias umum, ” katanya.

“Ini bisa jadi boomerang bagi engagement publik terhadap demokrasi. Kekecewaan public merupakan counter yang membunuh demokrasi kita, ” ujarnya kemudian.

Akan tetapi, Aria Bima, politisi Partai PDI-P yang menjadi partai penyokong Jokowi beralasan koalisi partai di parlemen harus kuat perlu memuluskan program-program Jokowi.

“Presiden Jokowi selalu lebih menekankan soal deliver, daripada sending, hal ini membutuhkan dukungan dan partipasi masyarakat yang kuat, ” kata dia.

“Salah satu yang istimewa di periode kedua itu adalah dukungan politik di parlemen dan birokrasi yang lebih efektif, ” jelas Aria Bima lalu.

Keterangan gambar,

UU Cipta Kerja yang disahkan dalam rapat lengkap DPR 5 Oktober lalu menjadi regulasi kontroversial terbaru yang disahkan pemerintah setelah revisi UU KPK, revisi UU Minerba, dan perbaikan UU MK.

Bagaimana dengan kepuasan publik?

Merujuk survey yang dilakukan Litbang Kompas, sebesar 46, 3% respondden merasa tak puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi selama satu tahun terakhir. Sementara 6, 2% menyatakan sangat tak puas.

Hasil itu didapat dari survey yang dilakukan terhadap 529 responden selama 14-16 Oktober 2020.

Aria Bima dari PDIP mengakui ketidakpuasan terbuka dalam satu tahun periode ke-2 Jokowi, disebabkan oleh adanya “anomali” berupa pandemi virus corona dengan membuat semua misi dan tumpuan pemerintahan Jokowi tersendat.

Keterangan gambar,

Politisi PDIP mengakui ketidakpuasan terbuka dalam satu tahun periode kedua Jokowi, disebabkan oleh adanya “anomali” berupa pandemi virus corona dengan membuat semua misi dan bahan pemerintahan Jokowi tersendat.

Sementara, Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Demokrat – yang selalu merupakan oposisi di pemerintahan Jokowi- mencermati aspek kebebasan sipil dalam satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi di periode kedua.

“Benar bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 terangkat menjadi 74, 92 akan tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru menemui penurunan sebanyak 1, 26 pokok, ” ujarnya, merujuk pada petunjuk indeks yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus lalu.

“Saya memahami betul bahwa dalam periode keduanya beliau pernah menyatakan bahwa akan memimpin tanpa beban sehingga acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak beken. Akan tetapi saya mengingatkan agar seluruh kebijakan harus sesuai secara koridor hukum serta kehendak lantaran rakyat, ” cetusnya.

Belanda tawarkan ganti rugi Rp86 juta kepada anak-anak korban pembantaian 1945-1950, tapi harus didukung bukti pengumpulan

0

Keterangan gambar,

Penduduk diminta berkumpul buat menyaksikan eksekusi di Sulawesi Daksina tahun 1947.

Pemerintah Belanda menyatakan bakal menawarkan ganti rugi kepada anak-anak dari warga Indonesia yang dieksekusi oleh serdadu Belanda dalam konflik kemerdekaan antara tahun 1945 mematok 1950.

Pemerintah Belanda menjanjikan penukar rugi sebesar 5. 000 euro atau sekitar Rp86 juta pada anak-anak yang ayahnya terbukti dieksekusi oleh Belanda pada periode tersebut.

Keyakinan itu disampaikan oleh Menteri Sungguh Negeri Stef Blok dan Gajah Pertahanan Ank Bijleveld, dalam tulisan kepada parlemen.

“Anak-anak yang dapat memeriksa ayah mereka adalah korban sebab eksekusi semena-mena sebagaimana diuraikan… berhak mendapatkan kompensasi, ” kata dua menteri Belanda ini pada Senin (19/10).

Ditambahkan hingga kini belum nyata berapa orang yang akan mengajukan permintaan ganti rugi berdasarkan rancangan baru.

Pemerintah, menurut kedua menteri tersebut, juga tidak akan mengajukan melaksanakan atas keputusan pengadilan pada Maret lalu yang memberikan ganti hilang kepada janda dan anak dari 11 pria yang dieksekusi di Sulawesi Selatan antara tahun 1946 hingga 1947. Kini pemerintah menawarkan “instrumen yang dapat diakses ” kepada anak-anak korban.

Mereka yang mengajukan ganti rugi harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain bukti bahwa ayah mereka benar dibunuh dalam eksekusi yang terekam dan juga dokumen yang meyakinkan mereka anak dari ayah dengan dibunuh.

Disebutkan pula tawaran ganti rugi dimaksudkan untuk mengakhiri gugatan-gugatan yang berkepanjangan menyusul berbagai kasus dengan diajukan oleh anak-anak korban kekejaman Belanda, termasuk dalam peristiwa yang dikenal dengan pembantaian pimpinan Raymond Westerling di Sulawesi Selatan di dalam tahun 1946 sampai 1947.

Ganti hilang janda dan anak berbeda jauh

Penuh penduduk laki-laki dieksekusi lantaran dianggap prokemerdekaan ketika itu.

Oleh karena itu, anak-anak mereka menuntut agar kompensasi tidak hanya diberikan kepada para-para janda, tetapi juga anak-anak mereka.

Sebagian janda yang mengajukan ganti menderita telah menerima uang 20. 000 euro atau setara Rp346 juta berdasarkan kurs saat ini mencuaikan perintah pengadilan pada tahun 2013.

Keterangan gambar,

Abdul Halik sengaja berkunjung ke Jakarta untuk menyatakan penolakan terhadap kedatangan Raja-Ratu Belanda di dalam Maret lalu.

Beberapa tuntutan dari anak korban juga telah diputuskan meskipun jumlah ganti rugi jauh lebih kecil dibandingkan jumlah yang diberikan kepada janda.

Sebagai contoh, Pengadilan Sipil Den Haag pada tanggal 30 September lalu memerintahkan pemberian ganti merana 874. 80 euro atau sekitar Rp15 juta kepada Malik Abubakar, putra dari Andi Abubakar Lambogo, pejuang asal Sulawesi Selatan dengan kepalanya dipenggal oleh serdadu Belanda pada tahun 1947.

Menanggapi tawaran penukar rugi pemerintah Belanda ini, Syamsir Halik, cucu dari Becce Beta, warga Bulukumba yang dieksekusi tentara Westerling mengatakan ia akan berunding dengan ayahnya, Abdul Halik sebagai keturunan langsung dari korban.

Namun menetapi jumlah tawaran jauh dari tuntutan, ia mengindikasikan mungkin tawaran tersebut sulit diterima.

“Mungkin kalau tawaran substitusi rugi sesuai dengan permintaan bujang korban yaitu setidaknya sama secara yang diberikan kepada janda 20. 000 euro, mungkin anak target mau, ” kata Syamsir Halik melalui sambungan telepon kepada kuli BBC News Indonesia, Rohmatin Bonasir pada Senin malam (19/10).

“Kalau janda setelah suaminya ditembak tentara Belanda, ia menikah lagi. Tapi jika anak ditinggal ayahnya, maka tidak ada yang menafkahinya sehingga tak bisa bersekolah dan masa depannya hilang, ” ia memberikan dalil mengapa ganti rugi untuk bujang semestinya sama dengan janda.

Keterangan gambar,

Kunjungan Raja Willem-Alexander ke Nusantara dipusatkan pada kerja sama pada sejumlah bidang dan ia mengantarkan permintaan maaf secara resmi tempat ‘kekerasan berlebihan’ selama tahun-tahun sesudah Proklamasi.

Syamsir Halik aktif di LSM Lidik Pro yang antara lain terlibat dalam pendampingan keluarga korban rumah potong di Sulawesi Selatan.

Sepengatuannya, hingga saat ini terdapat sekitar 146 anak objek yang masih hidup dari kira-kira 200 orang yang menuntut.

Pengadilan Belanda masih menangani sejumlah kasus syarat ganti rugi atas kekejaman yang dilakukan oleh pasukan Belanda setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Untuk pertama kalinya, Kerajaan Belanda melalui Raja Willem-Alexander dalam kunjungan ke Indonesia pada Maret lalu menyampaikan permohonan maafnya kepada Indonesia atas kekerasan yang berlaku di masa lalu, khususnya sesudah Prokolamasi.

Permintaan maaf Raja Willem Alexander yang hanya dikhususkan pada era itu menimbulkan kritikan sejumlah sejarawan Belanda.

Keluarga korban pembantaian Westerling menyambut permintaan maaf tersebut ketika tersebut meskipun mengatakan kesalahan Belanda kudu tetap ditebus.

Vaksinasi Covid-19 dipercepat November, pakar mengambil pemerintah dan BPOM pastikan efektivitas dan keamanan vaksin

0

Keterangan gambar,

Petugas memproses hasil sampel tes usap antigen karyawan di laboratorium mini di kantor Badan Perlindungan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Pemerintah Indonesia diminta buat tidak terburu-buru melakukan vaksinasi Covid-19 pada November mendatang di tengah ketidakpastian efektivitas dan keamanan vaksin tersebut.

Berdasarkan pengamatan epidemiolog serta pakar biologi molekuler, uji klinis vaksin virus corona di kira-kira negara masih berlangsung atau belum selesai sehingga data keamanan serta efektivitasnya masih diragukan.

Adapun Badan Pengelola Obat dan Makanan (BPOM) telah berangkat ke China untuk melangsungkan inspeksi ke lokasi produksi vaksin di China dengan tujuan buat percepatan akses vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Sementara Kementerian Kesehatan tubuh bakal menjelaskan kepastian vaksin tersebut pada Senin (19/10).

Sejumlah negara seperti Turki, Brasil, Uni Emirat Arab, Bangladesh, dan Nusantara masih melangsungkan uji klinis periode tiga vaksin Covid-19.

Khusus di Nusantara yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, sejauh ini tidak ada laporan buntut samping yang berat atau serius di antara ribuan relawan yang menerima vaksin Sinovac buatan China tersebut.

Hasil sementara itu, menurut pakar biologi molekuler, Ahmad Rusdan Handoyo, serupa dengan data uji klinis fase satu dan dua yang berlangsung di negara-negara lain.

Namun serupa itu, katanya, bukan berarti bisa langsung disuntikkan kepada masyarakat, sebab dasar program vaksinasi harus menjamin ketenteraman dan efektivitas.

“Memang dari uji klinis fase satu dan dua sejauh ini belum ada kasus maut, tapi bagaimana efektivitasnya? Dari bahan yang saya lihat sejauh itu belum melihat ada data efektivitas yang terpublikasi secara publik. Sejauh ini data efektivitas belum tersedia, ” ujar Ahmad Rusdan Handoyo kepada Quin Pasaribu yang mengadukan untuk BBC News Indonesia, Minggu (18/10).

Keterangan gambar,

Tim medis melakukan pengerjaan terhadap pasien dalam persiapan simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Abiansemal I, Badung, Bali, Senin (5/10/2020). Kementerian Kesehatan melakukan kunjungan dan survei untuk melihat kesiapan puskesmas tersebut sebagai lokasi layanan vaksinasi COVID-19 serta menggelar simulasi di dalam Selasa (6/10).

Pun, jika dengan data tatkala menunjukkan vaksin bikinan Sinovac, CanSino, dan Sinopharm itu dianggap efektif harus diteliti kembali apakah banget bisa mencegah terjadinya “gejala berat setelah terinfeksi”.

“Efektivitas itu bukan hanya antibodi terbentuk. Tapi apakah bisa mencegah infeksi. Sebab kalau benar tidak efektif, yang dikhawatirkan keyakinan masyarakat terhadap vaksin hilang, ” tukasnya.

Karena itulah, Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga dominasi yang memberi izin edar obat di Indonesia harus “berhati-hati sekali” dalam memberi lampu hijau vaksinasi Covid-19 lantaran data yang itu pegang kemungkinan tidak lengkap.

“Otoritas BPOM, mereka harus hati-hati karena petunjuk yang separuh itu apakah bisa menjamin? ” ungkapnya.

‘Ini bukan kejadian kalau tidak dilakukan vaksinasi akan mati’

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengatakan pemerintah tak perlu tergesa-gesa melakukan vaksinasi di Indonesia pada November mendatang.

Sebab had saat ini belum ada masukan ilmiah yang menunjukkan keamanan serta efektivitas vaksin Covid-19.

Kalaupun sudah dipakai oleh beberapa negara dengan kedudukan “darurat” bukan berarti bisa diterapkan di Indonesia, kata Pandu.

Baginya, tak ada kondisi genting yang meminta vaksinasi.

“Ini bukan keadaan kalau tidak dilakukan vaksinasi akan mati, tapi bisa ditunda, ” ujar Membuktikan Riono kepada BBC News Nusantara.

“Karena vaksin bukan solusi jangka rendah. Kita tunda sampai benar-benar damai juga tidak apa-apa, kenapa kudu terburu-buru? Kita harus pastikan tenteram dan efektif, ” sambungnya.

Keterangan gambar,

Masyarakat melintas di depan mural menyimpan pesan ajakan menggunakan masker di kawasan Pancoran, Jakarta, Minggu (18/10/2020).

Pemerintah, menurutnya, harus tetap mengutamakan penelusuran, pengetesan, dan perawatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 seperti yang dijalankan Korea Selatan, China, dan Singapura.

“Untuk atasi pandemi bukan vaksinasi, itu cara berpikir yang salah besar. Untuk atasi pandemi dengan pengawasan dan perubahan perilaku. ”

IDI: ‘Kami menolong rencana pemerintah’

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai tenaga kesehatan yang bakal memberikan vaksin dan penerima vaksin Covid-19 menyatakan akan mendukung dasar pemerintah itu selama telah mendapat persetujuan dari BPOM.

“Harapan kami vaksin yang digunakan memenuhi standar kesejahteraan dan efektivitas serta tersedia pada jumlah yang cukup sehingga bisa membantu membentuk kekebalan individu & populasi, ” ujar Juru bicara IDI, Halik Malik kepada BBC.

Hanya saja, kata dia, sejauh tersebut belum ada perencanaan detail sebab Kementerian Kesehatan mengenai program vaksinasi Covid-19 mulai dari jumlah bahan penerima vaksin hingga lokasi dengan di tuju.

“Mikro planning belum tersedia, itu yang nanti menggambarkan rincian lokasi, kemudian tim yang hendak turun, jumlah, sasaran logistik dengan diperlukan dan seterusnya. ”

Akan tetapi, para tenaga kesehatan telah dilatih tentang bagaimana pemberikan vaksin itu.

160 juta orang akan menjadi bahan penerima vaksin

Menko Perekonomian yang pula Ketua Komite Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto, mengatakan total ada 160 juta orang yang akan menjadi sasaran penerima vaksin virus corona.

Vaksinasi itu akan dipercepat mulai November secara membeli vaksin buatan Sinovac, CanSino, dan Sinopharm.

Keterangan tulisan,

Pesepeda melintas dalam dekat dinding bermural di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (18/10/2020). Mural di sepanjang dinding viaduk Gubeng itu sebagai sarana imbauan kepada masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19.

Cansino dilaporkan menyanggupi 100. 000 vaksin pada November tahun ini dan sekitar 15-20 juta untuk tahun 2021.

Sedangkan Sinopharm dikenal mampu mengirim 15 juta vaksin tahun ini, di mana lima juta dosis akan mulai sampai pada November 2020.

Sementara Sinovac mampu menyuplai hingga tiga juta dosisi vaksin pada akhir Desember 2020 dengan komitmen pengiriman 1, 5 juta dosis pada minggu pertama bulan depan, kemudian 1, 5 juta dosis lagi pada Desember awal.

Direktur Jenderal Pencehahan dan Pengoperasian Penyakit Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, berkata pemberian vaksin tersebut hendak merujuk pada data uji klinis fase tiga yang diperoleh sebab China, Turki, Brasil, dan Bangladesh.

“Kita akan transfer data-data itu semua yang nantinya akan diberikan ke BPOM. Tanggal 15 Oktober BPOM berangkat ke China untuk memperoleh data dari BPOM China, ” ujar Achmad Yurianto seperti dilansir CNBC Indonesia, Selasa (13/10).

Adapun mas vaksin akan diprioritaskan kepada paramedis, TNI/Polri sebanyak 3, 4 juta orang. Lalu perangkat pemerintahan berangkat dari kecamatan, desa, RT/RW sebanyak 5, 6 juta orang.

Kemudian gaya pendidik mulai dari PAUD datang perguruan tinggi sebanyak 4, 3 juta orang dan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran sebanyak 86 juta orang.

Presentasi Thailand: Mengapa kaum muda menyelenggarakan aksi besar-besaran dan bersedia melayani hukum?

0

Ribuan anak muda di Thailand menentang pemerintah, turun ke pekerjaan, dan menyerukan perubahan dalam sejumlah aksi protes pro-demokrasi. Demonstrasi ini merupakan aksi terbesar yang pernah terjadi di negara itu sejak beberapa tahun terakhir.

Pemberlakuan perintah darurat yang melarang demonstrasi semacam itu telah dikeluarkan oleh negeri Thailand sebagai upaya untuk menekan demonstrasi yang sebagian besar berlaku damai dengan menjadikan monarki sebagai target.

Meskipun demikian, gerakan demokrasi dengan dipimpin mahasiswa terus berlanjut, menyebabkan banyak penangkapan.

Apa yang sebenarnya melatarbelakangi gerakan baru yang dipimpin oleh kaum muda Thailand ini?

Apa dengan terjadi?

Gerakan pro-demokrasi yang berkembang menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha – mantan panglima militer yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada tahun 2014 dan lalu diangkat menjadi perdana menteri setelah pemilihan kontroversial tahun lalu.

Tanda gambar,

Pengunjuk mengecap menuntut mundurnya Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha

Dikecewakan oleh pemerintahan militer selama bertahun-tahun, pengunjuk rasa menuntut amandemen konstitusi, pemilihan baru, dan diakhirinya pelecehan terhadap aktivis hak asasi & pengkritik negara.

Mereka juga menyerukan pembatasan kekuasaan raja – tuntutan yang telah menyebabkan diskusi publik dengan belum pernah terjadi sebelumnya, mengingat institusi ini telah lama terlindung dari kritik hukum.

Hukum lese-majeste Thailand, yang melarang penghinaan terhadap kerajaan, termasuk yang paling ketat dalam dunia. Mereka yang dinyatakan bersalah karena melanggar peraturan ini bakal menghadapi hukuman 15 tahun kurungan. Kritikus mengatakan hal itu digunakan untuk menekan kebebasan berpendapat.

Dalam upaya untuk “menjaga perbaikan dan ketertiban”, pemerintah Thailand sudah mengeluarkan dekrit darurat yang melarang pertemuan besar, membatasi kelompok suntuk empat orang.

Keterangan gambar,

Salah satu demonstrasi pro-demokrasi yang digalang pada September 2020

Namun pengunjuk rasa, sejak dekrit dikeluarkan, berjajar menentang larangan tersebut. Ratusan karakter turun ke jalan di ibu kota Bangkok, beberapa menyasar pejabat perdana menteri. Pemerintah menanggapi dengan mengerahkan polisi anti huru hara.

Dalam antara mereka yang ditangkap di dalam demonstrasi terakhir adalah tiga karakter pemimpin aksi protes: pengacara benar asasi manusia Anon Nampa, pelopor mahasiswa Parit Chiwarak yang lumrah dengan nama panggilan “Penguin”, dan mahasiswi Panusaya Sithijirawattanakul.

Masukan gambar,

Aktivis pro-demokrasi, Parit “Penguin” Chiwarak (kiri) dant Panupong “Mike” Jadnok mengacungkan tiga jari dalam unjuk rasa dalam Bangkok, 20 September 2020.

Anon, 36 tarikh, adalah orang pertama yang secara terbuka melanggar tabu, membahas monarki Thailand dengan menyerukan reformasi pada Agustus. Panusaya menjadi salah satu wajah aksi protes yang paling menonjol setelah mahasiswi ini memberikan 10 poin manifesto yang mendesak reformasi kerajaan pada akhir kamar itu.

Anon dan “Penguin” telah ditangkap sebelumnya. Tapi Panusaya, 21, baru kali ini ditangkap. Ia dibawa pergi dengan kursi roda serupa memberi salam tiga jari.

Salam hormat tiga jari diambil dari film Hunger Games, pada mana itu adalah simbol pembangkangan terhadap negara otoriter.

Tanda gambar,

Para pengunjuk rasa di Bangkok, memberi tenteram tiga jari – simbol gerakan – pada konvoi yang mendatangkan ratu

Tak seperti konflik sebelumnya, yakni jarang Kaos Merah dan Kuning awut-awutan pendukung faksi politik yang berlawanan di Thailand – konflik kala ini terjadi antara generasi usang dan muda.

Bagaimana aksi protes habis-habisan ini berawal?

Thailand memiliki sejarah panjang kerusuhan dan protes politik, tetapi gelombang baru dimulai pada bulan Februari, setelah partai politik antitesis yang populer diperintahkan untuk dibubarkan.

Keterangan gambar,

Adjuster HAM Anon Nampa (memegang mikrofon), diapit oleh Panusaya Sithijirawattanakul (kiri) dan Parit Chiwarak (kanan)

Perintah ini menyusul pemilihan umum pada Maret tarikh lalu – yang pertama sejak militer merebut kekuasaan pada 2014. Bagi banyak anak muda & pemilih pemula, hal ini adalah peluang untuk perubahan setelah bertahun-tahun berada di bawah pemerintahan militer.

Namun pihak militer telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat peran politiknya, dan pemilihan menghasilkan Prayuth Chan-ocha awut-awutan pemimpin militer yang memimpin kudeta – dilantik kembali sebagai pertama menteri.

Future Forward Party (FFP), partai pro-demokrasi, secara pemimpin karismatiknya Thanathorn Juangroongruangkit, menerima jatah kursi terbesar ketiga & sangat populer di kalangan muda, pemilih pemula.

Namun pada Februari, mahkamah memutuskan bahwa FFP terbukti telah menerima pinjaman dari Thanathorn dengan dianggap sebagai sumbangan – sehingga menjadikannya ilegal – dan kelompok tersebut terpaksa bubar.

Ribuan orang kemudian berpartisipasi dalam aksi turun ke jalan. Namun, aksi ini kemudian dihentikan oleh pembatasan dalam status pandemi Covid-19, yang secara teknis melarang pertemuan di bawah kejadian darurat virus corona di Thailand. Melanggar larangan tersebut dapat mendatangkan hukuman penjara dua tahun.

Keadaan kembali memanas pada bulan Juni masa seorang aktivis pro-demokrasi terkemuka habis.

Wanchalearm Satsaksit, yang sudah tinggal di Kamboja dalam pengucilan sejak 2014, dilaporkan diculik dari jalan dan dimasukkan ke di dalam kendaraan.

Keterangan gambar,

Aktivis pro-demokrasi Wanchalearm Satsaksit dilaporkan diculik di jalan di Kamboja

Para pengunjuk rasa menuduh Thailand mengatur penculikannya. Tuduhan ini dibantah oleh polisi dan pemerintah.

Dalam beberapa bulan belakang aksi mereka meluas pada pekik pembatasan kekuasaan Raja Vajiralongkorn, dengan sekarang menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri.

Para pengunjuk mengecap menentang keputusan raja yang mengalihkan semua kepemilikan di Biro Kekayaan Mahkota ke kepemilikan pribadinya, yang menjadikannya orang terkaya di Thailand. Kekayaan itu hingga kini dengan sengaja disimpan dalam kepercayaan untuk kemaslahatan rakyat.

Ada juga pertanyaan tentang keputusannya untuk mengambil komando awak dari semua unit militer dengan berbasis di Bangkok – konsentrasi kekuatan militer di tangan kerajaan- yang belum pernah terjadi sebelumnya di era Thailand yang baru.

Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Kemampuan aliran untuk terus mengumpulkan massa di dalam demonstrasi besar-besaran yang terlihat di beberapa bulan terakhir akan bertemu masa sulit menyusul tindakan cepat bagi pertemuan publik, terutama secara beberapa tokoh aktivis yang ditahan di luar Bangkok.

Namun, setidaknya satu orang pemimpin mahasiswa telah berjanji bahwa demonstrasi akan terus berlanjut. Dalam rekaman yang dibagikan secara luas di media sosial, Panusaya mengatakan dekrit darurat pemerintah kudu diabaikan.

Dalam beberapa bulan terakhir, aksi berupa “flashmob” dalam skala mungil yang mudah diatur dan sanggup dengan cepat dibubarkan telah dimobilisasi di kota-kota kecil, dengan gairah dari media sosial.

Dan sekarang, orang-orang dari berbagai usia, dari seluruh bagian negara – selain pendukung monarki garis keras – tampaknya setuju dengan para tokoh mahasiswa bahwa monarki adalah sasaran di perbaikan institusi Thailand, kata juru BBC di Bangkok, Jonathan Head.

Cuma masalah waktu sebelum kita melihat lebih banyak protes serupa pada Thailand, tambah koresponden kami.

Apakah pertunjukan akan memiliki dampak yang memadai untuk memaksa perubahan konstitusi, kita lihat bersama.